Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah

Authors

R. Siti Zuhro, Badan Riset dan Inovasi Nasional; Nyimas Latifah Letty Aziz, Badan Riset dan Inovasi Nasional; Moch. Nurhasim, Badan Riset dan Inovasi Nasional; Yusuf Maulana, Badan Riset dan Inovasi Nasional; Dini Rahmiati, Badan Riset dan Inovasi Nasional; Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, Badan Riset dan Inovasi Nasional
DOI: https://doi.org/10.55981/brin.979

Keywords:

desentralisasi, otonomi daerah, perbatasan, governable, good governance, pemerintah, daerah perbatasan

Synopsis

Ketika daerah perbatasan belum mampu menjadi beranda dan etalase estetis bagi suatu negara, pembangunan daerah perbatasan layak menjadi sebuah isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memang dianggap menjadi pilihan yang paling tepat untuk wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan keragaman sosial-budaya, bahasa, dan geografi. Hal tersebut tentu membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan di daerah perbatasan Indonesia. Pada realitasnya, masih banyak masyarakat di daerah perbatasan yang belum merasakan tingkat kesejahteraan yang sama dengan masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah perbatasan belum sepenuhnya dilibatkan langsung dalam penyusunan kebijakan daerah mereka sehingga kebijakan tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan realitas di daerah perbatasan. Pemerintah daerah selama ini juga hanya memiliki kewenangan terbatas dan terkesan masih sangat terikat dengan pemerintah pusat. Bahkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) yang selama ini dibentuk dengan tujuan untuk mengawal dan mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, hanya menjalankan fungsi koordinasi yang justru terkesan memperpanjang rantai birokrasi. Buku ini adalah jawaban atas beberapa persoalan tersebut. Dengan beberapa analisis terkait persoalan di daerah perbatasan, buku ini juga menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan otonomi daerah perbatasan serta beberapa strategi yang dapat diujicobakan untuk meningkatkan perbaikan pembangunan daerah perbatasan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

R. Siti Zuhro, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ia adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hingga saat ini, telah banyak buku dan artikel (di jurnal dan media) yang sudah diterbitkan terkait isu politik, pemilu/pilkada, otonomi daerah, birokrasi, dan desa. Selain sebagai peneliti juga sebagai anggota Tim Penjamin Mutu Reformasi Birokrasi Nasional (2020–2025) dan ketua tim panelis independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) KemenPAN-RB sejak 2014, ketua majelis pendidikan tinggi KAHMI Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) sejak 2022, dosen Pasca Sarjana FISIP UMJ sejak 2006, dan pengurus pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) hingga sekarang. Saat ini melakukan penelitian tentang daerah perbatasan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah dan penelitian tentang “Relasi Antaraktor dalam Politik Beras”. Ia mendirikan dan membangun desa cerdas (smart village) tahun 2016–2020 kemudian mengembangkan dan membangun desa inovasi (innovation village) sejak 2021, yang dimulai dengan membangun desa inovasi di Desa Laramo Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. E-mail: r.siti.zuhro@brin.go,id atau rszuhro@gmail.com.

Nyimas Latifah Letty Aziz, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ia adalah peneliti ahli madya pada Pusat Riset Politik- Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN). Menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Jambi dan S-2 dengan program double degree dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan jurusan Urban and Regional Planning dan melanjutkan ke Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda dengan jurusan Urban Management and Development, memperoleh gelar master pada tahun 2012 dan 2013. Saat ini penulis fokus pada kajian otonomi daerah dan politik ekonomi: politik ekonomi dan pembangunan wilayah, politik ekonomi dan pemerintahan, politik ekonomi dan kemiskinan, serta politik dan lingkungan. Telah banyak buku dan artikel yang sudah diterbitkan terkait dengan isu-isu yang ditekuni tersebut. Penulis juga aktif dalam program pengembangan desa cerdas (smart village) tahun 2017–2020 dan sejak 2021 juga dalam pengembangan desa inovasi (innovation village). E-mail: nyim002@brin.go.id. atau nyimas.letty@gmail.com.

