Teori-Teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer

Ramaditya Rahardian

Teori-Teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer

Authors

Ramaditya Rahardian

Universitas Muhammadiyah Bandung

Keywords:

governance, governansi, kebijakan publik, administrasi pemerintahan, administrasi publik, kebijakan, policy

Synopsis

Para ahli administrasi seringkali menggunakan istilah “governance” dalam administrasi publik, yang paling sering dikaitkan dengan birokrasi. Governance merupakan sebuah tata kelola bersama yang bersifat jejaring dalam membangun kelembagaan untuk menangani permasalahan publik yang ada di masyarakat secara mendesak dengan mekanisme kolaborasi. Teori tata kelola pemerintahan (governance) bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu dan dapat menyesuaikan dengan problematika publik yang berkembang secara kompleks.

Kajian governansi dan kebijakan publik merupakan kajian yang selalu menarik dibahas oleh berbagai kalangan, utamanya dalam bidang ilmu administrasi publik, ekonomi, sosial dan politik. Banyaknya ketidakpastian, keambiguan serta kompleksnya permasalahan dalam sebuah tata kelola pemerintahan bersama atau governance memberikan nuansa menarik yang ada dalam bidang ini. Dalam tataran praktis pemerintah dan berbagai aktor governance lain meliputi swasta, masyarakat, media dan universitas harus membuat sebuah skema dalam menciptakan bagaimana kebijakan publik yang dibuat harus bisa memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat secara luas dalam urusan pembangunan yang ada.

Buku Teori-teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer hadir untuk menginformasikan dan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pendekatan teoritis governansi dan kebijakan publik secara kontemporer yang menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman yang ada saat ini. Dengan harapan buku ini dapat membangun literasi yang ada dalam bidang ilmu sosial dan politik utamanya terkait ilmu administrasi publik, kebijakan publik dan governansi publik sebagai suatu kajian menarik dalam bidang ilmu administrasi.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ramaditya Rahardian, Universitas Muhammadiyah Bandung

Ia merupakan lulusan Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2020. Pendidikan awal akademisnya dimulai saat menempuh Diploma III Ilmu Administrasi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2011 serta lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan studi pada program Transfer S-1 dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Sebelas Maret, Surakarta dan lulus pada tahun 2017.

Ketertarikan studinya adalah seputar advokasi kebijakan, formulasi kebijakan, critical policy studies, serta governance studies. Hal ini dibuktikan dengan beberapa publikasi jurnal yang telah diterbitkan dalam skala nasional dan internasional yang dapat dilihat pada laman Google Scholar miliknya. Selain publikasi jurnal ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, ia juga telah menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik (2020, Penerbit Deepublish). Publikasi buku kedua yang ditulis berjudul Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Isu Kontemporer (2022, Penerbit Deepublish). Publikasi buku ketiga berjudul Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Era Governance: Teori, Isu, dan Kompleksitas (2023, Penerbit Deepublish).

Saat ini, ia aktif dalam komunitas kebijakan yang didirikannya pada kelompok studi Policy Advocacy Research Institute yang berlokasi di Kota Bandung. Selain itu, ia juga aktif menjadi dosen pada Program Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Terakhir, ia juga aktif sebagai editor jurnal nasional pada Spirit Publik Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Jurnal Identitas Universitas Muhammadiyah Bandung. Ia dapat dihubungi melalui alamat surel ramaditya.rahardian@umbandung.ac.id.

References

Addink. H. (2019). Good governance: Concept and context. Oxford University Press.

Afrianto, D., Wijayanti, R., & Rahardian, R. (2020). The success of Surabaya City in collaborative governance: The case of development of Old Kampong Maspati. Dalam 2nd annual international conference on business and public administration (AICoBPA 2019) (102–105). Atlantis Press.

Anderson, J. E. (2014). Public policy making (8th ed.). Wadsworth Publishing.

Andriadi, F. (2017). Partisipasi politik virtual: Demokrasi netizen di Indonesia. RMBOOKS.

Andriana, N. (2013). Media siber sebagai alternatif jembatan komunikasi antara rakyat dan pemimpinnya. Jurnal Penelitian Politik, 10 (2), 79–93.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance: Theory and practice. Journal Public Administration Research Theory (JPART), 18, 543-571.

Ansell, C., & Torfing, J. (2016). Handbook on theories of governance. Edward Elgar Publishing Limited.

Ansell, C., Trondal, J., & Ogard, M. (2017). Turbulent governance. Dalam Governance in turbulent times. Oxford University Press.

