Templates
Indexed by
Citedness
Selain bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir atau radiasi juga diketahui memiliki risiko bahaya bagi kesehatan. Karena itu, pemanfaatan radiasi perlu dilakukan dengan pengawasan yang ketat, salah satunya dengan membuat peraturan agar aplikasinya tidak menghasilkan dampak bagi keselamatan dan kesehatan baik bagi pekerja, pasien, maupun masyarakat umum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 merupakan peraturan tertinggi terkait ketanaganukliran, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh beberapa peraturan pemerintah, dan aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
Dalam buku ini diuraikan beberapa peraturan pemerintah dan Peraturan BAPETEN yang relevan dan dibagi atas beberapa subjek yang menjadi dasar dalam pemanfaatan tenaga nuklir, yaitu badan pengawas, perizinan, pengendalian impor dan ekspor, pengecualian dan klierens, keselamatan dan keamanan radiasi, keselamatan dan keamanan nuklir, inspeksi dan safeguards, keselamatan pengangkutan bahan radioaktif, pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas, kesiapsiagaan dan tanggap darurat nuklir, dan pertanggungjawaban kerugian nuklir.
Setelah membaca buku ini pembaca diharapkan dapat memahami peraturan ketenaganukliran di Indonesia secara komprehensif. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan sistem dan peraturan ketenaganukliran di Indonesia yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptek ketenaganukliran yang ada.
Penulis menyelesaikan pendidikan formal sarjana (S-1) pada Jurusan Fisika Universitas Indonesia Jakarta tahun 1982 dan magister (S-2) pada bidang studi Radiation and Environmental Protection di University of Surrey, Guildford, Inggris tahun 1990. Setelah menamatkan S-1, Penulis bekerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan menjadi peneliti sejak tahun 1984 dengan jabatan Asisten Peneliti Madya. Jabatan tertinggi Peneliti Ahli Utama dicapai pada tahun 2001. Pada tahun 2003–2007 sempat menjadi Atase Ilmu Pengetahuan di KBRI/PTRI Wina. Setelah menyelesaikan tugas di KBRI/PTRI Wina kembali ke BATAN dan meneruskan tugas sebagai peneliti dan memperoleh jabatan Profesor Riset pada tahun 2008. Setelah BATAN dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021, Penulis menjadi periset BRIN pada Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir.
Penulis mendapat pengetahuan tambahan melalui berbagai pelatihan teknis dan lokakarya di bidang proteksi radiasi yang diikuti sejak tahun 1984 di berbagai negara. Berbagai kegiatan ilmiah internasional yang membahas isu-isu terkait proteksi radiasi juga pernah diikuti oleh Penulis, baik dalam bentuk konferensi, seminar, simposium, pertemuan teknis, interkomparasi, penyusunan proyek kerja sama dalam kerangka IAEA, dan sidang tahunan Komite Ilmiah PBB untuk efek radiasi atom (UNSCEAR).
Selain aktif sebagai peneliti, saat ini penulis juga menjadi staf pengajar luar biasa pada PPDS Radiologi di FKUI untuk mata ajar Fisika dan Proteksi Radiasi serta di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) untuk mata ajar Nuklir Biologi Kimia (Nubika), dengan kekhususan pada "keselamatan dan keamanan nuklir dan radiasi". Penulis adalah anggota Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), Perkumpulan Ahli Proteksi Radiasi Indonesia (APRI), dan Health Physics Society (HPS). Penulis dapat dihubungi melalui surel erih001@brin.go.id.
Penulis merupakan purnabakti dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sejak tahun 2021 setelah mengabdi selama 35 tahun. Penulis menamatkan pendidikan formal sarjana (S-1) pada Jurusan Fisika FMIPA UI tahun 1985, dan magister (S-2) pada jurusan fisika di University of Surrey, Guildford, Inggris tahun 1990. Setelah menamatkan S-1, Penulis bekerja di Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif BATAN dan kemudian pindah ke Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir BATAN pada tahun 2000.
Penulis mendapat pengetahuan tambahan melalui berbagai pelatihan teknis dan lokakarya di bidang proteksi radiasi yang diikuti sejak tahun 1987 di beberapa negara seperti Jepang dan Australia. Beberapa kegiatan ilmiah internasional yang membahas isu-isu terkait proteksi radiasi yang dilangsungkan di kantor pusat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria, juga pernah diikuti oleh Penulis. Penulis dapat dihubungi pada alamat surel suziedarmawati@yahoo.co.uk.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (t.t.-a). B@LIS online. Diakses pada 12 April 2023, dari https://balis.bapeten.go.id/frontend2/public/
Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (t.t.-b). B@LIS online: Fasilitas industri dan medik. Diakses pada 12 April 2023, dari https://balis.bapeten.go.id/frontend2/public/faq?jenis=frzr
International Atomic Energy Agency (1996). International basic safetystandards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources. https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resourceslibrary/publications/WCMS_152685/lang--en/index.htm
International Atomic Energy Agency (2005). Categorization of radioactive sources. https://www.iaea.org/publications/7237/categorization-of-radioactivesources
International Atomic Energy Agency. (2009). Classification of Radioactive Waste. https://www.iaea.org/publications/8154/classification-of-radioactivewaste
International Atomic Energy Agency (2012a). Guidance on the import and export of radioactive sources (2012 ed). https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/8901_web.pdf
International Atomic Energy Agency (2012b). Regulations for the safe transport of radioactive material (2018 ed). https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safetransport-of-radioactive-material
International Atomic Energy Agency (2014). Radiation protection and safety of radiation sources: International basic safety standard. https://www.iaea.org/publications/8930/radiation-protection-andsafety-of-radiation-sources-international-basic-safety-standards
International Atomic Energy Agency (2015a). Preparedness and response for a nuclear or radiological emergency. https://www.iaea.org/publications/10905/preparedness-and-responsefor-a-nuclear-or-radiological-emergency.
