Penerbit BRIN

PENGANTAR SISTEM PROTEKSI RADIASI

2023-08-23T10:18:38+07:00

Selain membawa manfaat yang sangat besar, penggunaan tenaga nuklir dan atau radiasi diketahui memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Efek radiasi dapat berupa reaksi jaringan (yang dikenal pula sebagai efek deterministik) maupun stokastik. Upaya manusia untuk mencegah terjadinya berbagai efek yang berbahaya tersebut dilakukan dengan menerapkan tindakan proteksi radiasi. Secara luas, iptek proteksi radiasi mencakup semua upaya pemahaman dan tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dari efek radiasi yang berbahaya.

Buku ini menguraikan sistem proteksi radiasi yang menjadi dasar untuk penerapan proteksi radiasi praktis di lapangan. Sistem ini diperkenalkan oleh Komisi Internasional untuk Proteksi Radiasi (ICRP) pada publikasinya yang terbit tahun 1977 dan dikembangkan pada publikasi berikutnya yang terbit tahun 2007. Meski demikian, kebijakan terkait proteksi radiasi telah diperkenalkan ICRP sejak publikasinya yang pertama yang terbit tahun 1958, yang memberikan rekomendasi terkait nilai batas dosis yang boleh diterima oleh seseorang.

Sistem proteksi radiasi pada dasarnya terdiri atas prinsip proteksi radiasi, kategori pajanan, situasi pajanan, dan pendekatan dalam memperhitungkan besar dosis radiasi yang diterima seseorang. Pengembangan prinsip proteksi radiasi memiliki dasar yang kuat karena didukung dan sesuai dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama-agama besar di dunia. Sistem proteksi radiasi semakin kuat dengan dikembangkannya konsep proteksi lingkungan sehingga spesie lain selain manusia dan lingkungannya juga mendapat perhatian dan tingkat proteksi yang sama seperti yang diberikan pada spesies manusia.

Walau praktisi proteksi radiasi di Indonesia telah cukup banyak, masih sangat sedikit informasi yang tersedia untuk menjelaskan sistem proteksi radiasi dari sisis teoritis secara komprehensif. Buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tersebut.

Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia

2023-08-10T13:19:56+07:00

Pemanfaatan jasa karbon merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perubahan iklim. Namun, berbagai dampak negatif yang terjadi dengan masifnya kerusakan lingkungan hidup terkhusus kepada hutan yang memiliki peranan penting dalam siklus karbon. Dalam mendukung tujuan tersebut, Indonesia memiliki peran penting sebagai aktor sentral yang berkewajiban menjaga dan melestarikan kekayaan yang dimilikinya termasuku hutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung dalam upaya melindungi dan mengelola hutan secara baik dengan tujuan untuk menurunkan emisi karbon, baik melalui peraturan nasional maupun secara internasional. Didalam buku ini kemudian akan memfokuskan kepada skema Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation Plus (REDD+) yang merupakan salah satu mekanisme insentif bagi negara berkembang yang berhasil menurunkan laju deforestasinya. Indonesia telah menerapkan skema REDD+ dan telah menghadirkan berbagai peraturan untuk melaksanakan dari implementasi REDD+ di Indonesia. Disisi lain akan dilihat sejauhmana skema REDD+ akan bisa berhasil untuk mengurangi dari laju deforestasi dan degradasi hutan demi mencapai target penurunan emisi sebagaimana yang telah di perjanjikan oleh Pemerintah Indonesia serta negara-negara di dunia. Disamping melihat skema REDD+, di dalam buku ini juga akan di perkenalkan suatu skema baru yang tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon dengan istrumen Pajak Karbon. Pajak Karbon hadir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Skema REDD+ dan Pajak Karbon yang kemudian akan dianalisis dengan pendekatan berbagai peraturan di Indonesia, sebagaimana dengan tujuan untuk mengurangi emisi dalam menghindari pemanasan global yang dirasakan oleh negara-negara di dunia dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission.

Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045

2024-01-22T11:29:44+07:00

Beragama maslahat merupakan cara beragama yang menghadirkan kebaikan bersama (common good, public interest). Lawan beragama maslahat adalah beragama mafsadat (causing damage, ruin). Beragama maslahat melihat agama sebagai sesuatu yang positif, problem solver, dan spirit untuk kemajuan bangsa. Beragama maslahat adalah beragama yang selaras dengan konsensus berbangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinekka Tunggal Ika. Agama yang menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa, bukan sebaliknya. Beragama maslahat penting sebagai strategi untuk menyongsong Indonesia emas 2045.

Buku Inovasi dan Beragama Maslahat: Menuju Indonesia Emas 2045 menghadirkan diskusi awal tentang dua hal, yakni inovasi beragama dan beragama maslahat. Inovasi beragama dimaknai sebagai kebaruan dalam pemikiran dan praktik beragama yang dilandasi semangat perubahan untuk kemaslahatan bersama. Berbagai bentuk inovasi (termasuk cara beragama) bertujuan untuk menjadi landasan kamajuan bangsa. Kebijakan ”beragama maslahat” ini potensial dapat menjadi program payung, menyempurnakan kebijakan ”moderasi beragama” dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk para mahasiswa dan dosen agama, sarjana agama, tokoh agama, periset bidang sosial keagamaan, serta sivitas akademika di UIN, IAIN, dan perguruan tinggi keagamaan, serta stakeholders lainnya. Buku ini juga dapat menjadi rujukan penting bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Agama RI terkait tata kelola agama di Indonesia.

Upacara Tabuik

2023-10-08T20:33:52+07:00

Konflik pada dasarnya seringkali dipahami secara negatif, namun pada dasarnya konflik dapat saja memiliki efek sebaliknya yakni bersifat positif. Konflik juga merupakan karakter asli manusia, dimulai konflik dengan dirinya sendiri hingga dalam interaksi sosial. Maka dengan demikian, hal terpenting dalam konflik adalah bagaimana mengelolanya dalam konteks sosial. Kajian ini memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Minangkabau konflik tidak selalu harus dihindari, tetapi sebagai sesuatu yang mestinya dikelola. Melalui upacara tabuik, dimana tidak hanya bertujuan untuk memperingati kematian Husein, tetapi juga sebagai upaya dalam mengelola konflik di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa, konflik berakar pada kehidupan sosialnya, yakni kehidupan berkelompok-kelompok. Dimana kehidupan berkelompok mengembangkan apa yang disebutnya sebagai sistem kebertahanan. Setiap kelompok, dimulai dari struktur yang paling suku yakni suku hingga pada skala yang lebih luas yakni nagari mengembangkan sistem kebertahanannya masing-masing. Dimana sistem kebertahanan ini ibarat rambu-rambu di dalam interaksi sosial, karena setiap kelompok menyadari bahwa setiap golongan memiliki sistem kebertahanannya masing-masing.

Hukum Ketenaganukliran di Indonesia

2024-02-28T09:10:36+07:00

Selain bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir atau radiasi juga diketahui memiliki risiko bahaya bagi kesehatan. Karena itu, pemanfaatan radiasi perlu dilakukan dengan pengawasan yang ketat, salah satunya dengan membuat peraturan agar aplikasinya tidak menghasilkan dampak bagi keselamatan dan kesehatan baik bagi pekerja, pasien, maupun masyarakat umum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 merupakan peraturan tertinggi terkait ketanaganukliran, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh beberapa peraturan pemerintah, dan aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Dalam buku ini diuraikan beberapa peraturan pemerintah dan Peraturan BAPETEN yang relevan dan dibagi atas beberapa subjek yang menjadi dasar dalam pemanfaatan tenaga nuklir, yaitu badan pengawas, perizinan, pengendalian impor dan ekspor, pengecualian dan klierens, keselamatan dan keamanan radiasi, keselamatan dan keamanan nuklir, inspeksi dan safeguards, keselamatan pengangkutan bahan radioaktif, pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas, kesiapsiagaan dan tanggap darurat nuklir, dan pertanggungjawaban kerugian nuklir.

