Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 4 Hukum, HAM dan Pemerintahan

Authors

Jurisdito Hutomo Hardy (ed)
Bournemouth University - United Kingdom
Tiara Costiawati Gusman (ed)
Monash University - Australia
Edmond Febrinicko Armay (ed)
Lund University - Swedia

Keywords:

Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Hukum

Synopsis

LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menerbitkan rangkaian buku seri Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia. Rangkaian bunga rampai ini terdiri dari 12 buku dengan sejumlah topik yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Buku ini merupakan seri keempat dari rangkaian tersebut. Seri Hukum, HAM, dan Pemerintahan mengulas isu tentang hukum, hak asasi manusia, dan pemerintahan, serta rekomendasi untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Bunga rampai ini membahas poin ke-16 SDGs, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Secara umum, target dalam SDGs ke-16 dapat direalisasikan melalui pembentukan hukum dan sistem yang baik terhadap beberapa aspek, yaitu pelaksanaan prinsip hak asasi manusia yang baik dan berkelanjutan, penghapusan diskriminasi, baik dalam kehidupan sosial maupun sistem, dan peningkatan peran Indonesia dalam tata kelola global. Buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan para pengambil kebijakan serta institusi penegak hukum di Indonesia, dalam rangka bersama-sama gotong royong mencapai Indonesia Emas 2045. Selamat membaca!

Chapters

  • Rekonstruksi Sosial Berkelanjutan: Upaya Peningkatan Perdamaian, Hukum dan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Sustainable Development Goals 16
    Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, Edmond Febrinicko Armay, Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, Edmond Febrinicko Armay
  • Kontribusi Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Konflik Sebagai Kebijakan yang Sensitif Gender untuk Mewujudkan Target 16 SDGs
    Tiara Costiawati Gusman, Irine Hiraswari Gayatri
  • Pemberantasan Kejahatan Terhadap Anak di Indonesia sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat
    Tiara Costiawati Gusman, Nuri Widiastuti Veronika
  • Perubahan Konsep Dasar Pemidanaan dan Penindakan: Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dari Efek Jera
    Jurisdito Hutomo Hardy
  • Implementasii Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Penahanan Indonesia
    Jurisdito Hutomo Hardy, Muhammad Imam Hanif Hikmat
  • Peningkatan Sistem Pengembalian Transaksi Keuangan Gelap dari Kejahatan Finansial yang Merugikan Negara
    Jurisdito Hutomo Hardy, Gresika Bunga Sylvana
  • Sistem Pengendalian Senjata Api Ilegal di Indonesia: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional
    Jurisdito Hutomo Hardy
  • Peningkatan Pencegahan Berbagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi oleh Masyarakat Sipil
    Tiara Costiawati Gusman, Usamah Abdurrahman
  • Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Lingkup Kerja Sama Bisnis Swasta dan Negara
    Jurisdito Hutomo Hardy, Yunrisna Aditya Prabowo
  • Reformasi Birokrasi dan Cita-Cita Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan
    Tiara Costiawati Gusman
  • Peningkatan Sistem Partisipasi Publik Kelompok Minoritas dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Pusat dan Daerah
    Tiara Costiawati Gusman, Faruq Ibnul Haqi
  • Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional: Menuju Tata Kelola Global
    Edmond Febrinicko Armay
  • Pembentukan Sistem Catatan Sipil yang Efektif, Efisien dan Terintegrasi dari Sabang sampai Merauke
    Edmond Febrinicko Armay, Setyawati Fitri Anggraeni
  • Permasalahan Keterbukaan Informasi dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
    Jurisdito Hutomo Hardy, Edmond Febrinicko Armay
  • Meningkatkan Peran Institusi Independen dalam Penegakan Hak Asasi Manusia yang Sejalan dengan Paris Principle
    Edmond Febrinicko Armay, Raissa Yurizzahra Azaria Harris
  • Rekomendasi Rekonstruksi Sosial Berkelanjutan: Menuju Indonesia Emas 2045
    Jurisdito Hutomo Hardy, Tiara Costiawati Gusman, Edmond Febrinicko Armay

Downloads

Download data is not yet available.