Ansell, C., Sorensen, E., & Torfing, J. (2021). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. Public Management Review, 23 (7), 949–960, Doi: 10.1080/14719037.2020.1820272.

Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2020). Data science in the design of public policies: Dispelling the obscurity in matching policy demand and data offer. Heliyon, 6 (6), e04300. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04300

Arts, B., & Goverde, H. (2006). The governance capacity of (new) policy arrangements: A reflexive approach. Dalam B. Arts & B. Leroy (Eds.), Institutional dynamics in environmental governance, 69–92. Springer.

Bevir, M. (2010). Democratic governance. Princeton University Press.

Bingham, L. B., & O'Leary, R. (2008). Big ideas in collaborative public management. M. E. Sharpe.

Birkland, T. A. (2016). An introduction to the policy process: Theories, concepts and models of policy making. Routledge Taylor & Francis.

Bright, J., & Margetts, H. (2016). Big data and public policy: Can it succeed where e-participation has failed?. Policy & Internet, 8 (3), 218–224. https://doi.org/10.1002/poi3.130.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75 (5), 647–63.

Cairney, P. (2019). Evidence and policy making. Dalam What works now?, 21–40. Policy Press.

Calzada, I. (2017). From smart cities to experimental cities?. Dalam V. M. Giorgino & Z. D. Walsh (Eds.), Co-designing economies in transition: Radical approaches in dialogue with contemplative social sciences. Palgrave Macmillan.

Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance theory and practice: A cross disciplinary approach. Palgrave Macmilan.

CNN Indonesia. (2023). Deret insiden kebocoran data WNI 2023, BPJS hingga Dukcapil. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230719145802-185-975301/deret-insiden-kebocoran-data-wni-2023-bpjs-hingga-dukcapil.

Colebath. H. K. (2004). Concepts in the social sciences policy (2nd ed.). Open University Press.

Considine, M., Lewis, J. M., & Alexander, D. (2009). Network, innovation and public policy: Politicans, bereaucrats and the pathways to change inside government. Palgrave Macmilan.

Cooke, J. L. (2012). Everything you want to know about Agile: How to get Agile results in a less-than-agile organization. IT Governance Pub.

Crawford, N., & Gordon, D. F. (2022). The geopolitics of greenflation. Survival, 64 (5), 91–112. Doi: 10.1080/00396338.2022.2126180.

Dang, T. K. P., Visseren-Hamakers, I. J., & Arts, B. (2016). A framework for assessing governance capacity: An illustration from Vietnam’s forestry reforms. Environment and Planning C: Government and Policy, 34 (6), 1154–1174. https://doi.org/10.1177/0263774X15598325.

Dearing, J. W. (2009). Applying diffusion of innovation theory to intervention development. Research on Social Work Practice, 19 (5), 503–518. https://doi.org/10.1177/1049731509335569.

Debbarma, J., & Choi, Y. (2022). A taxonomy of green governance: A qualitative and quantitative analysis towards sustainable development. Sustainable Cities and Society, 79, 103693.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2013). Pelayanan publik baru: Dari manajemen Steering ke Serving. Penerbit Kreasi Wacana.

Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulance times. Princeton University Press.

Dror, Y. (2017). Policymaking under adversity. Routledge.

Dwiyanto, A. (2018). Ilmu administrasi publik di Indonesia: Mencari identitas?. Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (14th ed.). Pearson Education Inc.

Edward III, George C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Elgendy, N., & Elragal, A. (2016). Big data analytics in support of the decision making process. Procedia Computer Science, 100, 1071–1084.

Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. Political Science Quarterly, 94 (4), 601. Doi: 10.2307/2149628.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22 (1), 1–29.

Farazmand, A. (2004). Sound Governance: Policy and Administrative Innovation. Praeger Publishers.

Farida, A. (2013). Jalan panjang penyelesaian konflik kasus lumpur Lapindo. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 17 (11), 144–162.

Fischer, F. (2021). Truth and post-truth in public policy. Cambridge University Press.

Fowler, L. (2018). Problems, politics, and policy streams in policy implementation. Governance, 1–18. Wiley. Doi: 10.111/gove.12382.

Galuh, I. G. A. A. K. (2016). Media sosial sebagai strategi gerakan Bali tolak reklamasi. Jurnal Ilmu Komunikasi, 13 (1), 73–92.

Gerston, L. A. (2015). Public policy making: Process and principles (3rd ed.). Routledge.

