Konflik dalam Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Irtanto

doi:10.55981/brin.485

Authors

Irtanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

DOI: https://doi.org/10.55981/brin.485

Keywords:

konflik, desentralisasi, otonomi daerah, Dampak, Kewenangan

Synopsis

Otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi membawa konsekuensi konflik vertikal maupun konflik horizontal berdampak terhadap lambatnya pembagunan daerah, konektivitas antarwilayah, pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan rakyat. Konflik vertikal disebabkan masing-masing pihak tidak memahami posisinya dan tidak efektifnya kewenangan konskuren yang diberikan kepada pemerintah provinsi maupun daerah otonom, perebutan kewenangan dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi lintas batas. Sedangkan konflik horizontal elite politik daerah baik formal maupun informal tidak memahami posisinya, lebih menonjolkan etnosentrisme, egoisme, perebutan kekuasaan, ketamakan dan keserakahan terhadap kekuasaan dan materi tanpa melihat kepentingan yang lebih luas. Dalam kerangka resolusi konflik vertikal maupun horizontal diperlukan intervensi dalam bentuk regulasi dan kelembagaan agar pihak-pihak berkonlik bekerja sama, berinteraksi dan berkomunikasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Irtanto, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumberoto, Donomulyo, Malang, tahun 1973, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik St. Albertus Donomulyo Malang, tahun 1976, dan Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Stella Maris Surabaya, tahun 1982. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) tahun 1988, gelar Magister Sains Program Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya, tahun 2010, dan gelar Doktor Ilmu Administrasi, kekhususan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2018. Menghasilkan sebanyak 52 karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri sebanyak 47 KTI, penulis utama sebanyak 2 KTI, maupun dengan penulis lain sebanyak 3 KTI. Karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal nasional ataupun internasional, prosiding, majalah ilmiah, dan makalah. Karya tulis lainnya diterbitkan di media massa (surat kabar) sebanyak 53 buah.

References

Sembiring R. Konflik di Era Otonomi Daerah. POLITEIA. Jurnal FISIP Universitas Sumatera Utara 2014;3(1):36-46.

Muluk K, Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press; 2011.

Gijsberts M, Hagendoorn L, Scheepers P, editor. Nationalism and exclusion of migrants: Cross national comparisons. Burlington, USA: ASHAGATE; 2013.

Collier P. Doing Well out of War, Paper prepared for Conference on Economic Agendas in Civil Wars. London: April 26-27; 2012.

Surbakti R. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2019.

Pareto V. The Mind and Society. New York: Dover Publication; 2017.

Pruitt DG, Rubin FZ. Teori Konflik Sosial. Yogjakarta: Pustaka Pelajar; 2011.

Smitch, Brian C., Decentralization The Territorial Dimension of The State. Jakarta: MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia; 2012.

Cheema, G. Shabbir and Dennis Rondinelli. Descentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hill: SAGE Pubilcation; 2016.

Rozi S, Mashad D, Yustiningrum E, Nurhasim M, Ratnawati H, Cahyono H, Satriani S. Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia. Yogjakarta: Pustaka Pelajar; 2016.

Noviandikka P. Konflik Politik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tahun 2017. Padang: Universitas Andalas; 2018.

Irtanto. Analisis Konflik Elite Politik Lokal dalam Proses Pilkada Langsung Kabupaten Banyuwangi. Sociae Polites. Jurnal Fisip UKI 2007; V(25): 37-57.

Irtanto. Kerja Sama Antardaerah dalam Pengelolaan Mata Air Umbulan Winongan Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 2012; 4(2): 127-134.

Abror M D. Fricition of Cooperation Approach Among Two Local Governments in Public Infrastructure Management. International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS) 2013; 3(10): 01-06.

Irtanto. Opini Publik Terhadap Pilkada Langsung Kabupaten Banyuwangi. Communique. Jurnal Fisip Universitas Pelita Harapan Jakarta 2008; 3(1): 1-25.

Irtanto. Political Behavior of Voters on Mayoral Election of Kediri East Java Indonesia. Journal: Academic Research International 2013; 5(2): 309-323.

Irtanto. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2008.

Irtanto. Model Kerja sama Antarpemerintah Daerah dalam Pengelolaan Distinasi Pariwisata Terpadu di Kawasan Nasional Bromo Tengger Semeru. Surabaya: Balitbang Provinsi Jawa Timur; 2021.

Irtanto. Persepsi Masyarakat Kota Terhadap Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA UII 2002; (36/XXV/III): 263-279.

Irtanto. Profesionalisme Legislatif Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Surabaya: Balitbang Provinsi Jawa Timur; 2003.

Irtanto. Perilaku Politik Pemilih Masyarakat Perkotaan Pada Pemilu Legislatif 2009. Cakrawala. Jurnal Litbang Kebijakan 2010; 3(2): 119-132.

Irtanto & Kaban R. Persepsi Pemilih Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Sociae Polites. Jurnal Fisip Universitas Kristen Jakarta (UKI) 2006; V(23): 63-83.