Moch. Nurhasim, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ia adalah Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan di Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan-Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak 2021 sampai dengan saat ini. Sebelumnya adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 1997. Pada tahun 1998, terlibat dalam gerakan menolak Presiden Soeharto bersama dengan 18 peneliti PPW LIPI lainnya. Dia menyelesaikan studi S-1 jurusan Politik di Universitas Airlangga dan S-2 bidang Politik di Universitas Indonesia dengan tesis masalah perdamaian di Aceh. Penelitian yang pernah ditekuni berkaitan dengan konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, partai politik, dan masalah kemiliteran. Selain menulis buku, yang bersangkutan juga aktif dalam menulis kolom/artikel di media massa, seperti Kompas, Sindo, Republika, Jawa Pos, Koran Tempo, dan sebagainya. Selain itu, dia juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta. Penulis juga pernah ikut mengembangkan desa cerdas (smart village) tahun 2017–2018. E-mail: nurhasimlipi@gmail.com atau moch021@brin.go.id.

Yusuf Maulana, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ia adalah peneliti di Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN). Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di bidang Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (2013) dan di tahun 2022 menerima beasiswa dari BRIN untuk melanjutkan pendidikan master di Universitas Indonesia pada Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik. Saat ini penulis fokus pada kajian administrasi publik, otonomi daerah, dan pemerintahan desa. Beberapa tulisan yang telah dipublikasi antara lain: Politik Pengelolaan Dana Otsus (Yayasan Obor Indonesia, 2017), Problematika Pengawasan Dana Otsus dan Istimewa (Yayasan Obor Indonesia, 2018), Peran Aktor dalam Tuntutan Otonomi Khusus (Yayasan Obor Indonesia, 2020), Pembelajaran Politik Pemilu Serentak 2019 (Yayasan Obor Indonesia, 2020), Model Desentralisasi Asimetris di NKRI (Yayasan Obor Indonesia, 2020), "Relasi Pemerintah Pusat-Daerah dalam Penanganan Covid-19" (Jurnal Penelitian Politik, 2021), Peran Local Champion dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Desa Kamanggih, Sumba Timur (Yayasan Obor Indonesia, 2023), "Assessing the Implementation of a City for All within the New Indonesian Capital City: Smart and Green City Perspective" (Journal of Regional and City Planning, 2023).. E-mail: yusuf.maulana@brin.go.id.

Dini Rahmiati, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ia adalah peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah bergabung dengan Tim Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2020. Tahun 2023 sebagai Koordinator Tim Efektivitas Pemda dalam Kemandirian Pangan Berkelanjutan. Menyelesaikan studi sarjana pada Fakultas Ilmu Komunikasi-Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Universitas Padjadjaran pada tahun 1999. Pendidikan pasca-sarjana diselesaikan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Program Studi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran pada tahun 2010. Studi yang diminati studi ilmu administrasi publik dan politik pemerintahan, desentralisasi dan otonomi daerah serta ilmu perpustakaan dan informasi. Publikasi terakhir, “The Effect of Intelllectual Intelligence, Spiritual intelligence, Organization Commitment on The Performance of Public Organization Employees” dalam Journal of Research Administration, Vol. 5. No.2 (2023). E-mail: dini005@brin.go.id.

Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ia adalah Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri-Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat-BRIN sejak tahun 2022. Sebelumnya adalah peneliti pada bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) yang bergabung sejak 2002. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Pada 2009 ia mendapatkan dua gelar master yaitu Magister Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan Master of Public Policy dari National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo, Jepang. Fokus kajiannya tentang otonomi daerah dan konflik. Selanjutnya menyelesaikan S-3 di University of Queensland, Australia. E-mail: mard002@brin.go.id atau mardyanto@gmail.com.

References

Agustino, L. (2020). Desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan (Disampaikan pada FGD P2P LIPI 2 September 2020). P2Politik-LIPI.

Agustinus, E., BSEP, D., Hariyanto, G., & Serafina. (2015). Strategi kelangsungan hidup masyarakat perbatasan: Studi kawasan perbatasan Desa Entikong [Laporan Akhir]. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Agustinus, E., Sungkowo, B., BSEP, D., Hariyanto, G., & Atem. (2015). Interaksi Masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat: Tinjauan terhadap kawasan perbatasan Jagoi Babang [Laporan Akhir]. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Albertus. (2023, 14 Februari). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Ketua DPRD Provinsi Kaltara tentang desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan.

Antara Kaltara. (2023). Gubernur beberkan pembangunan kepada Tim Kajian Otonomi Daerah PRP-BRIN. Antaranews. https://kaltara.antaranews.com/berita/500754/gubernur-beberkan-pembangunan-kepada-tim-kajian-otonomi-daerah-prp-brin

Ardhana, I K. (2007). Dinamika etnisitas dan hubungan ekonomi pada wilayah perbatasan di Kalimantan Timur: Studi kasus di wilayah Krayan dan Long Pasiah. LIPI Press.