References

Latipulhayat, A. (2014). Khazanah Roscoe Pound. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 413-424

Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis, 4(2), 148 - 163

Aoláin, F. N. (2016). The ‘war on terror’ and extremism: assessing the relevance of the Women, Peace and Security agenda. International Affairs, 92(2), 275–291.

Armenia, R. (2015, May 16). Moeldoko: Tes Keperawanan Tentara Wanita Apa Masalahnya? Retrieved from CNN Indonesia Website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150516104654-20-53567/moeldoko-tes-keperawanan-tentara-wanita-apa-masalahnya

BPK RI. (2021, January). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014. Retrieved from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41501/perpres-no-18-tahun-2014

Buchanan, C. (2010). Women at the Indonesian peace table: Enhancing the contributions of women to conflict resolution. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue.

CSWS. (2020, December 4). Workshop Strategi Aksi Nasional Terpadu dalam P3AKS. Retrieved from CSWS : http://csws.fisip.unair.ac.id/2020/12/workshop-strategi-aksi-nasional-terpadu-dalam-p3aks/

Gayatri, I. H. (2018, June 7). Involve women in terrorism prevention. Retrieved from The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/07/involve-women-in-terrorism-prevention.html

George, N., & Shepherd, L. (2016). Women, Peace and Security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325. International Political Science Review, 37(3), 297-306.

Haripin, M. (2014). Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Marjin Kiri.

INFID. (2020, May 10). Laporan Publik 2019. Retrieved from Infid.org: https://www.infid.org/publication/read/laporan-publik-2019

Kholifah, R., & Setiono, P. (2020, October 31). Women peace and security: Toward a full women inclusion. Retrieved from The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/paper/2020/10/30/women-peace-and-security-toward-a-full-women-inclusion.html?utm_campaign=os&utm_source=mobile&utm_medium=ios&

fbclid=IwAR23Z0kZpgIQtFatMvEoIwZ9kJOpE5N21TPy0oaaXbo5fNmrwBlIfYSF_8o

Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers. Retrieved from Komnas Perempuan website: https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan

Kompas.com. (2021, January). Konflik Sosial. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/tag/konflik-sosial

Mayestha, N. (2016, May 30). Localizing SDG in Indonesia: Challenges and Ways Forward. Retrieved from SDG Funders website: https://sdgfunders.org/blog/localizing-sdg-in-indonesia-challenges-and-ways-forward/

Muthmainnah, Y. (2017). Rekomendasi Kebijakan tentang Implementasi RANP3-AKS 2014-2019. Jakarta: The Wahid Institute & UNWomen.

Sanchez, P. S., Veronika, N. W., Gayatri, I. H., & True, J. (2020, November 5). A backlash against the Women, Peace, and Security agenda? Retrieved from Lowy Institute: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/backlash-against-women-peace-and-security-agenda

Stoltz, P. (2020). Gender, Resistance and Transnational Memories of Violent Conflicts. Swiss: Palgrave-MacMillan.

True, J. (2016). Women, Peace and Security in Asia Pasific. Bangkok: UN Women.

United Nations. (2020). Pilot Project for SDG Localization in Indonesia. Retrieved from SDGs Partnership Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=12378

United Nations. (2021, January). Goals 16. Retrieved from UN website: https://sdgs.un.org/goals/goal16

USAID, UN Women, ASEAN. (2020). ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security (forthc.)

