Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera
Keywords:
uu desa; pemerintahan desa; otonomiSynopsis
This book aims to explore the construction of village autonomy arrangements in an effort to realise people's welfare, especially after the birth of Law No. 6/2014. It is understood that the fundamental problem of this nation has been to place villages vis a vis cities. This has implications for uneven development and education, as well as high poverty rates. The birth of Law No. 6/2014 on Villages is expected to be one of the solutions to eradicate poverty, which is indeed a greater proportion in rural areas, and reduce the income gap between cities and villages and correct the direction of development that has been dominant in urban areas. The Village Law idealises villages in line with the mandate of Article 18 of the 1945 Constitution, which specifically establishes the construction of villages as self-governing communities and local self-government. This arrangement rests on the principles of recognition and subsidiarity through the optimisation of basic services and local resources. Thus, what the Village Law affirms in realising advanced, strong, independent, democratic, and prosperous villages is a reconstructive imagination of a new village that becomes the direction of sustainable village change in the future.
(Buku ini hadir bertujuan untuk menelusuri konstruksi pengaturan otonomi Desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya setelah lahirnya UU No 6 Tahun 2014. Sebagaimana dipahami bahwa selama ini problem mendasar bangsa ini adalah menempatkan desa vis a vis kota. Sehingga berimplikasi terhadap pembangunan dan pendidikan yang tidak merata, serta tingginya angka kemiskinan. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan, dan menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa serta mengoreksi arah pembangunan yang selama ini dominan diperkotaan. UU Desa mengidealkan desa selaras dengan amanat Pasal 18 UUD 1945, yang secara khusus membentuk konstruksi desa sebagai self-governing community dan local self-government. Tatanan tersebut bertumpu pada asas rekognisi dan subsidiaritas melalui optimalisasi pelayanan dasar dan sumber daya lokal. Sehingga apa yang ditegaskan UU Desa dalam mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera sebagai imajinasi rekonstruktif atas desa baru yang menjadi arah perubahan desa yang berkelanjutan di masa depan)
Downloads
Download data is not yet available.
References
A. Buku/Jurnal
Abu Yasid, “Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu,” Jurnal hukum No. 4 vol. 17 Oktober 2010.
Aldo Aviandri, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa, Skripsi, UPN Veteran Surabaya, 2015.
Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986.
Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge Polity Press. 1984.
Aprisiami Putriyanti, Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
Asnawi Rewansyah, Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik, Jakarta: STIA-LAN, 2011.
Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Basuki, Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011.
Bonney Rust, The Pattern of Government, London: Pitman Paper Books. 1969.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara; Umum dan Indonesia, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
Dadang Solihin. dkk, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
David Held, Demokrasi Dan Tatanan Global; dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
Didik G. Suharto, Pawito, dan Widodo Muktiyo “Pengembangan Otonomi Desa dengan Pendekatan Desentralisasi”, Laporan Penelitian, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surakarta, 2012.
E. Koswara, Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, Jakarta: LP3ES, 2001.
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Otonomi Daerah 1903-1978, Jakarta: Djambatan, 1960.
Fahmi Amrusyi, “Otonomi Dalam Negara Kesatuan”, dalam Abdurrahman (ed.), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
Fajar Sidik, “Menggali Potensi Lokal Menuju Kemandirian Desa,” Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol 19 No 2 - November 2015
Fauzan Zakir, “Penyimpangan UU Desa,” dalam http:// www.metrosiantar.com, akses 10 April 2016.
F. Budi Hardiman, Melampaui Modernitas dan Modernisme, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
Hadari Nawawi & Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,. Grasindo, Jakarta, 2007.
HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Hardian, “Otonomi Daerah Sebuah Solusi atau Menambah Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam,” Makalah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2004.
Hernadi Affandi, “Tarik Ulur Desentralisasi vs Sentralisasi,” Harian Pikiran Rakyat, Edisi Senin, 03 Januari 2005.
Indra J. Piliang (ed.), Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003.
