Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Latif Adam dkk

Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Authors

Latif Adam dkk

Keywords:

Kerja Sama, Pemerintah Swasta

Synopsis

Bunga rampai Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur mencoba menganalisis dinamika pelaksanaan program public private partnership (PPP) dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam bunga rampai ini, juga diuraikan sejumlah alasan yang mendasari mengapa Indonesia membutuhkan PPP. Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mendukung PPP. Sayangnya, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah itu belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sektor swasta belum banyak yang tertarik untuk terlibat dengan program PPP. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah pertama, apakah determinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur? Kedua, apakah keunggulan dan kelemahan dari masing-masing tipe kerja sama? Ketiga, bagaimana efektivitas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menarik keterlibatan sektor swasta didalam proyek infrastruktur? Selain mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mampu menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia, bunga rampai ini juga memberikan rekomendasi beberapa langkah untuk memperbaiki implementasi program PPP. Dengan demikian, bunga rampai ini penting untuk dibaca, tidak hanya oleh para pengambil keputusan, tetapi juga oleh akademisi, pengusaha, dan mahasiswa sebagai penerus tonggak estafet kemajuan bangsa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alan, j. R. 1999. Public-Private Partnership: A Review of Literature and Prac- tice. Saksatchewan Institute of Public Policy, Public Policy Paper Number 4.

Hahm, j. 2008. Regulation and Institutions for PPP. Honduras: world Bank Institute. Indra, P. Bastary. 2011. PPP Policy and Regulation in Indonesia. jakarta: Ministry of

National Development Planning.

Ministry of National Development Planning. 2010. Public-Private Partnerships

Infrastructure Projects in Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang jalan Tol.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Per- cepatan Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 2011. Kerja Sama Pemerintah Swasta: Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia.

Riberio, Karisa and Dants, Andre. 2009. Public-Private Partnership Initia- tives Around the world: Learning From The Experience. Diakses melalui http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/211/1 pada 30 September 2011.

Rostiyanti, S.F and Tamin, R.Z. 2010. Identi cation of Challenges in Public Private Partnership Implementation for Indonesian Toll Road. Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering, March 9–10.

Schneider, Michael and Davis, jonathon. 2010. Public Private Partnership in Public Transportation: Policies and Principles for The Transit Industry.

Undang-undang Nomor 38 Tentang jalan.

world Bank Institute. 2010. Focus on Public-Private Partnerships.