Veronika, N., Gayatri, I. H., & True, J. (2020, September 3). What Indonesia’s stint on the UN Security Council means for peace-building in the Indo-Pacific region. Retrieved from Monash Lens: https://lens.monash.edu/@politics-society/2020/09/03/1381203/what-indonesias-stint-on-the-un-security-council-means-for-peacebuilding-in-the-indo-pacific-region

Wibawa, T. (2018, November 14). Polri Sangkal Tes Keperawanan Polwan, Tapi Akui Mereka Harus 'Good Looking'. Retrieved from ABC News website: https://www.abc.net.au/indonesian/2018-11-14/polri-akui-polwan-harus-good-looking/10495672

World Bank. (2018, March 1). Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict. p. 116. Retrieved from The World Bank website: https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/publication/pathways-for-peace-inclusive-approaches-to-preventing-violent-conflict

WPS Indonesia. (2021, January). Konsultasi Digital Nasional Review RAN P3AKS. Retrieved from WPS Indonesia website: https://wps-indonesia.com/

Al Dosari, M. N., Ferwana, M., Abdulmajeed, I., Aldossari, K. K., & Al-Zahrani, J. M. (2017). Parents' perceptions about child abuse and their impact on physical and emotional child abuse: A study from primary health care centers in Riyadh, Saudi Arabia. Journal of Family & Community Medicine, Vol. 24(2), 79–85. https://doi.org/10.4103/2230-8229.205110

Badan Pusat Statistik. (2014). Data Sensus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Target Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Retrieved from BPS: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/sdgs_16/

BPK RI. (2021, January 22). Database Peraturan. Retrieved from JDIH BPK RI website: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014#:~:text=Perubahan%20Undang%2DUndang%20Nomor%2023,Anak%20korban%20dan%2Fatau%20Anak

BPK RI. (2021, January 22). Database Peraturan. Retrieved from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990

BPK RI. (2021, January 22). Database Peraturan. Retrieved from JDIH BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002

Dandurand, Y. (2016). Preventing violence against children: The UN model strategies. In J. A.

Winterdyk (Ed.), Crime Prevention: International Perspectives, Issues, and Trends (pp. 34–58). Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.1201/9781315314211

Dornan, P. (2017). Children, Poverty and the Sustainable Development Goals. Children and Society, Vol. 31(2), 157–165. https://doi.org/10.1111/chso.12209

Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. Pediatrics, 137(3). https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079

Kedutaan dan Konsulat AS di Indonesia. (2018). Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018. Retrieved from US Embassy website: https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). Perkuat Koordinasi, Untuk Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved from Kementerian PPPA website:

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/413/perkuat-koordinasi-untuk-peningkatan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia. Retrieved from Kementerian PPPA website:

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia

Pinandhita, V. (2020). Kekerasan pada anak tak menurun. Retrieved from Lokadata.Id: https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun

Pusdatin Kemenkes RI. (2018). Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. Retrieved from Pusat Data dan Informasi:

https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/19010400001/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja.html

Putri, G. S. (2021, January 4). Presiden Jokowi Teken PP Kebiri Kimia, Apa Itu dan Bagaimana Efeknya? Retrieved from Kompas.Com: https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/070000123/presiden-jokowi-teken-pp-kebiri-kimia-apa-itu-dan-bagaimana-efeknya-

Rastika, I. (2020, Juli 30). Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk

Saraswati, R. (2016). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

UNICEF. (2017). Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia. In Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Children’s Fund. Retrieved from UNICEF website:

https://www.unicef.org/indonesia/id/SDG_Baseline_report.pdf

UNICEF. (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-hak Anak. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf

Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal HAM, 10(2), 195. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216.

WHO. (2016). INSPIRE Seven Strategies for Ending Violence Against Children. Retrieved from the World Health Organization website:

http://www.who.int/about/%5Cnhttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207717/1/9789241565356-eng.pdf?ua=1

Wismayanti, Y. F., O’Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy. Child Abuse and Neglect, Vol. 95(November 2018), 104034. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034

Saifullah. (2007). Refleksi Sosiologi Hukum. Refika Aditama

Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 9(1), 99. https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578

Ball, J. C. (1955). Deterrence Concept in Criminology and Law, The. Journal of Criminal Law and Criminology, 46(3), 347-354

Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. Jurnal Ilmu Hukum, 11(21), 39-44

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Indonesia)

