KEBIJAKAN KEANTARIKSAAN INDONESIA

Achjar, Nuzul, Widyono Sutjipto, Isfandiary Djafaar, Denny Irawan, Rizki Antono, Gilang Bayu Utomo, Milson Febriyadi. 2013. Laporan Akhir Konsep Pembiayaan dan Pengembangan Bandar Antariksa Nasional. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Ahmad, Noordin and Sholehah Ismail. 2017. National space policy 2030:Driving the space sektor in Malaysia; https://mycoordinates.org/national-space-policy-2030- drivingthe-space-sektor-in-malaysia/

Ajey Lele dan Gunjan Singh (2012). “China’s White Papers on Space: An Analysis”, IDSA Issue Brief.

Ali, H. Faried, H. Andi Syamsu Alam, Sastro M. Wantu. 2017. Studi Analisa Kebijakan: Konsep. Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. PT. Refika Aditama. Bandung.

Alver, James.G. and Michael P. Gleason. 2018. SPACE POLICY PRIMER: Key Concepts, Issues, and Actors. The Aerospace Corporation. USA. Andi Offset, Yogyakarta.

Australian Government. 2013. Australian Satellite Utilization Policy.

Budiman, M., Henny, A.D., Slamet W., 2013. Berkarya Untuk Bangsa. Penerbit: Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Canadian Space Agency, 2014. Canada’s Space Policy Framework: Launching the next generation.

China Government. White Papers on China’s Space Activities (2016).

Danoedoro, Projo, 2012. Pengantar Penginderaan Jauh Digital. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Deputi Bidang Penginderaan Jauh, 2015. Rencana Strategis Deputi Bidang Penginderaan Jauh 2015-2019.

Deputi Bidang Sains Antariksa, 2015. Rencana Strategis Deputi Bidang Sains Antariksa 2015-2019.

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, 2015. Rencana Strategis Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa 2015-2019.

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), 1994. Laporan Sidang paripurna Pertama Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), 1998. Empat Puluh Tiga Tahun Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia: Perkembangan Organisasi, Kegiatan dan Hasil- hasilnya.

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), 1998. Kongres Kedirgantaraan Nasional Pertama (Jakarta, 3-4 Pebruari 1998): Hasil Kesepakatan Terhadap Konsepsi dan Kebijakan Mengenai Lima Isu Kedirgantaraan.

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), 2004. Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua, Jakarta 22-24 Desember 2003.

Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), 2004. Ringkasan Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua, Jakarta 22-24 Desember 2003.

Diana, S.R., Husni, N., Sri, R., Diogenes, Dini, S., Astri, R., 2017. Laporan Kajian Nilai Ekonomi Data dan Informasi Penginderaan Jauh di Indonesia. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Florida Spaceport System Plan 2013: https://spacecoasttpo .com/wp-content/uploads/2014/06/florida-spaceport-systems-plan-2013_final1.pdf.

Gibbs, Graham, 2012. An Analysis of The Space Policies of The Major Space Faring Nations and Selected Emerging Space Faring Nations. Annual of Air and Space Law Journal, Vol. XXXVII.

González, Augusto, 2017. A Snapshot of Commercial Space. EU Fellowship Report. Center for Science and Technology Policy Research Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences University of Colorado Boulder. White Paper 2017-01.

Hidayat, Agus, 2019. Urgensi Kebijakan Keantariksaan Nasional Di Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Bandung, 6-7 Agustus 2019.

Hidayat, Agus, Euis Susilawati, Mardianis, Leo K. Rijadi, Shinta Rahma Diana, Emsa Aydia Putri, 2019. Laporan Akhir Kajian Kebijakan Keantariksaan Nasional. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Idris, Mohd.Azlan and Mustafa Din Subari, 2016. Policy Framework for Space Sektor Development: What can Malaysia Learn? Journal of Science, Technology and Innovation Policy, UTM, Volume 2, Number 1 (June 2016).

Johnson, Christopher D. (Editor). 2017. Handbook for New Actors in Space. Secure World Foundation. USA.

Juniati, Eli, Elyta W., Ade K. M. 2014. Mekanisme Penyelenggaraan Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi Sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2012. Conference Paper: CGISE2 (2nd Conference on Geospatial Science and Engineering), Yogyakarta, Indonesia.

Kompas.com., 2018. Inilah 7 Satelit Palapa yang Dimiliki Indonesia. https://nasional.kompas.com/read/2018/07/ 09/21385871/inilah-7-satelit-palapa-yang-dimiliki-indonesia?page=1.

LAPAN, 2014. Laporan Tahunan 2013, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

LAPAN, 2015. Laporan Tahunan 2014, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

LAPAN, 2015. Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2015-2019.

LAPAN, 2015. Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2015-2019.

LAPAN, 2016. Laporan Tahunan 2015, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

LAPAN, 2017. Laporan Tahunan 2016, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

LAPAN, 2018. Laporan Tahunan 2017, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

LAPAN, 2020. Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2020-2024.

Lembaga Administrasi Nasional. 2015. MODUL PELATIHAN ANALIS KEBIJAKAN.

Lewis, Carrie, 2017. Events that Change the World. Igloo Book Ltd.

