Pengawasan DPR Era Reformasi Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat
Keywords:
DPR, ReformasiSynopsis
Perubahan konstitusi yang dilatarbelakangi semangat memperkuat sistem presidensial ternyata tidak mengurangi intensitas penggunaan hak-hak politik DPR terkait dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Sulit dibantah bahwa penggunaan hak-hak politik tersebut merupakan panggung politik yang “seksi” dan strategis untuk aktualisasi diri ataupun meraih keuntungan politik-ekonomi, baik bagi politisi maupun partai politik di DPR. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada banyak usulan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat yang pernah diajukan, meskipun sebagian di antaranya akhirnya ditolak DPR atau bahkan tidak berlanjut karena berbagai sebab. Jika dari sisi kuantitas penggunaan hak-hak tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa Orde Baru, dari sisi substansi menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah hal tersebut merupakan indikator bahwa kinerja DPR dalam pengawasan telah optimal. Dengan memfokuskan pada penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat oleh DPR sejak 1999 sampai dengan 2011, buku ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada 2011.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Buku
AR, Hanta yuda. 2010. Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kompas. 2010. Centurygate: Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha. jakarta: Kompas.
Soesatyo, Bambang. 2010. Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca Reformasi. jakarta: Ufuk Press.
Setjen DPR RI. 2009. Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat. jakarta: Sekretariat DPR RI dan UNDP.
Wiratma, I Made leo. 2004. “Perkembangan Politik Triwulan Kedua (April- juni) 2004: Dari Pemilu legislatif Menuju Pemilu Presiden”. Analisis CSIS, 33 (2) Juni.
Sumber yang Tidak Diterbitkan
Laporan Panitia Angket DPR RI Mengenai Pengusutan Kasus Bank Century dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Maret 2010.
Transkripsi Pidato Presiden RI Menanggapi atas Hasil Akhir Pansus Angket Bank Century DPR-RI.
Koran dan Internet
“2011, Setgab Terancam Semakin tak Efektif”. Republika, 2 januari 2011.
“Akbar Tanjung: Angket Ma a Pajak Penting”. Republika, 22 Februari 2011.
“Anas Sebut Angket Ma a Pajak tak Penting”. Republika, 22 Februari 2011.
“Anas: Mungkin Ada Bagian Koalisi yang Tepaksa Diikhlaskan”. Republika, 22 Februari 2011.
“Angket Ditolak, Panja Pemberantasan Ma a Hukum & Pajak Lebih Diak- tifkan”. Republika, 23 Februari 2011.
“Angket Ma a Pajak Jangan Pecah Setgab”. (http://politik.vivanews.com/news/ read/205871--angket-ma a-pajak-jangan-pecah-setgab-).
“Angket Pajak Akan Selidiki Peraturan Presiden”. (http://politik.vivanews.com/ news/read/205812-angket-pajak-akan-selidiki-kebijakan-menke).
“Bamus Putuskan Hak Angket Dibawa ke Paripurna”. Republika, 18 Februari 2011.
“Beraroma Politis, Gerindra Tolak Hak Angket”. Republika, 23 Februari 2011. “Demokrat Beri Isyarat Gerindra untuk Gabung Koalisi”. Republika, 26 Feb-
ruari 2011.
“Demokrat Dinilai Kaburkan Usaha Bongkar Ma a Pajak”. Republika, 28 januari 2011.
“Demokrat tak Kirimi PKS Draf Kontrak Baru Koalisi”. Republika, 8 April 2011.
“Di Balik Kandasnya Hak Angket Pajak, Cuma Permainan Saja?” (http:// monitorindonesia.com/?p=12664).
“Drajad Wibowo: Presiden Harus Tegas dengan Anggota Koalisi Nakal”. Republika, 19 Februari 2011.
“Dukung Angket Pajak, Golkar Tetap di Setgab”. (http://jatim.vivanews.com/ news/read/205861-dukung-angket-pajak--golkar-tetap-di-setgab).
