Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019
Keywords:
pemilihan umum, sosial, politikSynopsis
Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Keberhasilan pelaksanan pemilu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kondisi pemangku kepentingan (stakeholders) di segala bidang, khususnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang muncul dan berpotensi mengancam pelaksanaan pemilu demokratis. Oleh karena itu, pemetaan kondisi lintas bidang menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 perlu dilakukan untuk menghasilkan gambaran utuh terkait dengan peta kondisi stakeholders. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, bunga rampai ini mengkaji dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Bunga rampai ini juga memuat hasil analisis yang komprehensif terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Analisis tersebut diperlukan untuk menjadi landasan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam kaitannya untuk meminimalisasi potensi ancaman pemilu menuju terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi.
Chapters
-
Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
-
Problematik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019
-
Problem Hukum Menjelang Pemilu 2019
-
Ekonomi Indonesia Menjelang Pemilu Serentak 2019
-
Politik Identitas Pemilu 2019 dan Masa Depan Demokrasi
-
Dinamika Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019
-
Dinamika Sosial Politik dan Pengaruhnya terhadap Pemilu Serentak 2019
Downloads
Download data is not yet available.
References
Chapter 1
Amalia, Luky Sandra. “Kebaikan dan Keburukan Berbagai Sistem Pemilu.” Dalam Adaptasi Sistem Pemilu Paralel Bagi Indonesia, diedit oleh Moch Nurhasim. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
______. “DPRD Banten: Relasi Formalistik dengan Konstituen.” Dalam
Kecenderungan Hubungan Anggota Legislatif dan Konstituen: Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009, LIli Romli dan Luky Sandra Amalia. Jakarta: LIPI Press, 2010.
Aritonang, Deytri R. “Pemilu Serentak Hemat Anggaran.” Kompas.com, 23 Januari 2014. https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/195401/ PU.Pemilu.Serentak.Hemat.Anggaran.
Bagijo, Himawan Estu. “Daftar Pemilih Tetap dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan dan Keputusan MK).” Perspektif XV, no. 4 (Oktober 2010).
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Dahl, Robert A. Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971.
Destryawan, Dennis. “Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Ditunda.” Tribunnews, 16 November 2018. http://www.tribunnews. com/pilpres-2019/2018/11/16/penetapan-daftar-pemilih-tetap- pemilu-2019-ditunda.
Diamond, Larry. “Consolidating Democracy in the Americas.” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 550, no. 1 (1997): 12–41, https://doi.org/10.1177/0002716297550001002
Hakim, Rakhmat M. “Temukan 131.000 Data Pemilih Ganda, Bawaslu Minta Penetapan DPT Ditunda.” Kompas.com, 5 September 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/14154511/temukan- 131000-data-pemilih-ganda-bawaslu-minta-penetapan-dpt-ditunda.
Haris, Syamsuddin. “Evaluasi Proses dan Analisis Hasil Pemilu Legislatif 2014.” Dalam Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil, Luky S. Amalia. Jakarta: Penerbit Obor, 2016.
Haris, Syamsuddin, ed. Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
Haris, Syamsuddin. “Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen.” Kompas, 5 Januari 2009.
Heywood, Andrew. Politics. Macmillan Press Limited, 1997.
Ihsanuddin. “Ini Alasan MK Putuskan Pemilu Serentak 2109.” Kompas.com, 23 Januari 2013. https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1536382/ Ini.Alasan.MK.Putuskan.Pemilu.Serentak.2019.
Kemitraan. Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta: Kemitraan, 2011.
Konrad-Adenauer-Stiftung. Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability A Guide for Peer Educators. Uganda: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011.
Laporan hasil penelitian Tim Pemilu P2P LIPI. 2019. Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, dan Penguatan Sistem Presidensial. Jakarta: P2P LIPI.
Linz, Juan & Stepan, Alfred. 1996. “Toward Consolidated Democracies.” Journal of Democracy 7, 14–33. 10.1353/jod.1996.0031.
