Naskah Kebijakan Memperluas Akses Kepemilikan Rumah Layak Huni bagi Kelompok Marginal
Keywords:
Rumah Sejahtera Terpadu, Perumahan Rakyat, Kesetaraan, Kemiskinan Ekstrem, Akses Perumahan, Rumah Layak Huni, Kesenjangan Sosial, Perumahan dan Permukiman, Fakir Miskin, Kementerian SosialSynopsis
Policy brief ini mengangkat isu krusial mengenai kesenjangan dalam akses perumahan yang layak di Indonesia, khususnya bagi kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat. Adapun fokus utama Policy Brief ini adalah memperkuat formulasi kebijakan dalam Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Kementerian Sosial. Dalam policy brief ini, penulis menyoroti beberapa poin kunci, seperti (1) Analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi kelompok marginal dalam mengakses perumahan layak huni; (2) Evaluasi kritis terhadap kebijakan perumahan yang ada dan dampaknya terhadap kelompok marginal; (3) Rekomendasi konkret untuk memperbaiki dan memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok-kelompok tersebut; dan (4) Studi kasus dan data terkini yang mendukung argumen dan rekomendasi penulis. Topik ini sangat relevan dengan diskusi kebijakan publik saat ini, mengingat pentingnya perumahan yang layak sebagai hak dasar manusia dan faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan serta pembangunan sosial-ekonomi.
Policy brief ini merupakan hasil penelitian mendalam dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi perumahan, dan perwakilan komunitas. Penulis berharap bahwa publikasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perdebatan kebijakan dan mendorong tindakan konkret untuk memperbaiki akses perumahan bagi kelompok marginal di Indonesia.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Amalia, Ayu Diah, dkk. 2019. Evaluasi Pencapaian Outcomes Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Jakarta: Puslitbangkesos.
Badan Pusat Statistik. (2021). Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Jakarta: BPS
Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2022). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.
Crowe, T.D.(2000). Crime Prevention Through Environment Design; Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, Second Edition, National Crime Prevention Institute, Butterworth-Heinemann).
Habibullah, H., Yuda, T. K., Setiawan, H. H., & Susantyo, B. (2023). Moving beyond stereotype: A qualitative study of long-standing recipients of the Indonesian conditional cash transfers (CCT/PKH). Social Policy & Administration. https://doi.org/10.1111/SPOL.12946
Kamaludin, M. F., Xavier, J. A., & Amin, M. (2021). Social entrepreneurship and sustainability: A conceptual framework. Journal of Social Entrepreneurship, 1-24.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
Setiawan, H. H., Susantyo, B., Purwanto, A. B., Sulubere, M. B., & Delfirman, D. (2020). Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Susantyo, B. (2016). Faktor-faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung. Jurnal Sosio Konsepsia 6, 1-17.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Downloads
Published
October 4, 2024
Copyright (c) 2024 National Research and Innovation Agency
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