International Atomic Energy Agency (2016a). Governmental, legal and regulatory framework for safety. https://www.iaea.org/publications/10883/governmental-legal-andregulatory-framework-for-safety
International Atomic Energy Agency (2016b). Leadership and management for safety. https://www.iaea.org/publications/11070/leadership-and-managementfor-safety
International Atomic Energy Agency (2018a). Arrangements for the termination of a nuclear or radiological emergency. https://www.iaea.org/publications/12269/arrangements-for-thetermination-of-a-nuclear-or-radiological-emergency.
International Atomic Energy Agency (2018b). Radiation protection and safety in medical uses of ionizing radiation. https://www.iaea.org/publications/11102/radiation-protection-andsafety-in-medical-uses-of-ionizing-radiation
International Atomic Energy Agency (2018c). Technical and Scientific scientific support organizations providing support to regulatory functions (IAEA-TECDOC 1835). https://www.iaea.org/publications/12267/technical-and-scientificsupport-organizations-providing-support-to-regulatory-functions
International Atomic Energy Agency (2018d). Organization, management and staffing of the regulatory body for safety. https://www.iaea.org/publications/12272/organization-managementand-staffing-of-the-regulatory-body-for-safety
International Atomic Energy Agency (2018e). Functions and processes of the regulatory body for safety. https://www.iaea.org/publications/12271/functions-and-processes-ofthe-regulatory-body-for-safety
International Atomic Energy Agency (2019a). Communication received from the Permanent Mission of Kazakhstan to the International Atomic Energy Agency regarding Certain Member States’ Guidelines for the Export of Nuclear Material, Equipment and Technology. (INFCIRC/254/Rev.14/Part 1). https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r14p1.pdf
International Atomic Energy Agency (2019b). Handbook for regulatory inspectors of nuclear power plants (IAEA-TECDOC-1867). https://www.iaea.org/publications/13514/handbook-for-regulatoryinspectors-of-nuclear-power-plants
International Atomic Energy Agency (2021). National nuclear security threat assessment, design basis threats and representative threat statements. (IAEA Nuclear Security Series No. 10-G (Rev.1)). https://www.iaea.org/publications/13618/national-nuclear-securitythreat-assessment-design-basis-threats-and-representative-threatstatements
International Atomic Energy Agency IAEA. (2022a). IAEA nuclear safety and security glossary (2022 interim ed.). https://www.iaea.org/publications/15236/iaea-nuclear-safety-andsecurity-glossary
International Atomic Energy Agency (2022b). Communication received from the permanent mission of the Argentine Republic to the International Atomic Energy Agency regarding certain member states’ guidelines for transfers of nuclear-related dual-use equipment, materials, software and related technology. https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r12p2.pdf
International Commission on Radiological Protection (2007). The 2007 recommendations of the international commission on radiological protection (ICRP Publication 103). Ann. ICRP, 37(2–4). (2007). https://icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20103
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. (2001). https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2001/103TAHUN2001Kpres.HTM
Keppres Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. (2002). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204491/keppres-no-3-tahun-2022
Pasaribu, R. (2016). Rekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana di bidang ketenaganukliran yang mewujudkan perlindungan dan kesejahtraan masyarakat [Disertasi]. Universitas Sebelas Maret https://core.ac.uk/download/211753116.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. (2008). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-nomor-29-tahun-2008-tentang-perizinan-pemanfaatansumber-radiasi-pengion-dan-bahan-nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir. (2009). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-nomor-46-tahun-2009-tentang-batas-pertanggungjawaban-kerugian-nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir. (2012). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-nomor-54-tahun-2012-tentang-keselamatan-dankeamanan-instalasi-nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. (2013). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-nomor-61-tahun-2013-tentang-pengelolaan-limbahradioaktif
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir. (2014). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-no-2-tahun-2014-tentang-perizinan-instalasi-nuklir-danpemanfaatan-bahan-nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif. (2015). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-nomor-58-tahun-2015-tentang-keselamatan-radiasi-dankeamanan-dalam-pengangkutan-zat-radioaktif
Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-no-5-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-perizinanberusaha-berbasis-resiko
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (2022). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-no-42-tahun-2022-tentang-jenis-dan-tarif-atas-jenispenerimaan negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-badan-pengawastenaga-nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir. (2022). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-no-52-tahun-2022-tentang-keselamatan-dan-keamananpertambangan-bahan-galian-nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif. https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturanpemerintah-no-45-tahun-2023-tentang-keselamatan-radiasi-pengiondan-keamanan-zat-radioaktif
Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (2015). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41905/perpres-no-145-tahun-2015
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. (2021). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176431/Perpres_Nomor_31_Tahun_2021.pdf
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173504/perpres-no-62-tahun-2021