“Ganjar: PDIP Tetap Partai Oposisi”. Republika, 9 Februari 2011.
“Golkar Dinilai Sulit untuk Menjadi Oposisi”. Republika, 19 Februari 2011.
“Golkar Setuju Ketua Panitia Angket Inisiator”. (http://politik.vivanews.com/news/ read/109232-golkar_setuju_ketua_panitia_angket_inisiator).
“Golkar tak Takut Keluar dari Koalisi”. Republika, 27 Februari 2011.
“Golkar-PPP Tunggu Kelanjutan Century”. Indopos, 6 April 2010.
“Hak Angket Ma a Pajak Digiring ke Rapat Pimpinan”. Republika, 26 Februari 2011.
“Hak Angket Ma a Pajak Ditolak!” (http://www.detiknews.com/read/2011/02/2 2/213220/1576655/10/hak-angket-ma a-pajak-ditolak).
“Hanura Sesalkan Politisasi Hak Angket oleh Golkar dan Demokrat”. Republika, 21 Februari 2011.
“Ical Tegaskan Golkar tak langgar Kontrak Koalisi”. Republika, 9 Maret 2011. “Ical: Hak Angket Ditolak, Koalisi Tak Terpengaruh”. Republika, 24 Februari
“Ini Dia Tujuan Gerindra di Balik Penolakan Angket Pajak”. (http://monitorin-
donesia.com/?p=13259).
“Ini Keputusan Menkeu yang jadi Dasar Angket”. (http://politik.vivanews.com/
news/read/205912-ini-keputusan-menkeu-jadi-dasar-angket-pajak).
“Inilah lima Poin Fokus Penyelidikan Angket Century”. Kompas, 31 November 2009.
“Ketimbang Angket Ma a Pajak, Lebih Baik Revisi UU Perpajakan”. Republika, 21 Februari 2011.
“Langkah Pimpinan DPR Menahan Angket Ma a Pajak Dipertanyakan”. Republika, 26 januari 2011.
“lemahnya Penegakkan Hukum lahirkan Pansus Hak Angket Pajak”. Republika, 26 januari 2011.
“Lima Alasan Gerindra Tolak Angket Ma a Pajak”. (http://politik.vivanews.com/ news/read/205954-lima-alasan-gerindra-tolak-angket-ma a-pajak).
“Mubarok: Kepentingan Golkar di Angket Ma a Pajak untuk Lindungi Ical”. (http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/02/18/brk,20110218- 314487,id.html).
“Pansus Century Kekurangan Data”. Kompas, 27 januari 2010.
“Pansus Century Makin Tajam, Fraksi Tarik Anggota Kritis”. Media Indonesia,
januari 2010.
“Pansus Century Terbelah”. Media Indonesia, 27 januari 2010.
“Pansus Curigai Dokumen KSSK Palsu”. Indo Pos, 2 Februari 2010.
“Paripurna Usul Angket Pajak Mencapai Kuorum”. (http://politik.vivanews.com/ news/read/205821-paripurna-usul-angket-pajak-mencapai-kuorum).
“Partai Demokrat Fokus Evaluasi Menteri PKS”. (http://monitorindonesia. com/?p=13433).
“PDIP Masuk Kabinet Perlu lewat Kongres”. Republika, 22 Februari 2011. “PDIP Sodorkan Kegagalan Pemerintah Soal Pajak”. (http://politik.vivanews.com/
news/read/205903-pdip-sodorkan-kegagalan-pemerintah-soal-pajak). “Pemilu 2009 dalam Angka”. (http://www.kpu.go.id).
“Pengamat: Angket Pajak hanya Sandiwara”. Republika, 6 Februari 2011.
“Pengamat: Hak Angket Ma a Pajak Memunculkan Dagang Politik”. (http:// www.antaranews.com/berita/1298036049/pengamat-hak-angket-ma a-pajak- memunculkan-politisasi).
“Peta Dukungan Hak Angket Ma a Pajak”. (http://politik.vivanews.com/news/ read/205770-peta-dukungan-hak-angket-ma a-pajak).