Giest, S. (2017). Big data for policymaking: Fad or fast track?. Policy Sci, 50, 367–382. Doi: 10.1007/s11077-017-9293-1.

Goddard, J., & Kempton, L. (2016). The Civic University: Universities in leadership and management of place. RR2016/01. University of Warwick.

Goggin, M., Bowman, A., Lester, J., & O'Toole, L. (1990). Implementation theory and practice: Toward a third generation. Scott Foresman.

Green. J. S., & Daniels. S. (2020). Digital governance: Leading and thriving in a world of fast-changing technologies. Routledge.

Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. Governance, 17, 525–548. https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x

Gunawan, B., & Ramtmono, B. M. (2021). Demokrasi di era post-truth. Gramedia.

Hakim, D. N., Ramadan, F., & Cahyono, Y. I. (2021). Studi pemanfaatan big data dalam perumusan kebijakan publik pada sektor kesehatan. SPECTA Journal of Technology, 5 (3), 308–322. https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.379.

Henry, N. (2018). Public administration and public affairs (13th ed.). Routledge.

Hikmah, D. A., Musaddad, A. A., Utomo, A. P., Rozzaq, & Rahmi, F. A. (2020). Local indigenous governance dalam meningkatkan economic growth di Kabupaten Sidoarjo. Spirit Publik, 15 (1), 1–15.

Hill, M., & Hupe, P. L. (2002). Implementing public policy: Governance in theory and practice. Sage.

Howlett, M. (2014). From the ‘old’ to the ‘new’ policy design: Design thinking beyond markets and collaborative governance. Policy sciences, 47, 187–207.

Howlett, M. (2019). Policy design: What, who, how and why?. Dalam D. C. Halpern (Ed.), L'instrumentation de l'action publique: Controverses, resistance, effets, 281–316. Presses de Sciences Po. https://doi.org/10.3917/scpo.halpe.2014.01.0281.

Huang, P. Y., Pan, S. L., & Ouyang, T. H. (2014). Developing information processing capability for operational agility: Implications from a Chinese manufacturer. European Journal of Information Systems, 23 (4), 462–480. Doi: 10.1057/ejis.2014.4.

Janssen, M., & Van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. International Journal of Information Management, 55. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180.

Johnson, S. D., Tilley, N., & Bowers, K. J. (2015). Introducing EMMIE: An evidence rating scale to encourage mixed-method crime prevention synthesis reviews. Journal of Experimental Criminology, 11 (3), 459–473

Jones, C., Hesterly, W. S., & Borgatti, S. P. (1997). A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. Academy of Management Review, 22 (4), 911–945. Doi:10.5465/AMR.1997.9711022109.

Kabullah, M. I., Koeswara, H., Yulivestra, M., Apriwan, A., Nabilla, N., & Irkha, F. N. (2023). Policy innovation towards regional heads who nominate as independent candidates. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9 (1), 41–54. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.989.

Kapacu, N., & Hu, Q. (2020). Network governance: Concept, theories dan applications. Routledge.

Khan, H. A. (2018). Globalization and the challengges of public administration: Governance, human resources management, leadership, ethic, e-governance and sustainability in the 21st century. Palgrave Macmilan.

Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies: Second edition. Pearson.

Klievink, B., Romijn, B. J., Cunningham, S., & de Bruijn, H. (2017). Big data in the public sector: Uncertainties and readiness. Information Systems Frontiers, 19(2), 267–283. https:// doi.org/10.1007/s10796-016-9686-2.

Knill, C., & Tosun, J. (2020). Public policy: A New Introduction (2nd ed.). Red Globe Press.

Koliba, C., Voets, J., & Keast, R. (Eds.). (2019). Networks and collaboration in the public sector: Essential research approaches, methodologies and analytic tools. Routledge.

Kooiman, J. (2003). Societal governance (229–250). vs Verlag für Sozialwissenschaften.

Kubler, D., & Schwab, B. (2007). New regionalism in five Swiss metropolitan areas: An assessment of inclusiveness, deliberation and democratic accountability. European Journal of Political Research, 46(4), 473–502.Lampe, I. (2018). Pola komunikasi gerakan sosial komunitas sekitar tambang migas Tiaka: Refleksi identitas etnik lokal. Jurnal ASPIKOM, 3 (5), 860.

Lasswell, H. D. (1956). The decision process: Seven categories of functional analysis. University of Maryland.