Setelah membaca buku ini pembaca diharapkan dapat memahami peraturan ketenaganukliran di Indonesia secara komprehensif. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan sistem dan peraturan ketenaganukliran di Indonesia yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptek ketenaganukliran yang ada.

Teori-Teori Pembelajaran Musik

2023-06-06T16:58:20+07:00

Musik sebagai ilmu pengetahuan terus berkembang dan menghasilkan berbagai teori. Secara umum, teori musik adalah studi tentang praktik bermusik dan potensi yang dihasilkan melalui musik, yang dapat ditransfer dari pengajar kepada murid melalui pendidikan. Teori-teori ini berkembang dalam konteks kebudayaan dan ilmu pendidikan musik, berdasarkan psikologi perilaku dan kognitif, untuk menentukan cara belajar siswa agar tercapai efektivitas pembelajaran. Buku Teori-Teori Pembelajaran Musik hadir untuk memberikan wawasan, informasi, dan penjelasan teoretis, serta konseptual tentang praktik pembelajaran musik dari waktu ke waktu. Buku ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, termasuk pengajar, instruktur, jurnalis, peneliti, penulis, hingga tim pengembangan kurikulum di bidang musik. Dengan harapan, penguasaan teori-teori musik ini akan memengaruhi pengetahuan dan tindakan para edukator musik, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ARKEOLOGI 2021 “TEKNOLOGI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA”

2022-11-16T07:16:48+07:00

Ilmu arkeologi adalah ilmu yang menitikberatkan kebudayaan sebagai pusat penelitiannya. Meskipun ilmu ini mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau serta benda-benda purbakala yang ada pada zaman tersebut, penelitian bidang arkeologi senantiasa memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai salah satu instrumen penting dalam penelitiannya.

Prosiding Seminar Nasional Arkeologi 2021 “Teknologi di Indonesia dari Masa ke Masa” ini menyajikan 30 artikel ilmiah terpilih yang dipaparkan dalam Seminar Nasional Arkeologi 2021 pada 2–4 November di kanal Zoom oleh Balai Arkeologi Provinsi Bali. Prosiding ini tersusun dari empat subtema yang berisikan artikel-artikel ilmiah terkait (1) teknologi di awal kehidupan manusia, (2) teknologi dan kearifan lokal, (3) perkembangan teknologi untuk mendukung metode analisis arkeologi, dan (4) teknologi konservasi.

Prosiding ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik sebagai bacaan maupun sumber rujukan berharga untuk pemerintah, akademisi, arkeolog, dan semua pihak yang menaruh ketertarikan dan perhatian terhadap ilmu arkeologi dan perkembangan teknologinya.

Keanekaragaman Tumbuhan Berguna di Kawasan Hutan Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangranggo

2023-06-19T10:53:27+07:00

Kemajuan teknologi di bidang farmakologi tidak hanya menguatkan dominasi obat modern yang berbasis bahan kimia anorganik, back to nature dengan pengobatan herbal selama dua dekade terakhir telah menguat, bahkan di beberapa negara maju, tingkat okupansi rumah sakit berbasis pengobatan herbal sudah mencapai 70 persen. Pengobatan herbal tentunya membutuhkan proses lebih lama bagi pasien untuk mencapai kesembuhan dari penyakitnya, selain itu pengobatan herbal dari sisi finansial juga lebih mahal dibanding pengobatan modern. Namun kondisi sosial-ekonomi masyarakat di zaman modern seperti sekarang telah bergeser, masyarakat golongan tertentu lebih menyukai pengobatan herbal daripada pengobatan modern. Indonesia dengan potensi lebih dari 30.000 jenis tumbuhan berpembuluh (vascular plant) tentunya menyimpan beragam potensi akan resep pengobatan tradisional yang menggunakan tumbuhan. Resep pengobatan tradisional yang sudah dipraktikkan oleh nenek moyang kita tentunya perlu untuk terus digali, di saintifikasi, dan dikelola dengan baik sumber daya tumbuhan maupun budayanya.