Arianto, B. (2023, 14 Maret). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Akademisi Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) tentang kebijakan labuh jangkar.

Arman, D. (2022). Membuka sekat penelitian di wilayah perbatasan melalui BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional. https://brin.go.id/news/105528/membuka-sekat-penelitian-di-wilayah-perbatasan-melalui-brin

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Asriana, R. L., Abdulkarim, A., & Komalasari, K. (2018). Kajian pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia. Jurnal Civicus, 18(2), 30–38. https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/5183/pdf

Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (Ed.). (2018). Politik pengelolaan dana otonomi khusus dan istimewa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2020, 11 Maret). Persentase penduduk miskin di 15 provinsi perbatasan negara tahun 2019. Dalam Mencari format otonomi ideal di batas negeri.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2020, 11 Maret). Rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal di 15 provinsi perbatasan tahun 2019. Dalam Mencari format otonomi ideal di batas negeri.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2020, 11 Maret). Rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian fiskal di 54 kabupaten/kota tahun 2019. Dalam Mencari format otonomi ideal di batas negeri.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2020, 11 Maret). Tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) 15 provinsi perbatasan tahun 2010 dan 2019. Dalam Mencari format otonomi ideal di batas negeri.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2023). BNPP dan BRIN rumuskan terobosan program aplikatif di perbatasan negara. https://bnpp.go.id/berita/bnpp-dan-brin-rumuskan-terobosan-program-aplikatif-di-perbatasan-negara

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2023, 1 Juni). Sekretaris BNPP: Perlu kebijakan afirmatif dalam pengembangan kawasan perbatasan di NTT. https://bnpp.go.id/berita/sekretaris-bnpp:-perlu-kebijakan-afirmatif-dalam-pengembangan-kawasan-perbatasan-di-ntt

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. (2021). Laporan kinerja BPPD Kalimantan Barat tahun 2021. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Pusat Statistik. (2023, 17 Juli). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Berita Resmi Statistik, 47/07/Th. XXVI. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html

Badan Pusat Statistik. (2021, 8 Desember). Realisasi penerimaan pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia (ribu rupiah), 2021. Diakses pada 8 Desember 2021, dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzg3IzI=/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html

Badan Pusat Statistik . (2021, 8 Desember). Realisasi penerimaan pemerintah provinsi seluruh Indonesia menurut jenis penerimaan [rincian 2022] (rupiah), 2021–2023. Diakses pada 8 Desember 2021, dari bps.go.id: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4MCMy/realisasi-penerimaan-pemerintah-provinsi-seluruh-indonesia-menurut-jenis-penerimaan--rincian-2022---rupiah-.html

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022, 28 Maret). Prof talks membangun Indonesia dari perbatasan (Siaran pers Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 030/SP/HM/BKPUK/III/2022). https://www.brin.go.id/news/101800/prof-talks-bahas-bangun-indonesia-dari-perbatasan

Bahrum, S. (2020, 3 Agustus). Otda dan paradoxes wilayah perbatasan di Kepri antara central authority dan local autonomy. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Bahrum, S., & Sutarmidji. (2020, 7 Juli). Analisis gep-strategik bidang politik ekonomi Kepri dan relevansinya dengan perspektif desentralisasi di wilayah perbatasan. FGD Tim Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Daerah Perbatasan. P2Politik-LIPI, Jakarta.

Bangun, W. (2008). Intisari manajemen. Refika Aditama.

Bappeda Provinsi Kaltara. (2023, Februari 14). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Bappeda Provinsi Kaltara tentang desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan.

Bardhan, P. K. & Mookherjee, D. (2000). Capture and governance at local and national levels. American Economic Review, 90(2), 135–139. https://doi.org/10.1257/aer.90.2.135

Batam, B. K. (2023, Maret 9). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Bapelitbangda Kota Batam tentang desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan.

Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing political will for anti-corruption efforts: An analytic framework. Public Administration and Development, 20 (3), 239–252. https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3

Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. Geopolitics Journal, 10(4), 633–649. https://doi.org/10.1080/14650040500318449

Caporaso, J. A. & Levine, D. P. (2008). Teori-teori ekonomi politik (Suraji, Penerj.). Pustaka Pelajar. (Karya orisinal diterbitkan pada 1992).

Cheema, G. S. & Rondinelli, D. A. (2007). From government decentralization to decentralized governance. Dalam G. S. Cheema dan D. A. Rondinelli (Ed.), Decentralizing governance: Emerging concepts and practices (170–188). Brookings Institution Press.