Sutrisno, A. E. (2020, April 18). Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

http://ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi narapidana#:~:text=Bagaimana%20dengan%20data%20residivis%20di,atau%20sekitar%2012%2C96%25

Gruber, A. (2010). A Distributive Theory of Criminal Law. William & Mary Law Review, 52(1), 1-73

Gavrielides, T. (2007). Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy. Criminal Justice Press

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Indonesia), Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Indonesia), Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Indonesia), Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (Indonesia), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional. (2020, March 13). Bappenas Dukung Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-dukung-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/

Ekland-Olson, S., Barrick, D. M., Cohen, L. E. (1983). Prison Overcrowding and Disciplinary Problems: An Analysis of the Texas Prison System. The Journal of Applied Behavioral Science, 19(2), 163-176. https://doi.org/10.1177%2F002188638301900212

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Indonesia)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Indonesia)

Harahap, M. Y. (2007). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika

Atmasasmita, R. (1996). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Putra A. Bardin

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Indonesia), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Indonesia), Pemerintah Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Indonesia)

Harahap, M. Y. (2015). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika

International Relations Edu. (2014). What is the G7? Its Purpose and History of Influence. Retrieved from https://www.internationalrelationsedu.org/what-is-the-g7-its-purpose-and-history-of-influence/.

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164. Jakarta.

PPATK. (2020). Rencana Strategis Tahun 2020-2014 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Jakarta: PPATK.

PPATK. (2020, September 24). Komite TPPU: Satukan Tekad Hadapai Mutual Evaluation Review FATF. Retrieved from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1096/siaran-pers-komite-tppu-satukan-tekad-hadapai-mutual-evaluation-review-fatf.html

Riawan T. (2014). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo.

Senoadji. (2006). Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. Jakarta: Diadit Media.

Supadmo I. I. (2008). Prinsip Pengembalian Kauangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata. Surabaya: Airlangga Surabaya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Jakarta.

United Nations. (2006). Handbook on Restorative Justice Programmes, New York: United. New York: UN Publication.

Zulfi D. Z. (2012). Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Cetakan Pertama. Bandung: Keni Media.

Yusman, H. E. (2019). Pengawasan dan Pengendalian Senjata Yang Beredar di Masyarakat (Kajian Pradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi. e-Jurnal Katalogis, 3(12), 85-95

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri (Indonesia), Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Indonesia), Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Indonesia), Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020, September 1). Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulai di Indonesia Tahun 2020. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/index.php/2020/09/01/koordinasi-penyamaan-persepsi-jumlah-pulau-di-indonesia-tahun-2020/#:~:text=Berdasarkan%20Berita%20Acara%20Penetapan%20Jumlah,oleh%20Kemendagri%20sebanyak%20482%20pulau

Pratama, Oki. (2020, Juli 1). Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia 2020 (Statistical Yearbook of Indonesia 2020). Badan Pusat Statistik.

Rachmanto, A.S. (2009). Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, 31(46), 31-46

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, GA Res 55/255 (31 May 2001) Annex (‘Protocol againts the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime’)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational Yang Terorganisasi) (Indonesia), Republik Indonesia

International Law Making. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Jurnal Hukum Internasional, 1(4), 813-842

Alatas, S. H. (1982). Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer (2 ed.). LP3ES.

Alatas, S. H. (1987). Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi (1 ed.). LP3ES.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Bappenas. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia (No. 2; Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola).

BPS. (2020). Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020. In Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html

Firmansyah, H. (2015). Jejaring Advokasi Kebijakan dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi di Daerah Studi Tentang Aktor dan Strategi Kelompok. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM, 15(1 (Mei 2010)), 1–18. https://doi.org/10.22146/jkap.8124

ICW. (2020a). Annual Report 2019. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW Annual Report 2019_0.pdf

ICW. (2020b). Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch; Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi ICW_2020.pdf

Kemendes-PDTT. (2021). Laporan Kinerja 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kemendikbud. (2020). Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Provinsi. https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php

Kemenristekdikti. (2019). Statistik Pendidikan Tinggi 2019. In Pusdatin Kemenristekdikti. http://www.mohe.gov.my/web_statistik/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, (2018). https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175551/Perpres Nomor 54 Tahun 2018.pdf

KPK. (2020). Lampiran Laporan Tahunan KPK 2019; Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

KPK. (2021). Laporan Tahunan KPK 2020. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan_Tahunan_KPK_2020.pdf

Pope, J. (2000). Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System. Transparency International.