“PKB: Harus Ada Ketegasan Antara Koalisi dan Oposisi”. Republika, 25 Februari 2011.
“PKS juga Bilang tak Takut Keluar dari Koalisi”. Republika, 25 Februari 2011.
“PKS: Demokrat Silakan Evaluasi Koalisi”. (http://politik.vivanews.com/news/ read/205951-pks--demokrat-silakan-evaluasi-koalisi).
“PKS: Hukum bukan Alat Tawar-menawar”. Republika, 27 Februari 2011. “PPP Menjadi Penentu Usulan Angket Pajak”. (http://politik.vivanews.com/news/
read/205920-ppp-menjadi-penentu-usulan-angket-pajak).
“PPP Tolak Angket Ma a Pajak”. (http://politik.vivanews.com/news/read/205832-
ppp-tolak-angket-ma a-pajak).
“Prabowo Dinilai Sedang Berinvestasi untuk Pilpres 2014”. Republika, 25
Februari 2011.
“Pram Minta Setgab jangan Kooptasi DPR”. Republika, 6 januari 2011.
“Priyo: Golkar Jadi Sasaran Tembak Kasus Ma a Pajak”. Republika, 19 Februari 2011.
“Reshuf e Bukan Disebabkan Hak Angket Ma a Pajak”. (http://news.okezone. com/read/2011/03/06/339/431892/reshuf e-bukan-disebabkan-hak-angket- ma a-pajak).
“SBy Isyaratkan PKS dan Golkar akan Diberi Sanksi”. Republika, 2 Maret 2011. “SBy Tanggapi Normatif Surat dari Gerindra”. Republika, 22 Maret 2011. “Setgab Sepakat Hentikan Angket Pajak”. Republika, 17 Februari 2011. “Setgab tidak Bisa Intervensi Hak Angket”. Republika, 5 Februari 2011. “Setgab tidak Boleh Menggeser Keputusan”. Republika, 6 januari 2011.
“Soal Hak Angket Pajak, Setgab akan Beri Penalti”. Republika, 22 Februari 2011. “Sucipto Akhirnya Cabut Dukungan terhadap Hak Angket Pajak”. Republika,
januari 2011.
“Suhardiman Minta Golkar Keluar dari Setgab”. Republika, 9 Februari 2011.
“Tau q Kiemas: Belum Ada Sinyal Soal Tawaran Kabinet”. Republika, 11 Februari 2011.
“Terkesan Politik Transaksional, PKB Tolak Hak Angket Ma a Pajak”. Repub- lika, 18 Februari 2011.
“Tifatul: Tak Ada Perselisihan antara PKS dan Demokrat”. Republika, 29 Februari 2011.
“Tujuh Anggota FPD Tarik Dukungan Hak Angket Ma a Pajak”. Republika, 27 januari 2011.
Koran Tempo, 4 Maret 2010.
Wawancara dan FGD
Wawancara dengan Hendrawan Supratikno, anggota Pansus Bank Century dari Fraksi PDI Perjuangan, pada 13 Oktober 2011.
Wawancara dengan Muhammad Misbakhun, inisiator angket dari Fraksi PKS, pada 18 Oktober 2011.
Abdur Rozaki, dosen UIN yogyakarta, dalam FGD “Evaluasi Politik Penga- wasan DPR RI Era Reformasi” di yogyakarta, 6 April 2011.
Kuskrido Ambardhi, Direktur Eksekutif lembaga Survei Indonesia (lSI) dan pengajar UGM, dalam FGD “Evaluasi Politik Pengawasan DPR RI Era Reformasi” di yogyakarta, 6 April 2011.
Purwo Santoso, Dosen Fisipol UGM, dalam FGD “Evaluasi Politik Pengawasan DPR RI Era Reformasi” di yogyakarta, 6 April 2011.
Downloads
Published
November 1, 2014
Series
Categories
HOW TO CITE
Copyright (c) 2014 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