Choudhry, S. & Stacey, R. (2015). Decentralization in Unitary States: Constitutional frameworks for the Arab States Region. The Center for Constitutional Transitions, International IDEA and United Nations Development Program Reports: Constitutional Design in the Middle East and North Africa (2015) (also translated into Arabic).

Christianto, I. (2017, 19 Maret). Kondisi daerah perbatasan di Indonesia. Telegraf. https://telegraf.co.id/kondisi-daerah-perbatasan-di-indonesia/

Ciok, S. &. Raczyk, A. (2008). Implementation of the EU Community Initiative INTERREG III A at the Polish-German border an attempt at evaluation. Dalam M. Leibenach, E. Korcelli-Olejniczak, & R. Knippschild (Ed.). Cross-border governance and sustainable spatial development: Mind the gaps!. Springer.

Dam, S. (Ed.). (2007). Politik perbatasan: Masalah pengamanan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka-Singapura. LIPI Press.

Danim, S. (2013). Menjadi peneliti kualitatif. CV. Pustaka Setia

Darise, N. (2006). Pengelolaan keuangan daerah. PT Indeks.

Davey, K. J. (1988). Pembiayaan pemerintahan daerah: Praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi Dunia Ketiga (H. Amin & A. T. P. Pakpahan, Penerj.). UI Press.

Deppisch, S. (2008). Social capital and other main influences on governance processes in cross-border micro-regions: The case of the Austrian-German Euregio ‘Via Salina’. Dalam M. Leibenach, E. Korcelli-Olejniczak., & R. Knippschild (Ed.). Cross-border governance and sustainable spatial development: Mind the gaps!. Springer.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Utara (2023, 1 Maret). Newsletter Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pelembagaan Demokrasi Lokal (Vol. 3 No. 1).

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (2023, 1 Juni). Newsletter Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pelembagaan Demokrasi Lokal (Vol. 3 No. 2).

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (2023, 1 September). Newsletter Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pelembagaan Demokrasi Lokal (Vol. 3 No. 3).

Desentralisasi dan Otonomi Daerah Perbatasan di Indonesia (2023, 23 Desember). Newsletter Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pelembagaan Demokrasi Lokal (Vol. 3 No. 4).

Diantoro, S. (2020, 11 Maret). Mencari format otonomi ideal di batas negeri. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. (2023, 15 Februari). Gubernur beberkan pembangunan di depan Tim Kajian Otonomi Daerah PRP-BRIN. https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/gubernur-beberkan-pembangunan-di-depan-tim-kajian-otonomi-daerah-prp-brin/

Djohan, D. (2020, 11 Maret). Anti mainstream daerah perbatasan. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Dunn, W. M. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.

Eaton, K., & Dickovick, J. T. (2004). The politics of re-Centralization in Argentina and Brazil. Latin American Research Review, 39(1), 90–122. http://www.jstor.org/stable/1555384

Elmi, B. (2002). Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia. UI Press.

Escobar-Lemmon, M. (2003), Political support for decentralization: An analysis of the Colombian and Venezuelan legislatures. American Journal of Political Science, 47(4), 683–697. https://doi.org/10.1111/1540-5907.00048

FGD Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan multistakeholders di Kaltara tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Daerah Perbatasan. (2023, 15 Februari). Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

FGD Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan multistakeholders di NTT tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Daerah Perbatasan. (2023, 31 Mei). Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Gagola, D. (2021, 23 November). Desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. FGD daring Tim Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Perbatasan, LIPI, Jakarta.

Gómez, T. G., Domínguez-Gómez, J. A., & Pinto, H. (2019). Eurocity: From political construction to local demand… or vice-versa?. Sustainability, 11(22), 6217. https://doi.org/10.3390/su11226217

Grindle, M. S. (1997). Getting good government: Capacity building in the public sector of developing countries. Harvard Institute for International Development, Harvard University.

Grindle, M. S. (2005). Review of decentralization and democracy in Latin America (A. P. Montero & D. J. Samuels, Ed.). Journal of Latin American Studies, 37(1), 191–192. https://doi.org/10.1017/S0022216X04318948

Gunawan, C. (2021, 17 Februari). Pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Hadi, P. (2020, 16 September). Paparan Bupati Sanggau. FGD P2P LIPI, Jakarta.

Haque, M. S. (1999). Relationship between citizenship and public administration: A reconfiguratio. International Review of Administrative Sciences, 65(3), 309–325. https://doi.org/10.1177/002085239965300

Hidayat, H., Tirtosudarmo, R., Haba, J., Siburian, R., & Soewarsono. (2005). Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika daerah perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Sarawak-Sabah). Pustaka Sinar Harapan.