Levi-Faur, D. (2012). From ‘big government’ to ‘big governance’. Dalam D. Levi-Faur (Ed.), Oxford Handbook of Governance (3–18). Oxford University Press.

Li, W., Zheng, M., Zhang, Y., & Cui, G. (2020). Green governance structure, ownership characteristics, and corporate financing constraints. Journal of Cleaner Production, 260, 121008.

Limanseto, H. (2023). Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah terus laksanakan UU Cipta Kerja guna memperkuat perekonomian nasional. Ekon.go.id. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5405/dengan-putusan-mahkamah-konstitusi-pemerintah-terus-laksanakan-uu-cipta-kerja-guna-memperkuat-perekonomian-nasional.

Lin, W., Lin, K., Du, L., & Du, J. (2023). Can regional joint prevention and control of atmospheric reduce border pollution? Evidence from China’s 12th Five-Year Plan on air pollution. Journal of Environmental Management, 342, 118342.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Liu, Y. (2020). Sustainable development in urban areas: Contributions from generalized trade. Sustainable Cities and Society, 61, 102312.

Lodge, M., & Wegrich, K. (2014). The problem-solving capacity of the modern state: Governance challenges and administrative capacities. Oxford University Press.

Long, N. (2015). Activities, actants and actors: Theoretical perspectives on development practice and practitioners. Research in Rural Sociology and Development, 22, 31–58. https://doi.org/10.1108/S1057-192220150000022002.

Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P. & de Moura, H. P. (2015). Agile governance theory, 601. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15494.

Mahmood, M., & Orazalin, N. (2017). Green governance and sustainability reporting in Kazakhstan’s oil, gas, and mining sector: Evidence from a former USSR emerging economy. Journal of Cleaner Production, 164, 389–397.

Mastuti, S. (2016). Mengawal perkembangan democratic governance: Pegangan para praktisi kemitraan universitas-masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Matos, C. M. L., & Afsarmanesh, H. (2008). Concept of collaboration: Information science reference. Hersey.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott Foresman and Company.

Moran, M., Rein, M. & Goodin, E. (2006). The Oxford handbook of public policy. Oxford University Press.

Nazmudin, A., & Arief, T. M. V. (2023). Warga Baduy minta sinyal internet dihilangkan dari wilayahnya. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2023/06/08/162158978/warga-baduy-minta-sinyal-internet-dihilangkan-dari-wilayahnya?page=all.

Nelson, R., Howden, M., & Smith, M. S. (2008). Using adaptive governance to rethink the way science supports Australian drought policy. Environmental Science & Policy, 11 (7), 588–601. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2008.06.005.

Nugroho, R. (2014). Public policy (Edisi kelima). PT. Elex Media Komputindo.

Ostrom, E. (2005). Understanding institusional diversity. Princeton University Press.

O'Toole Jr., L. J. (2000). Research on policy implementation: Assessment and prospects. Journal of public administration research and theory, 10 (2), 263–288.

Overby, E., Bharadwaj, A., & Sambamurthy, V. (2006). Enterprise agility and the enabling role of information technology. European Journal of Information Systems, 120–131.

Peters, B. G. (2016). American public policy: Promise and performance (10th ed.). Sage Publications Ltd.

Pierre. J., & Peters. B. G. (2005). Governing complex societies: Trajectories and scenarios. Palgrave Macmilan.

Pot, W., Scherpenisse, J., & Hart, P. (2022). Robust governance for the long term and the heat of the moment: Temporal strategies for coping with dual crises. Public Administration, 1–15. https://doi.org/10.1111/padm.12872.

Prasojo, E. (2023). Isu-isu kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia. Prenadamedia Group.

Pulzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing public policy. Dalam F, Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney. Handbook public policy analysis. CRC Press.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media.

Qalyoubi, R. (2012). The seven steps towards green governance. Greeneconomycoalition.org. https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/seven-steps-towards-green-governance.

Radyn, B. (2017). Policy analysis in the twenty-first century: Complexity, conflict and cases. Routledge.

Rahardian, R., & Zarkasi, I. F. (2019). Policy advocacy in resolving an environment preservation conflict: A case of policy advocacy betwen the government, private sector and society in Kayen, Pati, Central Java. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (JKAP UGM).

Rahardian, R. (2020). Memahami advokasi kebijakan: Konsep, teori, dan praktik dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada publik. Penerbit Deepublish.

Rahardian, R. (2022). Studi kebijakan publik: Teori, proses, dan isu kontemporer. Penerbit Deepublish.

Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability. Organization Studies, 28 (8), 1243–1264.