Saenong, I. B., & Dungga, R. (2013). 7 Tahun Melawan Korupsi; Kisah Sukses Masyarakat Sipil. In Transparency International Indonesia. https://news.detik.com/kolom/d-4619743/melawan-korupsi-pendidikan

Suyatmiko, W., Nicola, A., & Fajrin, N. (2020). Laporan Pemantauan Mandiri Kelompok Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019.

TII. (2017). Korupsi, Patronase dan Gerakan Anti Korupsi. Transparency International Indonesia. https://ti.or.id/korupsi-patronase-dan-gerakan-antikorupsi/

Transparency International. (2009). The Anti-Corruption Plain Language Guide. Transparency International. https://images.transparencycdn.org/images/2009_TIPlainLanguageGuide_EN.pdf

Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2020. http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/

Alfedo, J. M., & Nur Azmi, R. H. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial(Si Pansos)di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. Jurnal Antikorupsi, 283-296.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2014, May). Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa. Retrieved from https://jdih.bpk.go.id/: https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/Fungsi-Pengawasan-APIP-Tak-Optimal.pdf

Bisinis. (2020, Desember 7). Bisnis.com. Retrieved from Bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20201207/16/1327444/suap-mensos-janggal-penunjukkan-rekanan-bansos

Butarbutar, R. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 51-66.

CNN. (2018, Desember 05). CNN Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205004554-12-351182/bappenas-sebut-80-persen-korupsi-libatkan-pihak-swasta

Hiariej, E. O. (2019). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Mimbar Hukum, 112-125.

Kontan. (2020, Desember 16). Kontan. Retrieved from Kontan: https://insight.kontan.co.id/news/dugaan-korupsi-bansos-juliari-batubara-nilai-komisi-diduga-bisa-lebih-besar

KPK. (2016). Cara Mencegah Korupsi Pada Korporasi: Praktik dan Strategi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Lestari, B. A., & Jannah, L. M. (2019). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Jurnal Administrasi dan Manajemen .

LKPP. (2018). Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Media Indonesia. (2019, Maret 14). Media Indonesia. Retrieved from mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/223075/kpk-ungkap-besarnya-keterlibatan-pihak-swasta-dalam-korupsi

Merdeka. (2020, Desember 11). Merdeka. Retrieved from merdeka.com: https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html

Nawatmi, S. (2014). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Negara Asia Pasifik. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 73-82.

Nayabrani, S. D. (2017). MEMBANGUN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENINGKATAN PERAN ICT DALAM MEREDUKSI KORUPSI. Jurnal Hukum & Pembangunan, 477-496.

Ombudsman. (2020, 5 15). Ombudsman. Retrieved from ombudsman.go.id: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--risywah-suap-dalam-politik-dan-pelayanan-publik-

Republika. (2018, Desember 18). Republika. Retrieved from republika.co.id: https://republika.co.id/berita/pjwlux430/bukan-pejabat-swasta-yang-paling-banyak-terjerat-korupsi

Suara Pembaruan. (2018, Agustus 27). Berita Satu. Retrieved from beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/tajuk/6039/suap-merajalela

SWA. (2020, September 28). SWA. Retrieved from swa.co.id: https://swa.co.id/swa/trends/strategi-menekan-praktik-suap-di-indonesia

Tempo. (2020, Desember 6). Tempo. Retrieved from tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1411972/anggaran-per-paket-bansos-yang-diduga-dikorupsi-mensos-sebesar-rp-300-ribu/full&view=ok

Wibawa, D. A. (2014). Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pusdiklat Anggaran dan Pembendaharaan.