Hidayat, S. (2016). Menimbang ulang konsep good governance: Diskursus teoritis. Jurnal Masyarakat Indonesia, 42(2), 151–165. https://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/724/504

Humas Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022, 29 Maret). Urgensi sinergitas dan kolaborasi membangun daerah perbatasan. Badan Riset dan Inovasi Nasional. https://brin.go.id/news/101894/urgensi-sinergitas-dan-kolaborasi-membangun-daerah-perbatasan

Idris, F. N. (2021, 17 Februari). Desentralisasi dan otonomi daerah di perbatasan. FGD P2P LIPI, Jakarta.

Irewati, A. (Ed). (2009). Arah kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan wilayah pesisir di Kepulauan Riau: Konteks dinamika regional. P2P LIPI.

Isdianto. (2020, 7 Juli). Pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Ivanyna, M. & Shah, A. (2014). How close is your government to its people? Worldwide indicators on localization and decentralization. The Journal Economics, 8(3), 1–61. https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-3

Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi perkotaan: Memahami masyarakat kota dan problematikanya. Pustaka Setia.

Jaweng, R. E. (2020, 16 Juni). Wilayah perbatasan di era otonomi daerah. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Jayanto, B. (2023, 8 Maret). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri tentang desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan.

Junaidi. (2020, Juli 7). Pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat (FGD P2P LIPI).

Karim, M. F. (2019). State transformation and cross-border reginalism in indonesia’s periphery: contesting the centre. Third World Quarterly, Taylor & Francis Journals, 40(8), 1554–1570. https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1620598

Kartini, I., Luhlima, Irewati, A., Rahman, A. R., Pudjiastuti, T.K., Raharjo, S. N. I., Dewi, R., & Nufus, H. (2021). Penguatan konektivitas lintas batas dalam kerja sama ekonomi subregional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri. (2023, 12 Desember). Penguatan kemandirian keuangan daerah [Bahan presentasi Ditjen Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri]. Seminar Nasional: Mendorong Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Bertanggung Jawab.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). PMK 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c299214d-8e55-413d-85e0-9a591d918bfc/167~PMK.07~2020Per.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). PMK 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. https://jdih.kemenkeu.go.id/download/d395b327-b578-47e9-9e11-427dd4bf60bc/193~PMK.07~2022Per.pdf

Kharisma, B. (2014). Good Governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 19(1), 1–34. https://www.researchgate.net/profile/Bayu-Kharisma/publication/263654439_Good_Governance_Sebagai_Suatu_Konsep_dan_Mengapa_Penting_dalam_Sektor_Publik_dan_Swasta_Suatu_Pendekatan_Ekonomi_Kelembagaan/links/0c96053b70a6dcbac8000000/Good-Governance-Sebagai-Suatu-Konsep-dan-Mengapa-Penting-dalam-Sektor-Publik-dan-Swasta-Suatu-Pendekatan-Ekonomi-Kelembagaan.pdf

Koirudin. (2005). Sketsa kebijakan desentralisasi di Indonesia format masa depan otonomi menuju kemandirian daerah. Averroes Press.

Komornicki, T. (2008). Transborder transport: The case of Poland’s present and future Schengen area boundaries. Dalam M. Leibenach, E. Korcelli-Olejniczak., & R. Knippschild (Ed.). Cross-border governance and sustainable spatial development: Mind the gaps!. Springer.

Korniievskyi, S. (2014). Role of the local government in the cross-border and interregional cooperation between Poland and Ukraine. Administracja Teoria Dydaktyka Praktyka, 2(35),134–147. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0a617e57-a597-453e-834d-a5ac7f4de33f

Kristanto, V. H. (2018). Metodologi penelitian pedoman penulisan karya tulis ilmiah (KTI). Deepublish.

Kusnandar, V. B. (2019). Inilah pendapatan asli daerah/PAD 34 pemprov 2018. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/inilah-pendapatan-asli-daerahpad-34-pemprov-2018

Kusnandar, V. B. (2022, 21 Desember). Realisasi pendapatan seluruh provinsi capai Rp358,22 triliun, provinsi mana tertinggi?. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/realisasi-pendapatan-seluruh-provinsi-capai-rp35822-triliun-provinsi-mana-tertinggi

Labolo, M. (2014). Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya (Ed. Rev., Cet. 7). Rajawali Pers.