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2021). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176530/Perpres_Nomor_78_Tahun_2021.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. (2020). https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2020/bn1058-2020.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (2021). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9733a2db-40c7-4271-8db5-6a4ff42b0f14/137~PMK.02~2021Per.pdf
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168903/peraturan-bkpm-no-4-tahun-2021
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. (2018). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-badanpengawas-tenaga-nuklir-nomor-2-tahun-2018-tentang-uji-kesesuaianpesawat-sinar-x-radiologi-diagnostik-dan-intervensional
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional. (2020). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-badanpengawas-tenaga-nuklir-no-4-tahun-2020-tentang-keselamatanradiasi-pada-penggunaan-pesawat-sinar-x-dalam-radiologi-diagnostikdan-intervensional
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2020 tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif (2020). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-7-tahun-2020-tentang-ketentuan-keselamatan-dan-tatalaksana-pengangkutan-zat-radioaktif
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (2020). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-badanpengawas-tenaga-nuklir-no-8-tahun-2020-tentang-sistem-manajemenkeamanan-informasi-di-lingkungan-badan-pengawas-tenaga-nuklir
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (2020). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-badanpengawas-tenaga-nuklir-no-9-tahun-2020-tentang-organisasi-dantata-kerja-badan-pengawas-tenaga-nuklir
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. (2021).
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. (2022). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-1-tahun-2022-tentang-penatalaksanaan-perizinan-berusahaberbasis-risiko-sektor-ketenaganukliran
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. (2022). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-badan-no-2-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-badan-pengawastenaga-nuklir-nomor-2-tahun-2018-tentang-uji-kesesuaian-pesawat-sinar-x-radioloagi-diagnostik-dan-intervensional
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Nonreaktor. (2006). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-3-tahun-2006-tentangperizinan-instalasi-nuklir-nonreaktor
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif. (2007). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-7-tahun-2007-tentangkeamanan-sumber-radioaktif
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir. (2009). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-1-tahun-2009-tentangketentuan-sistem-proteksi-fisik-instalasi-dan-bahan-nuklir
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir. (2010). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-1-tahun-2010-tentang-kesiapsiagaan-dan-penanggulangankedaruratan-nuklir
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (2010). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-4-tahun-2010-tentang-sistemmanajemen-fasilitas-dan-kegiatan-pemanfaatan-tenaga-nuklir
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Seifgard. (2011). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-4-tahun-2011-tentang-sistem-seifgard
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tingkat Klierens. (2012). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-16-tahun-2012-tentang-tingkatklierens
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir. (2012). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-17-tahun-2012-tentang-keselamatan-radiasi-dalamkedokteran-nuklir
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi. (2013). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-3-tahun-2013-tentangkeselamatan-radiasi-dalam-penggunaan-radioterapi
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (2013). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-4-tahun-2013-tentang-keselamatan-radiasi-dalampemanfaatan-tenaga-nuklir
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Batas Radioaktivitas Lingkungan. (2013). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-7-tahun-2013-tentang-nilaibatas-radioaktivitas-lingkungan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kegiatan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Barang Konsumen. (2013). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-17-tahun-2013-tentangkeselamatan-radiasi-dalam-kegiatan-impor-ekspor-dan-pengalihanbarang-konsumen
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Ketenaganukliran. (2014). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-3-tahun-2014-tentangpenyusunan-dokumen-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-bidangketenaganukliran
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (2014). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-pengawas-tenaga-nuklir-nomor-14-tahun-2014-tentang-sistemmanajemen-badan-pengawas-tenaga-nuklir
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif. (2015). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepala-badanno-6-tahun-2015-tahun-2015-tentang-keamanan-sumber-radioaktif bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-8-tahun-2016-tahun-2016-tentang-pengolahan-limbahradioaktif-tingkat-rendah-dan-tingkat-sedang
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inspeksi dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. (2017). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturan-kepalabadan-no-1-tahun-2017-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-inspeksidalam-pengawasan-pemanfaatan-tenaga-nuklir
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pembatasan Impor dan Ekspor Barang Konsumen, Sumber Radiasi Pengion, dan Bahan Nuklir. (2017). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/peraturankepala-badan-no-2-tahun-2017-tahun-2017-tentang-larangan-danpembatasan-impor-dan-ekspor-barang-konsumen-sumber-adiasipengion-dan-bahan-nuklir
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. (1997). https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/undang-undangrepublik-indonesia-nomor-10-tahun-1997-tentang-ketenaganukliran
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.