Anjaeni, R., & Mahadi, T. (2020, Juli 5). Ada Wabah Corona, Belanja Pelayanan Umum di Tahun 2020 Melonjak HIngga 218,2%. https://nasional.kontan.co.id/news/ada-wabah-corona-belanja-pelayanan-umum-di-tahun-2020-melonjak-hingga-2182

Ansell, C. (2012). Collaborative Governance. In D. Levi-Fleur, The Oxford Handbook of Governance. Oxford University Press.

Bappenas. (2020, April 17). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/

BPK RI. (2021, January 17). JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41084/perpres-no-81-tahun-2010

DPR RI. (2021, January 17). Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi--permenpan-rb-nomor-20-tahun-2010-tentang-road-map-reformasi-birokrasi-2010-2014-1442914340.pdf

Firdausy, S., & Hanifah, U. N. (2018, Oktober 11). Permasalahan Manajemen Kinerja di Indonesia dan Upaya Kementerian PANRB untuk Mengatasinya. http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/434-permasalahan-manajemen-kinerja-di-indonesia-dan-upaya-kementerian-panrb-untuk-mengatasinya

Klijn, E.-H. (2012). New Public Management and Governance: A Comparison. . In D. Levi-Faur, The Oxford Handbook of Governance (Vol. 1) (pp. 201-214). Oxford: Oxfrod University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0014.

KPK. (2017). Buku Panduan SPI 2017. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Panduan-SPI-2017.pdf

Kusumawati, D., & Ratmono, D. (2017). Determinan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 6(1), 1-5.

Menpan RB. (2020, Maret 13). Percepatan Reformasi Birokrasi Berpengaruh pada Tunjangan Kinerja. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/percepatan-reformasi-birokrasi-berpengaruh-pada-tunjangan-kinerja

Ramadhan, A. (2021, Januari 28). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia. https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di

Setneg RI. (2010, November 5). Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Telah disepakati. https://www.setneg.go.id/baca/index/grand_design_dan_road_map_reformasi_birokrasi_telah_disepakati

TI. (2021, January 28). Korupsi dan COVID 19: Memperburuk Kemunduran Demokrasi. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CPI2020INDOTII-web.pdf

Ulya, F. N., & Djumena, E. (2020, Februari 14). Ini 4 Indikator Penentu Opini WTP dari BPK. https://money.kompas.com/read/2020/02/14/163614026/ini-4-indikator-penentu-opini-wtp-dari-bpk

UN. (2021, January 17). Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. https://sdgs.un.org/goals/goal16

Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol. 13(4), 545-558. DOI: 10.29259/jmbs.v13i4.3153.

Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory Planning Practice in Rural Indonesia: A Sustainable Development Goals-Based Evaluation. Community development (Columbus, Ohio), 51(3), 243-260. https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822

Anwar, M. (2001). The Participation of Ethnic Minorities in British Politics. Journal of ethnic and migration studies, 27(3), 533-549. https://doi.org/10.1080/136918301200266220

Banducci, S. A., Donovan, T., & Karp, J. A. (2004). Minority Representation, Empowerment, and Participation. The Journal of Politics, 66(2), 534-556. https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2004.00163.x

Buchori, I., & Sugiri, A. (2016). An empirical examination of sustainable metropolitan development in Semarang City, Indonesia. Australian Planner, 53(3), 163-177. https://doi.org/10.1080/07293682.2016.1151905

Cabannes, Y. (2019). The Contribution of Participatory Budgeting to the Achievement of the Sustainable Development Goals: Lessons for Policy in Commonwealth Countries. Commonwealth journal of local governance(21). https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i21.6707

Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The Inclusiveness of Community Participation in Village Development Planning in Indonesia. Development in Practice, 30(5), 624-634. https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151

Fiske, L. (2020). Crisis and Opportunity: Women, Youth and Ethnic Minorities’ Citizenship Practices During Refugee Transit in Indonesia. International journal of politics, culture, and society, 33(4), 561. https://doi.org/10.1007/s10767-020-09359-3