Laiskodat, V. (2023, Mei 31). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan. FGD Tim Otonomi Daerah, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Litvack, J. & Seddon, J. (Ed.). (1999). Decentralization briefing notes. World Bank Institute. https://documents1.worldbank.org/curated/en/873631468739470623/pdf/multi-page.pdf

Madu, L., Nugraha, A., Loy, N. & Fauzan (Ed.). (2010). Mengelola perbatasan Indonesia di dunia tanpa batas: Isu, permasalahan, dan pilihan kebijakan. Graha Ilmu.

Maksum, I. R. (2020, 2 September). Desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Manor, J. (1999). Political economy of democratic decentralization. The World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/386101468739238037/pdf/multi-page.pdf

McNulty, S. L. (2011). Voice and vote decentralization and participation in post-Fujimori Peru. Stanford University Press.

Mendas, Z. (2015). In search of cross-border and cross-sector governance: The Baltic Sea experience. Regions Magazine, 300(1), 4–5. https://doi.org/10.1080/13673882.2015.11668686

Mewes, K. (2011). Decentralization on the example of the Yemeni water sector. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93051-0

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods (3rd ed.). SAGE Publications.

Ministry Home Affair (MHA) India. (2020). Border infrastructure and management (BIM) document. India Government. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2020-08/BM_II_Mandate_18062019

Miosga, M. (2008). Implications of spatial development policies at European and national levels for border regions: The case of Germany. Dalam M. Leibenach, E. Korcelli-Olejniczak., & R. Knippschild (Ed.). Cross-border governance and sustainable spatial development: Mind the gaps!. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79244-4_2

Misni. (2023, Maret 7). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Kepala Bapedda Provinsi Kepulauan Riau tentang desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan.

Montero, A. P., & Samuels. D. J. (Ed.). (2004). Decentralization and democracy in Latin America. University of Notre Dame Press.

Morgan, G. (2006). Images of organization (Updated ed.). Sage Publications.

Muni, J. (2019). Aspek-aspek desentralisasi teori dan aplikasi state border governance Timor Leste-Indonesia. Qiara Media Partner.

Muta’ali, L., Marwasta, D., & Christanto, J. (2018). Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI. Gadjah Mada University Press.

Nadeem, M. (2016). Analyzing good governance and decentralization in developing countries. Journal of Political Sciences & Public Affairs, 4(3), 1–8. https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000209

Nasir, I. (2020, 16 September). Otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Ndraha, T. (1989). Konsep administrasi dan administrasi di Indonesia. Bumi Aksara.

Nongsa, A. (2023, 10 Maret). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Aparatur Kecamatan Lokpri-Nongsa. Batam, Kepulauan Riau tentang desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan.

Nuralam, C. Y. (2021, 5 November). 152 kepala daerah terjerat kasus korupsi. MetroTV News. https://www.medcom.id/nasional/hukum/RkjW7DEK-152-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi

Nurcholis, H. (2005). Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. PT. Gramedia Widyasarana Indonesia.

Ogen. (2021, 27 Desember). Kepulauan Riau kini punya kewenangan kelola jasa labuh jangkar. Antara. https://www.antaranews.com/berita/2610073/kepulauan-riau-kini-punya-kewenangan-kelola-jasa-labuh-jangkar

Oluwatosin, A. (2005). Focus group discussion: An essential tool in com­mu­nity social research. West African Journal of Social, 16(2), 30–36. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1917906

Oxhorn, P., Tulchin, J. S. & Selee, A. D. (Eds.), (2004). Decentralisation, democratic governance and civil society in comparative perspective: Africa, Asia and Latin America. Woodrow Wilson Center Press.

Paat, Y. P. (2022, 3 Desember ). 8 pemprov desak RUU daerah kepulauan disahkan pada 2023. Berita Satu. https://www.beritasatu.com/news/1005355/8-pemprov-desak-ruu-daerah-kepulauan-disahkan-pada-2023/3

Padan, Y. P. (2020). Kaltara rumah kita. Bhuana Ilmu Populer.

Padan, Y. P. (2022). Dari Malinau untuk Indonesia: Budaya membangun bangsa. Gramedia Pustaka Utama.