Richards, D., & Smith, M. J. (2004). Interpreting the world of political elites. Public Administration, 82(4), 777–800.

Ritzer, G. (2010). Globalization: A Basic Text. Malden: Blackwell.

Rodhan, N. A. (2020). Why agile governance should be human-centred governance. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2020/09/technology-data-security-agile-governance/.

Schemerhorn Jr., J. R. (1999). Management. John Wiley & Sons, Inc.

Schmidheiny, S., & Timberlake, L. (1992). Changing course: A global business perspective on development and the environment (Vol. 1). MIT press.

Schwarzl, S., & Grabowska, M. (2015). Online marketing strategies: The future is here. Journal of International Studies, 8 (2), 187–196. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-2/16.

Sedermayanti, & Aziz. (2020). Dinamika governance di era revolusi industri: Dalam teori dan praktik tata kelola pemerintahan. PT. Refika Aditama.

Siong, N. B., & Chen, G. (2007). Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore. World Scientific Publishing Co.

Sorensen, E., & Triantafillou, P. (2013). The politics of self governance. Dalam The politics of self-governance. https:// doi.org/10.4324/9781315554259.

Spence, E. H. (2021). Public policy and regulative change to combat media corruption. Dalam Media corruption in the age of information. Library of Public Policy and Public Administration, 15, 141–162. Springer, Cham. https://doi. org/10.1007/978-3-030-61612-0_7.

Stoker, G. (2019). Governance as theory: Five propositions. Cetakan ulang dari International Social Science Journal, 50, 17–28. John Wiley & Sons Ltd.

Stout, M., & Love, J. (2019). Integrative governance: Generating sustainable responses to global crises. Routledge.

Suaedi, F., & Rahardian, R. (2023). Manajemen publik dan kebijakan publik era governance: Teori, isu, dan kompleksitas. Penerbit Deepublish.

Suharto, D. G., Botha, H. H., Haryanti, R. H., & Wahyunengseh, R. D. (2018). Community marginalization as the effect of public policy in democratic governance era. Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 25 (3), 3.

Sujarwoto, S. (2013). Essays on decentralisation, public services and well-being in Indonesia. The University of Manchester.

Suominen, A., & Hajikhani, A. (2021). Research themes in big data analytics for policymaking: Insights from a mixed methods systematic literatur review. Policy & Internet, 13(4), 464–484. https://doi.org/10.1002/poi3.258.

Suwiknyo, E. (Ed.). (2023). Kualitas udara Jakarta peringkat terburuk ke-4 di dunia pagi ini. Bisnis.com. https://jakarta.bisnis.com/read/20231024/77/1707208/kualitas-udara-jakarta-peringkat-terburuk-ke-4-di-dunia-pagi-ini.

Tiihonen, S. (2004). From governing to governance. Tampere University Press. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/68068

Tilley, N. (2016). EMMIE and engineering: What works as evidence to improve decisions?. Evaluation 22 (3): 304–322.

Tummers, L., & Victor, B. (2014). Policy implementation, street-level bureaucracy, and the importance of discretion. Public Management Review, 16 (4), 527–547, Doi: 10.1080/14719037.2013.841978

Van Meter, D., & Horn, C. E. V. (1975). The policy implementation process conceptual framework. Journal Administration and Society.

Van Popering-Verkerk, J., Molenveld, A., Duijn, M., van Leeuwen, C., & van Buuren, A. (2022). A framework for governance capacity: A broad perspective on steering efforts in society. Administration & Society. https://doi.org/10.1177/00953997211069932.

Veenstra, A. F., & Kotterink, B. (2017). Data-driven policy making: the policy lab approach. International Federation for Information Processing, LNCS 10429, 100–111. Doi:10.1007/978-3-319-64322-9_9.

Weible, C, M & Heikkila, T. (2017). Policy conflict framework. Policy Sci, 50, 23–40. https://doi.org/10.1007/s11077-017-9280-6.

World Bank. (2007). A decade for measuring the quality of governance. World Bank.

Wu, X., Howlett, M., Ramesh, M., & Frietzen, S. A. (2010). The public policy primer: Managing the public policy process. Taylor & Francis Group.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy and Society, 34 (3–4), 165–171. Doi: 10.1016/j.polsoc.2015.09.001.

Zarkasi, I. F., Soedibyo, D., Haryanti, R. H., & Rahardian, R. (2021). Social resistance strategy of indigenous samin community. POLITIKA, 12(2), 195.