Kontroversi Toleransi dan Keadilan dalam Diskursus Keistimewaan Yogyakarta: -

Authors

Muhammad Nur Prabowo Setyabudi
BRIN

Synopsis

Tulisan ini ingin membahas polemik keistimewaan yang masih berlangsung sebagai sebuah diskursus politik praktis paling ekstensif di Yogyakarta pasca Reformasi. Penulis berasumsi bahwa perdebatan soal keistimewaan ini merupakan contoh kongkrit dari wacana dan praktik diskursif dalam percaturan politik lokal, dan merupakan eksamplifikasi dari apa yang oleh Jurgen Habermas dikonsepsikan sebagai diskursus praktis-politis dalam sebuah masyarakat yang plural.

Kompleksitas wacana yang bergulir di ruang publik melalui beberapa fase itu merentang pada berbagai aspek penting yang dikategorikan Habermas ke dalam: pertama, diskursus etis politis, menyangkut kekuasaan politik dan berbagai orientasi nilai dalam akomodasinya dalam masyarakat politis, dalam hal ini terkait pengisian jabatan pempimpin daerah;  kedua, diskursus pragmatis, yang menyangkut persoalan-persoalan teknis dan manajemen profesional yang tidak berorientasi nilai, dalam hal ini terkait tata ruang, tata kebudayaan, dan kelembagaan; dan ketiga, diskursus moral, yakni hal-hal yang bersinggungan dengan persoalan nilai-nilai moral universal, menyangkut toleransi hingga keadilan. Selain itu, wacana ini juga melibatkan beragam pihak, mulai dari rakyat kecil hingga elit kekuasaan (Hardiman, 2009, p. 114)

Pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yang saling terkait. Bagian pertama tentang demokrasi dalam konteks wilayah otonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); bagian kedua mendiskripsikan seputar polemik Undang-Undang Keistimewaan (UUK)  DIY; ketiga, refleksi dan tinjauan terhadap diskursivitas UUK DIY dari perspektif toleransi dan keadilan.

Downloads

Published

October 10, 2023

Categories