Malta National Space Policy, 2017.

Masyarakat Biak Utara, 2018. Surat Nomor: 02/KKB-NAPA/2018, tanggal 12 April 2018, perihal Pernyataan Sikap dan Dukungan atau Kankain Karkara Byak (KKB) Bar Napa.

Nasution, Husni, Bernhard Sianipar, Gemuru Ritonga, Deasy Tresnoningrum, Martin Chaniago, Intan Perwitasari, Arsyad Awaludin, Sutia Santani, Mulyadi, 2010. Laporan Akhir Pengkajian Aspek Sisio-Ekonomi Bandar Antariksa. Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan (PUSSISFOGAN), Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Rubiyanti, Bernhard Sianipar, Dini Susanti, Shinta Rahma Diana, Astri Rafikasari, 2016. Laporan Akhir Kajian Alternatif Lokasi Pembangunan Bandar Antariksa di Pulau Biak dan Pulau Morotai, 2016. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Nasution, Husni, Sri Rubiyanti, Bernhard Sianipar, Dini Susanti, Shinta Rahma Diana, Astri Rafikasari, 2017. Laporan Akhir Kajian Alternatif Lokasi Pembangunan Bandar Antariksa di Pulau Biak dan Pulau Morotai. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

National Space Policy of the United States of Amerika, 2010. Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, 2018. Surat Bupati Biak Numfor Nomor: 120/229, tanggal 12 April 2018, perihal Dukungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, 2018. Surat Nomor: 01/PS/ KORWIL-LMA SAIRERI/2018, tanggal 12 April 2018, perihal Pernyataan Sikap dan Dukungan terhadap pembangunan bandar antariksa LAPAN Republik Indonesia di Distrik Biak Utara.

Pemerintah Propinsi Bengkulu, 2010. Laporan Kegiatan Survey Awal Bandar Antariksa Pulau Enggano. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah.

Pengolahan Dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

Raditya, Iswara N., 2019. Sejarah Peluncuran Satelit Palapa Pertama Tahun1976.https://tirto.id/sejarah-peluncuran- satelit-palapa-pertama-tahun-1976-dhBj

Republik Indonesia, 1963. Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Angkasaluar Nasional. Lembaran Negara Tahun 1963. Republik Indonesia, 1974. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1974 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional.

Republik Indonesia, 1974. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1974 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional.

Republik Indonesia, 1983. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Sserta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat.

Republik Indonesia, 1988. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional.

Republik Indonesia, 1994. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional.

Republik Indonesia, 1998. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 Tentang Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

Republik Indonesia, 2000. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Delapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor. 11.

Republik Indonesia, 2013. Undang Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435.

Republik Indonesia, 2014. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Pembubaran Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Dan Dewan Gula Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 373.

Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91.

Republik Indonesia, 2017. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016-2040. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor. 80.

Republik Indonesia, 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelanggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6196.

Salatun, R.J., 1988. Lahirnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Secure World Foundation, 2017. Handbook for New Actors in Space.

Sianipar, Bernhard, Gemuru Ritonga, Pardamean Hutahaean, 2012. Laporan Akhir Kajian Kelayakan Lokasi di Pulau Morotai dan Biak Sebagai Lokasi Bandar Antariksa Nasional. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan (PUSJIGAN), Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Soesilo, Indroyono, 1994. Teknologi Penginderaan Jauh di Indonesia. CV. Aksara Buana, Jakarta Timur.

South Africa National Space Policy, 2009. Stasiun Peluncuran Roket. https://en.m.wikipedia.org/wiki/ Stasiun_Peluncuran_Roket.

Supancana, I.B.R., 2017. Undang Undang Keantariksaan. Visi, Formulasi, dan Tantangan Implementasi. Penerbit Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya, Jakarta.

Supriadhie, Anjar. 2017. Dampak Dan Konsekuensi Hukum Pembubaran DEPANRI Terhadap Kepentingan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Kebijakan Penerbangan Dan Keantariksaan.

Susilawati, Euis, Alex Sudibyo, Jokandar Bakara, Pardamean Hutahaean, Sri Rubiyanti, Nurliana R., Acep Syamsul Komar, Ernawati, Asmali, 2010. Laporan Akhir Pengkajian Aspek Teknis Bandar Antariksa. Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan (PUSSISFOGAN), Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Tejasukmana, Bambang, 2016. Keantariksaan Indonesia, Merebut Antariksa Ekuator Untuk Pengawasan dan Pengamanan Benua Maritim Indonesia. Mitra Jaya Offset.

Tim Survey Pendahuluan Lokasi Bandar Antariksa, 1991. Studi Kelayakan Bandar Antariksa Biak, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

UAE National Space Policy, 2017.

UK National Space Policy, 2015.

USA National Space Policy, 2010.

Van Til, Nic, 2013.”The Commercialization of Outer Space”. Honors Projects. 191. Grand Valley State University.

Wakimoto, Takuya. 2019. A Guide to Japan’s Space Policy Formulation: Structures, Roles and Strategies of Ministries and Agencies for Space. A Working Paper on Japan’s Space Policy ISSUES & INSIGHTS VOL. 19, WP3 |. Pacific Forum.