Haqi, F. I. (2016). Sustainable urban development and social sustainability in the urban context. EMARA: Indonesian Journal of Architecture, 2(1), 21-26. http://jurnalsaintek.uinsby.ac.id/index.php/EIJA/article/view/15 (http://jurnalsaintek.uinsby.ac.id/index.php/EIJA/article/view/15 )

Hatherell, M., & Welsh, A. (2017). Rebel with a Cause: Ahok and Charismatic Leadership in Indonesia. Asian studies review, 41(2), 174-190. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1293006

Healey, P. (2006a). Collaborative planning : shaping places in fragmented societies (2nd ed.). Palgrave Macmillan. https://find.library.unisa.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=UNISA&search_scope=All_Resources&docid=UNISA_ALMA2175245930001831

Healey, P. (2006). Transforming governance: challenges of institutional adaptation and a new politics of space. European Planning Studies, 14(3), 299-320. https://doi.org/10.1080/09654310500420792

Hidayat, R. (2017). Political devolution: lessons from a decentralized mode of government in Indonesia. SAGE Open, 7(1). https://doi.org/10.1177/2158244016686812

Innes, J. E., & Booher, D. E. (2004). Reframing public participation: strategies for the 21st century. Planning Theory & Practice, 5(4), 419-436. https://doi.org/10.1080/1464935042000293170

Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(4), 699-721. https://doi.org/10.1093/jopart/muq045

Kukreja, S. (2015). State, Society, and Minorities in South and Southeast Asia (S. Kukreja, Ed. 1st ed.). Lanham : Lexington Books. https://find.library.unisa.edu.au/primo-explore/fulldisplay?vid=UNISA&search_scope=All_Resources&docid=UNISA_ALMA51166577310001831

Mak, B., Cheung, L., & Hui, D. (2017). Community Participation in the Decision-Mking Process for Sustainable Tourism Development in Rural Areas of Hong Kong, China. Sustainability (Basel, Switzerland), 9(10), 1695. https://doi.org/10.3390/su9101695

Malhotra, C., Anand, R., & Singh, S. (2018). Applying Big Data Analytics in Governance to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in India. In Data Science Landscape (pp. 273-291). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7515-5_19

Nicholson-Crotty, J., Grissom, J. A., & Nicholson-Crotty, S. (2011). Bureaucratic Representation, Distributional Equity, and Democratic Values in the Administration of Public Programs. The Journal of Politics, 73(2), 582-596. https://doi.org/10.1017/S0022381611000144

Padawangi, R. (2019). Routledge handbook of urbanization in Southeast Asia (R. Padawangi, Ed. 1 ed.). Routledge. https://doi.org/https://doi-org.access.library.unisa.edu.au/10.4324/9781315562889

Radu, B. (2019). The Impact of Transparency on the Citizen Participation in Decision- Making at the Municipal Level in Romania. Central European Public Administration Review, 17(1), 111-130. https://doi.org/10.17573/cepar.2019.1.06

Renée, A. I., & John, S. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort? Public Administration Review, 64(1), 55-65. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x

Sopanah, A. (2012). Ceremonial budgeting: public participation in development planning at an Indonesian local government authority. Journal of Applied Management Accounting Research, 10(2), 73-84. https://access.library.unisa.edu.au/login?url=https://search.proquest.com/docview/1366365783?accountid=14649

Taylor, J. (2019). Citywide participatory community mapping. In R. Padawangi (Ed.), Routledge handbook of urbanization in Southeast Asia (1st ed., pp. 469-477). Routledge. https://doi.org/https://doi-org.access.library.unisa.edu.au/10.4324/9781315562889

UN. (2020). IAEG-SDGs Tier Classification for Global SDG Indicators (E/CN.3/2020/2) https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/

United Nations General Assembly, 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1.

United Nations, 1945, Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.