Pal, S., & Roy, J. (2010). Fiscal decentralization and development: How crucial is local politics? [IZA Discussion Paper No. 5286]. IZA Institute of Labor Economics. https://docs.iza.org/dp5286.pdf

Paliwang, Z. A. (2023, 14 Februari). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Gubernur Kaltara tentang desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2021). Laporan kinerja BPPD Kalimantan Barat tahun 2021. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Barat. https://bppd.kalbarprov.go.id/assets/upload/page/8e7d6b547756daf10b1da5f80336d28e.pdf

Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Timur. (2023). Laporan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB semester II tahun 2022. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022. (2022). https://jdih.bnpp.go.id/id/Peraturan/Detail/PU221122084451

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. (2022). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c35175d2-1187-4338-a387-77bfe23cb0dc/104TAHUN2021PERPRES.pdf

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020–2024. (2022). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/1.%20Salinan%20Perpres%20Nomor%20118%20Tahun%202022.pdf

Perhimpunan Pergerakan Indonesia. (2021, 2 April). Mencari formula dana bagi hasil yang adil bagi daerah. Diskusi Pergerakan Seri 1: Energi dan Pertambangan.

Pijpers, R. & Van der Velde, M. (2007), Mobility across borders: Contextualizing local strategies to circumvent visa and work permit requirements. International Journal of Urban and Regional Research, 31(4), 819–835. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2007.00753.x

Prasojo, E. (2020, 3 Agustus). Otonomi daerah dan desentralisasi di kawasan perbatasan. FGD P2P LIPI, Jakarta.

Raharjo, S. N. I. (Ed.). (2018). Ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil terluar: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik. LIPI Press.

Raharjo, S. N. I. (Ed.). (2019). Membangun konektivitas di perbatasan: Kerja sama subregional Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. LIPI Press.

Ramos, J. M. (2007). Managing US–Mexico transborder cooperation on local security issues and the Canadian relationship. Dalam E. Brunet-Jailly (Ed.), Borderlands: Comparing border security in North America and Europe (259–276). University of Ottawa Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1ckpchh.14

Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Daerah Kepulauan. (2017). https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20190425-125010-8227.pdf

Rasyid, M. R. (1997). Pembangunan pemerintahan Indonesia memasuki abad 21. LP3ES.

Rizaty, M. A. (2023, 16 November). Data sebaran indeks pembangunan manusia (IPM) menurut provinsi pada 2023. Dataindonesia.id. https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-pada-2023

Rohilie, H. F. (2021, 17 Februari). Menggagas pendekatan baru dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. FGD P2P LIPI, Jakarta.

Romeo, L. G. (2003). The role of external assistance in supporting decentralisation reform. Public Administration and Development, 23(1), 89–96. https://doi.org/10.1002/pad.262

Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. International Review of Administrative Sciences, 47(2), 133–145. https://doi.org/10.1177/002085238004700205

Safrizal. (2020, 16 Juni). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Said, F., Riyadi, S. F., Muzwardi, A., Swastiwi, A. W., Akbar, D., Wahyudi, H., Putri, R. A., Arianto, B., Niko, N., Dimas & Rayhan. (2023, 7 Maret). Desentralisasi dan otonomi daerah di daerah perbatasan (FGD Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Dosen UMRAH).

Saiman. (2016). Hubungan pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan Indonesia-Malaysia pasca reformasi (studi kasus di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). Universitas Indonesia. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20434201&lokasi=lokal.

Sangita, S. (2007). Decentralisation for good governance and service delivery in India: Theory and practice. The Indian Journal of Political Science, 68(3), 447–464. http://www.jstor.org/stable/41856346

Saptowalyono, C. A., Kusuma, M., Susilo, N. & Suhartono. (2021, 26 Juni). Wapres Amin: Optimistis, kita bisa. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/06/26/wapres-amin-optimitis-kita-bisa

Sedarmayanti. (2003). Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah. Mandar Maju.

Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif jenis: Karakteristik dan keunggulannya. Grasindo.

Serohina, S., Bodrova, I., & Novak, A. (2019). Delegation of state powers to local self-government bodies: Foreign experience and Ukrainian realities. TalTech Journal of European Studies, 9(3), 262–285. https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0033

Shah, A. & Thomson, T. (2002). Implementing decentralized local government: A treacherous road with potholes, detours and road closure. Georgia State University. https://www.issuelab.org/resources/5280/5280.pdf

Siagian, S. P. (2001). Adminsitrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya. Bumi Aksara.

Simanjuntak, M. H. (2022, 29 Maret). BRIN dukung daerah perbatasan agar tidak tidak tertinggal dari Negara Jiran. Antara. https://www.antaranews.com/berita/2788989/brin-dukung-daerah-perbatasan-agar-tidak-tertinggal-dari-negara-jiran

Sitohang, J. (Ed.). (2008). Perbatasan wilayah laut indonesia di laut china selatan: Kepentingan Indonesia di perairan natuna (Edisi 1). LIPI Press.