Irtanto. Service Bureaucracy Performance of Trading Business Licence in BPPT (Integrated Licence Service Bureau) Sidoarjo Regency, East Java Province, Indonesia. IJMAS (International Journal of Management and Administrative Science) 2017; 3(12): 83-93.

Irtanto. Pandangan Jawa Pos terhadap Persoalan Sosial Politik, Ekonomi, Hukum dan Pertahanan Keamanan (Analisis Isi Tajuk Rencana Harian Jawa Pos). Jurnal Penelitian Komunikasi 2003; 6 (1): 23-39.

Irtanto. Pola Pemenuhan Kebutuhan Informsi Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Tentang Kebutuhan Informasi Masyarakat di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor). Jurnal Penelitian Media Massa 2000; 3 (6): 12-33.

Irtanto. Pendapat Pemilih Perkotaan terhadap Janji Politik Presiden SBY-Boediono pada Kampanye Pilpres 2009. Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi.2010; 237-252.

Irtanto. Persepsi Pemilih Perkotaan Terhadap Peran Media Komunikasi pada Pemilu legislatif. Berita IPTEK LIPI 2010;37 (3): 21-38.

Irtanto. Studi Eksploratif Pemanfaatan Informasi Otonomi Daerah di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya. Renai Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora 2002; II (2): 23-39.

Irtanto. Daya Tarik Iklan Politik pada Pemilu Legislatif. Jurnal Penelitian Komunikasi 2012; 15(1): 66-78.

Irtanto. Studi Eksploratif Persepsi Masyarakat terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. KomTi. Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi 2011; 5(2): 162-186.

Irtanto. Analisis Partisipasi Politik Pemilih pada Pemilihan Walikota Blitar dengan Pendekatan Komunikasi Politik dan Budaya Politik. Jurnal Komunikasi 2011; 13 (1): 13-26.

Irtanto. Persepsi Masyarakat terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Timur Periode 2008-2013. Yogjakarta: BPPKI 2011; 2(2): 129-166.

Irtanto. Perilaku Politik Pemilih Perempuan Kota Mojokerto pada Pemilu Legislatif 2013. Jurnal Penelitian Komunikasi 2015; 18(2): 115-128.

Irtanto. Perilaku Politik Pemilih Pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013. Jurnal Penelitian Komunikasi 2009; 12 (1):33-61.

Irtanto. Opini Publik terhadap Agenda Pemilu 2003 (Analisis Isi Harian Kompas). Jurnal Penelitian dan Media Massa 2003; 6(11): 105-133.

Irtanto. Pandangan Kompas terhadap Persoalan Sosial-Politik, Ekonomi, Hukum, dan Pertahanan-Keamanan: Analisis Isi Tajuk Rencana Harian Kompas. Sociae Polites. Jurnal Fisip Universitas Kristen Jakarta (UKI) 2003; V(18): 58-90.

Rohman A. Meluruskan Peran Birokrasi dalam Pilkada: Langkah-Langkah Menegakkan Netralitas Birokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada Jember. Surabaya: Public Policy Instute Kompyawisda; 2012.

Irtanto. Opini Publik terhadap Kinerja Anggota Legislatif Kabupaten Blitar.Sociae Polites. Jurnal Fisip Universitas Kristen Indonesia Jakarta 2008; VI(26): 56-71.

Dwiyanto A. Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi. Jurnal JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2015; 18(3): 193-211.

Mårtensson M. Political Representation in the European Union. A Multi Channel Approach. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2015.

Wiratmoko NT. dalam Muhammad Aqil Irham. Demokratisasi di Indonesia: Refleksi atas Institusionalisasi Demokrasi dalam UUD, UU Pemda, dan UU Pilkada. Tapis. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 2015; 11 (2): 63-92.

Irtanto. Evaluasi Program CSR Terhadap Pemberdayaan Lingkungan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Prosiding Temu Ilmiah Penelitei, Balitbang Provinsi Jawa Timur, Surabaya 2013:216-225.

Hayat. Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro. Malang: Prenadamedia Group; 2018.

Irtanto. Kualitas Pelayanan Aparatur RSUD Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri Terhadap Masyarakat Miskin. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 2013; 5(4): 261-280.

Irtanto. Efektivitas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Blitar. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 2012; 4(4): 261-272.

Irtanto. Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas Sananwetan Kota Blitar. Jurnal Cakrawala 2007; 1 (2): 39-67.

Irtanto, Slamet Hari Sutanto. Regional Regulation of Probolinggo Regency to Improve the Quality of Lower-Class Health Services. Journal: Academic Research International. March 2019; 5(6): 211-225.

Irtanto. Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Sektor Publik.. Malang: PDIA Universitas Brawijaya; 2017.

Irtanto. Roles of Mass Media to Political Participation an The Mayoral Election of Kediri East Java Indonesia. Journal: Academic Research International 2013; 5(6): 211-225

Irtanto. Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Sektor Publik: Perspektif Perkembangan Teori. Jurnal Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan. Jurnal cakrawala 2020; 14 (2):154-171.

Konflik dalam Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

Authors

Keywords:

Synopsis

Downloads

Author Biography

References

Downloads

Published

Series

Categories

License

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

indexing

New Content