United Nations Security Council, 1973, Resolution 344 (1973) of 15 December 1973, S/RES/344.

United Nations Security Council, 1995, Resolution 1035 (1995), S/RES/1035.

United Nations Security Council, 2007, Resolution 1745 (2007), S/RES/1745.

United Nations Security Council, 2008, Resolution 1802 (2008), S/RES/1802.

United Nations Security Council, 2020, Resolution 2544 (2020), S/RES/2544.

P. Amalia, G.G. Pratama, 2018, Indonesia dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID oleh Keputusan Presiden, Majalah Hukum Nasional, No. 1, hal. 1-21.

United Nations Conference on Trade and Development, 2014, World Investment Report 2014, United Nations Publication.

King, R. (2016, August 9). iCivil promises much needed birth registration in Africa. Retrieved January 7, 2021, from https://www.biometricupdate.com/201608/icivil-promises-much-needed-birth-registration-in-africa

Morlin-Yron, S. (2017, December 7). New technology could help 230 million 'ghost' children. Retrieved from https://edition.cnn.com/2016/12/01/africa/birth-registration-system-burkina-faso/index.html

OECD Glossary of Statistikal Terms. (2001, September 25). Retrieved January 6, 2021, from https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=341

United Nations Statistics Division: Civil Registration Systems. (2016, August). Retrieved January 6, 2021, from https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/crvs/

World Health Organization. (2010). Rapid assessment of national civil registration and vital statistiks systems. World Health Organization (Publication No. WHO/IER/HSI/STM/2010.1). doi:https://apps.who.int/iris/handle/10665/70470

World Health Organization. (2012). Resource Kit: Strengthening civil registration and vital statistiks for births, deaths and causes of death (No. ISBN 978 92 4 150459 1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia), Republik Indonesia

Yuliarso, K. K., Prajanto, N. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances. Jurnal Ilmu Soaial dan Ilmu Politik, 8(3), 291-308

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia), Republik Indonesia

International Law Making. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia. International Journal of International Law, 4(1), 133-168

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Indonesia), Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Indonesia), Republik Indonesia

Supriyanto, B. E. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168

Setiaji, M. L., Ibrahim, A. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. Lex Scientia Law Review, 1(1), 69-80

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016, Juli). Posko Pengaduan Komnas HAM di Kabupaten Jepara dan Kudus.

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/7/21/123/posko-pengaduan-komnas-ham-di-kabupaten-jepara-dan-kudus.html

AP, A., (2019, Agustus). Karena Masyarakat Kesulitan Akses Pengaduan, Komnas Ham RI Bangun Jejaring. DBFM Radio.

http://dbfmradio.id/index.php/news/20-nasional/644-karena-masyarakat-kesulitan-akses-pengaduan-komnas-ham-ri-bangun-jejaring

Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 1.

Huda, N. (2007). Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. UII Press.

Kekerasan di Puncak Jaya PapuaKontraS kritik rekomendasi Komnas HAM tidak tegas – KontraS. (n.d.). Retrieved January 24, 2021, from https://kontras.org/2011/01/05/kekerasan-di-puncak-jaya-papuabrkontras-kritik-rekomendasi-komnas-ham-tidak-tegas/

Patra, R. (2012). Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 41(2), 209.

Seidensticker, F. L. (2011). Building a National Human Rights Institution: A study for the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of Viet Nam. United Nations Development Programme.

Setiawan, K. (2013). Promoting Human Rights: National Human Rights Commissions in Indonesia and Malaysia [Dissertation]. Leiden University.

Setiawan, K. (2016). From Hope to Disillusion: The Paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde, 172, 1.

Setiawan, K. (2018). Between Law, Politics and Memory: The Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and Justice for Past Human Rights Crimes. Australian Journal of Asian Law, 19(1), 1.

Sriyana, S. (n.d.). Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 18 Juni 2007.

Sriyana, S. (2007). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151.

Downloads

Published

August 10, 2021
HOW TO CITE

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-602-496-224-1