Sitohang, J. (Ed.). (2009). Masalah perbatasan wilayah laut Indonesia di Laut Arafura dan Laut Timor. LIPI Press.

Smith, B. C. (1985). Decentralization: The territorial dimention of the State. Routledge.

Soeparjanto, I., Arditriansyah, M. I., Zakka, M., Mustafa, F., Aprilia, A.P., & Heraldy, M. D. (2021). Kajian fiskal regional Provinsi Kaltara triwulan II 2021. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw3_2021/34_Kalimantan_Utara-min.pdf

Suharko. (2005). Masyarakat sipil, modal sosial dan tata pemerintahan yang demokratis. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(3), 263–290. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11045

Sulistyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia terhadap sengketa Laut China Selatan semasa pemerintahan Joko Widodo [Indonesia’s responses toward the South China Sea dispute during Joko Widodo’s administration]. Jurnal Politica, 12(1), 84–101. http://dx.doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149

Suparman. (2020, 30 September). Focus grup discussion desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. FGD P2P LIPI, Jakarta.

Tan, E. (2019). Decentralization and governance capacity: The case of Turkey (public sector organizations) (1st ed.). Palgrave Macmillan.

Tanduklangi (2023, 14 Desember). Wawancara Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan Kepala BPPD tentang rencana aksi BPPD Kalimantan Utara.

Tanuhandaru, M. (2020, 11 Maret). Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. FGD P2P LIPI, Jakarta.

The Council of Europe. (2007). The relationship between central and local authorities, report of the European Committee on Local and Regional Democracy (CDLR). https://rm.coe.int/1680747fbc

The Partnership Governance Reform. (2011). Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia (Partnership Policy Paper No. 2/201). https://www.neliti.com/id/publications/45239/kebijakan-pengelolaan-kawasan-perbatasan#cite

The World Bank. (1994). Governance: The World Bank’s experience. A World Bank Publication. https://documents1.worldbank.org/curated/en/711471468765285964/pdf/multi0page.pdf

Thoha, M. (1999). Praktik birokrasi publik yang menjadi kendala terwujudnya good governance. Dalam M. Thoha (Ed.), Menyoal birokrasi publik. Balai Pustaka.

Tim Otonomi Daerah PRP BRIN. (2023, 8 Maret). Sosialisasi skema pendanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (PBWN-KP). FGD Tim Otonomi Daerah PRP BRIN dengan multistakeholder, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Treisman, D. (2007). The architecture of government: Rethinking political decentralization. Cambridge University Press.

Tunjiarto. (2020, 30 September). Kecamatan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20UU%20Nomor%201%20Tahun%202022.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20UU%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (1999). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU221999.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202014.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. (1999). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU251999.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20UU%20Nomor%2028%20Tahun%202009.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/Salinan%20UU%20Nomor%203%20Tahun%202020.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2004). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU_NO_32_TH_2004.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. (2008). https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/UU%20Nomor%2043%20Tahun%202008.pdf

van Teijlingen, E. & Pitchforth, E. (2006). Focus group research in planning and reproductive health care. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, 32(1), 30–32. https://doi.org/10.1783/147118906775275299

Wadley, R. L. (2006). Community cooperatives, 'illegal' logging and regional autonomy in the borderlands of West Kalimantan. Dalam F. M. Cooke (Ed.), State, communities and forests in contemporary Borneo: Vol. Asia-Pacific environment monograph 1 (111–132). ANU Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbjv2.14

Waluyo. (2007). Manajemen publik (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah). Mandar Maju.

Wangke, H. (2018). Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wen, X., Lyu, Z. & Liu, T. (2023). Measures of spatial planning in the port areas at China’s border. Frontiers of Urban and Rural Planning (FURP), 1(13). https://doi.org/10.1007/s44243-022-00002-7

Widdis, R. W. (1997). Borders, borderlands and Canadian identity: A Canadian perspective. International Journal of Canadian Studies 15, 49–66.

Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595–613. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595

Willis, E., Garman, C. C. B., & Haggard, S. (1999). The politics of decentralization in Latin America. Latin American Research Review, 34(1), 7–56. https://www.jstor.org/stable/2503925

Wuryandari, G. (Ed.). (2018). Reformulasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia. Pustaka Pelajar.

Downloads

Download PDF

Published

August 27, 2024

Series

Scholarly Books

Categories

HOW TO CITE

Copyright (c) 2024 R. Siti Zuhro, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Yusuf Maulana, Dini Rahmiati, & Mardyanto Wahyu Tryatmoko

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-623-8372-99-7