Peta Kebutuhan Jasa Kalibrasi bagi Industri di Bagian Barat Indonesia

Authors

Jimmy Pusaka, Achmad Suandi, Budhy Basuki, Muhammad Haekal Habibie, Mego Pinandito dan Dede Erawan

Keywords:

Kalibrasi, Industri

Synopsis

Berbicara tentang mutu produk, konsumen dihadapkan dengan ketahanan pakai, kesesuaian spesifikasi, dan juga kemudahan servis dan reparasi. Sementara itu, bagi pihak industri, mutu berarti ketepatan bahan, proses, dan ukuran. Tentu saja, beda produk berbeda pula spesifikasi yang dituntut. Produk unggulan di Jabodetabek pada umumnya berupa kendaraan bermotor, produk kimia, makanan dan minuman serta garmen. Sebaliknya, Jawa Timur mengunggulkan produk bahan galian, kimia, kertas, dan karet. Industri unggulan di Sumatra Utara yang dikenal adalah garmen, sepatu kulit, jus buah, kue, dan produk mebel, sedangkan produk yang dihasilkan di Sumatra Selatan adalah bahan energi seperti listrik, gas, dan bahan tambang. Riau (termasuk Kepulauan Riau) berkecimpung dalam produk elektronika dan alat berat. Apa pun produknya, mutunya dijamin dengan cara mengukur karakteristik produk, baik setengah jadi maupun final. Namun, alat ukur penginspeksinya juga harus dikalibrasi agar terjamin kebenaran nilai ukurnya. Masalahnya populasi laboratorium penyedia jasa kalibrasi terkumpul di Jawa, khususnya di Jabodetabek. Minimnya laboratorium kalibrasi di daerah masih diperparah dengan minimnya jumlah layanan yang dapat diberikan. Oleh karena itu, industri di daerah banyak yang memilih untuk mengirim alat ukur penginspeksinya ke Jabodetabek untuk dikalibrasi dengan biaya transpor yang tinggi, risiko kerusakan perjalanan yang besar, dan biaya asuransi yang tidak kecil. Berdasarkan kebutuhan jasa kalibrasi dari sejumlah daerah yang disinggung di atas serta juga ketersediaan layanan kalibrasi di wilayah-wilayah tersebut, dilakukan pemetaan layanan jasa kalibrasi di daerah untuk mengurangi kebutuhan kalibrasi ke luar provinsi. Peran lembaga metrologi nasional dalam menjamin diseminasi standar pengukuran juga dapat membantu industri.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

BPS. 2011. “Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi In- donesia”. Katalog BPS: 3101015.

Erawan, D. 2004. “Sebuah Kajian tentang Lembaga Metrologi Nasional di Indonesia”. Dalam Peran MSTQ dalam Peningkatan Daya Saing Industri Pangan Daerah. Sumardi dan Suryadi (Ed.). Serpong: Puslit KIM-LIPI. hlm. 146–185.

http:kcdb.bipm.org/AppendixC

ILAC-P10:2002 ILAC Policy on Traceability of Measurement Results.

International Organization for Standardization. 2006. Building an infrastruc- ture for sustainable development- ree pillars of sustainable development: metrology, standardization and conformity assessment. Gene?ve.

Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3212/M/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2001 tentang

Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional.

Sunartoto dan D. Erawan. 2005. “Pemetaan Awal Kebutuhan Relatif Kalibrasi Industri di Indonesia”. Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Kali- brasi, Instrumentasi dan Metrologi (PPI-KIM). Serpong: Puslit KIM-LIPI.

Tim Penataan Sistem Metrologi Nasional. 2005. Naskah Akademik tentang Lembaga Metrologi Nasional di Indonesia. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran, Jakarta.

Totarong, P. 2011. “ e Role of Metrology to Support Country Develop- ment”. Seminar and Workshop on Measurement Standards in Indonesia. September 22, 2011, Serpong.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Downloads

Published

November 1, 2014

Categories