Buku Keanekaragaman Tumbuhan Berguna di Kawasan Hutan Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango–Jawa Barat memberikan bukti nyata upaya pendokumentasian pengetahuan etnobotani sekaligus bahan baku tumbuhannya. Upaya ini tentunya harus diiringi dengan program konkret pengelolaan tumbuhan dan pengetahuan lokal yang berkelanjutan. Sekitar 100 jenis tumbuhan berguna dari kawasan Bodogol telah teridentifikasi. Tidak sedikit tumbuhan berguna tersebut memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat setempat dan mengurangi kegiatan ekstraktivisme di kawasan hutan penyangga.

Buku ini menyajikan keanekaragaman tumbuhan berguna sebagai acuan rekomendasi dan dapat diaplikasikan untuk mendukung lestarinya kawasan hutan penyangga, kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya tumbuhan berkelanjutan. Antara lain sebagai bahan pangan, sandang, obat, bangunan, kayu bakar, pewarna, anyaman, dan lain sebagainya. Selain itu, buku ini pun menyajikan informasi tentang komponen senyawa kimia tumbuhan tersebut, sedangkan penomoran jenis tumbuhan berdasarkan alfabet nama jenis. Aneka ragam jenis tumbuhan bermanfaat yang disertai dengan nama ilmiah, nama lokal, distribusi jenis, pertelaan jenis, pemanfaatan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat maupun potensi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat di luar kawasan Bodogol.

Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah

2024-01-23T06:41:13+07:00

Ketika daerah perbatasan belum mampu menjadi beranda dan etalase estetis bagi suatu negara, pembangunan daerah perbatasan layak menjadi sebuah isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memang dianggap menjadi pilihan yang paling tepat untuk wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan keragaman sosial-budaya, bahasa, dan geografi. Hal tersebut tentu membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan di daerah perbatasan Indonesia. Pada realitasnya, masih banyak masyarakat di daerah perbatasan yang belum merasakan tingkat kesejahteraan yang sama dengan masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah perbatasan belum sepenuhnya dilibatkan langsung dalam penyusunan kebijakan daerah mereka sehingga kebijakan tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan realitas di daerah perbatasan. Pemerintah daerah selama ini juga hanya memiliki kewenangan terbatas dan terkesan masih sangat terikat dengan pemerintah pusat. Bahkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) yang selama ini dibentuk dengan tujuan untuk mengawal dan mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, hanya menjalankan fungsi koordinasi yang justru terkesan memperpanjang rantai birokrasi. Buku ini adalah jawaban atas beberapa persoalan tersebut. Dengan beberapa analisis terkait persoalan di daerah perbatasan, buku ini juga menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan otonomi daerah perbatasan serta beberapa strategi yang dapat diujicobakan untuk meningkatkan perbaikan pembangunan daerah perbatasan.

Ikan Gabus : Ragam Produk Olahannya

2022-12-22T13:14:30+07:00

Ikan Gabus(Channa Striata) adalah salah satu jenis ikan tawar yang sangat digemari masyarakat di Kalimantan Selatan, baik dalam bentuk segar maupun beragam produk olahannya, karena rasa daging ikan gabus yang gurih, kandungan protein yang tinggi mencapai 25g/100 gram, kadar lemaknya dipisahkan dari tulangna sehingga dapat diolah menjadi berbagai produk olahannya.

Buku ikan gabus : Ragam Produk olahannya ini merupakan buku yang terkait dengan ilmu perikanan bertujuan untuk menambah khasanah ilmu perikanan terutama yang berkaitan dengan perikanan air tawar. Buku ini juga memuat tentang morfologi ikan gabus, kandungan gizi ikan gabus, budidaya ikan gabus, manfaat ikan gabus, penanganan pasca panen ikan gabus, pengolahan tradisional ikan gabus, diversifikasi produk olahan ikan gabus yang dilengkapi juga dengan resep ragam olahan ikan gabus.