Innesa Destifani, Suwondo, Ike Wanusmawatie, “Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa; Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora.” Laporan Penelitian, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 2009.
Jimly Asshiddiqie, “Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah,” dalam www.legalitas.org, akses pada 21 Februari 2016.
Jimly Asshidiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
Kendra Clegg, “Dari Nasionalisasi ke Lokalisasi; Otonomi Daerah di Lombok,” dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal, Jakarta: LP3ES, 2005.
Leni Milana, “Otonomi Desa Sebagai Upaya Pendemokrasian di Desa; Studi Kasus Terhadap Badan Perwakilan Desa Perajin Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.” Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.
Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 2000.
Mari’un, Azas-azas Ilmu Pemerintahan, Yogyakarta: FISIP UGM. 1975.
Marto Silalahi, “Perlunya Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan,” Makalah, Tidak dipublikasikan, 2010.
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1988..
M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
M. Nasroen, Soal Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom, Endang, Jakarta,1954.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
M. Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.
M. Ryaas Rasyid, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru, Jakarta: Yarsif Watampone. 1997.
M. Ryaas Rasyid., Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru, Jakarta: Yarsif Watampone, 1997.
Mudrajat Kuncoro, Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga, 2004.
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press, 2015.
Norman K. Denzin dan Yvonnas S Lincoln. Handbook of Qualitative Research. terj. Dariyanto dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Prabawa Utama, Pemerintah di Daerah, Jakarta: Ind Hill Co, 1991.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Rooy Salamony, “Otonomi Desa (1)” http://www.kompasiana.com, akses 20 Mei 2017.
Roscoe Pound, Tugas Hukum, terj. M Radjab, Jakarta: Bharata, 1965.
Sakinah Nadir, Aspianur Masrie, Andi Ya’kub, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Laporan Penelitian, Lembaga Pengabdian Masyrakat, Universitas Hasanuddin, 2009.
Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2013.
Saepudin, “Otonomi Daerah; Landasan Hukum dan Asas Pemerintahan Daerah, dalam http://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/04/otonomi-daerah-landasan-hukum-asas-pemda/, akses tanggal 9 Maret 2016.
Sarjono, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
SF Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997.
Siagian, P. Sondang, Administrasi Pembangunan, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987.
Siwanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indoensia, Penerbit: Sinar Grafika, 2009.
Sjahran Basah, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Bandung: Armico, 1997.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2011.
Suhana, “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; Studi di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2014.
Suharti, “Implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa.“ Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008.
Sujamto, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
Sumber Saparin. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977 .
Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, Bumi Aksara, 2013.
Sutoro Eko dan Abdur Rozaki, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Yogyakarta: IRE Press, 2005.
Sutoro Eko, dkk., Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: FPPD, 2014.
Sutoro Eko dan Abdul Rozaki, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Yogyakarta: IRE Press, 2005.
Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
Taliziduhu Ndraha, Ilmu Pemerintahan Jilid I, Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, 2000.
Talizinduhu Ndraha, Kybernology: Ilmu Pemerintaan Baru, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III, Jakarta: Gunung Agung. 1968.
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2011.
Widarta, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Jakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.
Wulan Sejati, “Pelaksanaan Otonomi desa pada masa hindia belanda sampai masa reformasi,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
Yando Zakaria, Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal, Jakarta: LP3S, 2005.
Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum ,Volume 8 No. 3, Juli-September 2014.
B. Peraturan Per-UU-an
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pe¬m¬e¬rintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
C. Internet/Web
KBBI Online, dalam kbbi.web.id
Data BPS, dalam www.bps.go.id
“Tantangan Peluang Pembangunan Pedesaan Dengan Implementasi UU Desa,” dalam http:// www.coreindonesia.org/, akses 8 April 2016.
Downloads
Published
September 14, 2026
HOW TO CITE
Copyright (c) 2026 National Research and Innovation Agency
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Details about this monograph
ISBN-13 (15)
978-623-6995-97-6
