Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia

Authors

Tri Nuke Pudjiastuti
MOST-UNESCO
Isnenningtyas Yulianti
National Research and Innovation Agency image/svg+xml
Andhika Ajie Baskoro
National Research and Innovation Agency image/svg+xml
Witra Apdhi Yohanitas
National Research and Innovation Agency image/svg+xml
Fajri Nursyamsi
MOST-UNESCO
Maulani A Rotinsulu
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

Keywords:

hak atas keadilan, partisipasi politik, hak sipil, Penyandang Disabilitas , Disabilitas

Synopsis

Pasca Indonesia meratifikasi Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 ( UU 19/2011), dan disahkannya UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016), pendekatan terhadap isu disabilitas sudah tidak lagi hanya berkutat pada sektor kesejahteraan sosial. Isu disabilitas mengalami reposisi menjadi isu yang bersifat multisektor, termasuk terkait dengan sektor hak terhadap keadilan, partisipasi politik, dan hak sipil lainnya seperti hak atas kependudukan, hak berekspresi dan berpendapat, serta hak berserikat dan berkumpul. Dalam lingkup hak atas keadilan, Negara wajib menjamin adanya pengakuan atas kapasitas hukum penyandang disabilitas, dan dukungan untuk penyandang disabilitas dapat membuat keputusan atas dirinya sendiri secara mandiri. Selain itu, hak atas keadilan perlu dipenuhi dengan menciptakan mekanisme peradilan yang aksesibel, baik dalam aspek fasilitas maupun hukum acara. Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, baik terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan publik, atau dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, ruang partisipasi penyandang disabilitas perlu dibuka dalam memberikan hasil pemantauan, analisa, dan evaluasi terhadap implementasi dari program yang khususnya terkait dengan hak penyandang disabilitas. Pada praktiknya, pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan masih parsial dan bergantung kepada kedekatan, sehingga belum dilakukan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan pendekatan representatif atau dikenal juga dengan community based voice melalui organisasi penyandang disabilitas. Hak sipil lainnya yang wajib mendapat perhatian negara dalam konteks pelindungan penyandang disabilitas adalah hak atas status kependudukan. Saat ini, masih ditemukan penyandang disabilitas yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), akibat dari hidup terlantar, tidak didaftarkan oleh keluarganya karena dianggap aib keluarga, hidup berpindah, atau pengetahuan dan kemampuan yang terbatas untuk mengurusnya. Dengan tidak memilik NIK, maka yang bersangkutan tidak terdaftar dalam program-program Pemerintah, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sampai mendapatkan tindakan diskriminasi lainnya. Pelindungan terhadap hak sipil bagi penyandang disabilitas juga mencakup pengakuan atas bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, maupun hak mengembangkan diri dalam berbagai bidang, termasuk kesenian, olahraga, keagamaan, maupun penelitian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amaliah, LH. (2022). Hak Partisipasi dalam Pembentukan Undang-Undang. Disampaikan pada Konferensi Nasional Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan tanggal 29 Juni 2022.

Ariani. (2022). Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Hak Memilih dan Dipilih. Disampaikan pada Konferensi Nasional Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan tanggal 29 Juni 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Dapat diakses di (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022) akses pada 23 Agustus 2022

Felani, M. (2018). , Laporan Penelitian “Kajian Penyandang Disabilitas Mental Berhadapan dengan Hukum (Persepsi Polisi terhadap Pengakuan Kapasitas Legal Penyandang Disabilitas Mental”, Komnas HAM - Jakarta 2018

Harahap, RM. (2022). Hak Atas Berekspresi dan Berpendapat Bagi Penyandang Disabilitas. Disampaikan pada Konferensi Nasional Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan tanggal 29 Juni 2022.

Nasution, M. & Ardani, H. (2020). Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal “Jurnal Ham”, Vol. 11, Nomor, 1 April 2020, hlm. 2

Nursyamsi, F. (2020)., Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Viii/2015 ., Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 3 No. 1 2020., Hal 17-39

Nursyamsi, F. (2022). Hak Atas Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas. Disampaikan pada Konferensi Nasional Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan tanggal 29 Juni 2022

Pasaribu, K & Sadikin, U.H, (2021). Akses bagi Semua yang Berhak-Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas, Yayasan Perludem-Jakarta 201

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dapat diakses di (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142170) akses pada 23 Agustus 2022

Soekanwo, A. (2022). Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Hak Memilih Dan Dipilih. Disampaikan pada Konferensi Nasional Penguatan Ekosistem Riset Guna Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Peran Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan tanggal 29 Juni 2022

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Widijantoro, J. dkk, (2022). Eko Riyadi (ed), Buku Saku Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sigab Indonesia- Yogyakarta, Sigab 2022

Downloads

Published

November 29, 2022

Categories

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This book that publish in BRIN Publishing is licensed under a Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0). This license permits you to share, copy, distribute and transmit the work for your personal use and non-commercial purposes, provided you provide appropriate attribution. Derivative works and modifications must use the same license. Detailed information regarding the CC-BY-NC-SA 4.0 license is available via the link: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

BRIN Publishing has a program named Akuisisi Pengetahuan Lokal that acquisition any of books or audiovisual content that meet our standard publication. The rights of BRIN Publishing is to disseminate and distribute all the content acquisitions for the public. 

As an author you (or your employer or institution) may do the following:

  • make copies (print or electronic) of the content for your own personal use, including for your own classroom teaching use;
  • make copies and distribute such copies (including through e-mail) of the article to research colleagues, for the personal use by such colleagues (but not commercially or systematically, e.g. via an e-mail list or list server);
  • present the content at a meeting or conference and to distribute copies of the article to the delegates attending such meeting;
  • retain patent and trademark rights and rights to any process, procedure, or content of manufacture described in the content;
  • include the content in full or in part in a thesis or dissertation (provided that this is not to be published commercially);
  • use the content or any part thereof in a printed compilation of your works, such as collected writings or lecture notes (subsequent to publication of the book); and prepare other derivative works, to extend the article into book-length form, or to otherwise re-use portions or excerpts in other works, with full acknowledgement of its original publication in the books;
  • may reproduce or authorize others to reproduce the content, material extracted from the content, or derivative works for the author’s personal use or for company use, provided that the source and the copyright notice are indicated, the copies are not used in any way that implies BRIN Publishing endorsement of a product or service of any employer, and the copies themselves are not offered for sale.

All copies, print or electronic, or other use of the paper or article must include the appropriate bibliographic citation for the books