Nadlir, M. “Ini Tahapan dan Jadwal Lengkap Pemilu 2019.” Kompas. com, 14 September 2018. https://nasional.kompas.com/ read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap- pemilu-2019.
Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009.
“Penganut Ahmadiyah di Lombok NTB Diserang di Hari Ketiga Ramadhan.”BBC News. 20 Agustus 2018, https://www.bbc.com/ indonesia/indonesia-44187364.Pitkin, Hanna F. The Concept of Representation. California: Unversity of California Press, 1967.
Rahadian, Lalu. “Siapa yang Dimaksud Amien Rais sebagai Partai Setan.” Tirto.id, 22 Oktober 2018. https://tirto.id/siapa-yang-dimaksud- amien-rais-sebagai-partai-setan-cHU9.
Romli, Lili. “Peta Kekuatan Partai Politik Hasil Pemilu 2014.” Dalam Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil, diedit oleh Luky Sandra Amalia. Jakarta: Penerbit Obor, 2016.
Rosana, Francisca C. “17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang Disetujui Prabowo.” Tempo.co. Diakses pada 22 Oktober 2018. https:// nasional.tempo.co/read/1127048/17-poin-pakta-integritas-ijtima- ulama-ii-yang-disetujui-prabowo/full&view=ok.
Samuels, David. “Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil.” Comparative Politics 33, no. 1 (Oktober 2000): 1–20. https://doi.org/10.2307/422421
Shugart, Matthew Soberg, dan Martin P. Wattenberg, ed. Mixed-Member System Electoral Systems The Best of Both Worlds?. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Soliha, Ratnia. “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018).
Surbakti, Ramlan. “Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi.” Dalam Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, diedit oleh Ramlan Surbakti dkk. Jakarta: Kemitraan, 2008.
Tambak, Ruslan. “Menuju Pemilu Lima Kotak Penyelenggara Harus Ekstra Hati-hati.” Rmol.id, 27 Agustus 2018. https://rmol.id/ read/2018/08/27/354376/menuju-pemilu-5-kotak-penyelenggara- harus-ekstra-hati-hati.
Triono. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” Jurnal Wacana Politik 2, no. 2, Oktober 2017.
Ulum, Wasi’ul. “Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik.” Tempo.co, 6 Agustus 2018. https://nasional.tempo.co/read/311441/ kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-cikeusik.
Vermonte, Philip. “Pembangunan Koalisi dan Tantangan Perbaikan Demokrasi.”Diskusi Media, Jakarta, 9 Agustus 2018.
Chapter 2
Aspinall dan Sukmajati. “Patronage and Clientalism in Indonesia Electoral Politics.” Dalam Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientalism at the Grassroots, E. Aspinall dan M. Sukmajati, ed. Singapore: NUS Press, 2016.
Bagijo, Himawan Estu. “Daftar Pemilih Tetap dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan dan Keputusan MK).” Perspektif XV, no. 4 (Oktober 2010).
Bayhaqi, Ahda. “KPU Cari Terobosan Akomodir Pemilih yang Belum Memiliki E-KTP.” Merdeka.com, 18 September 2018. https://www. merdeka.com/politik/kpu-cari-terobosan-akomodir-pemilih-yang- belum-memiliki-e-ktp.html.
Carkoglu, A., dan S. E. Aytac. “Who Gets Targeted for Vote-Buying? Evidence from an Augmented List Experiment in Turkey.” European Political Science Review 7, no. 4(2014).
Destryawan, Dennis. “Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Ditunda.” Tribunnews, 16 November 2018. http://www.tribunnews. com/pilpres-2019/2018/11/16/penetapan-daftar-pemilih-tetap- pemilu-2019-ditunda.
“DPT Pilpres Bertambah 5 Juta.” DetikNews. Diakses pada 31 Mei 2018. https://news.detik.com/pemilu/d-1140269/dpt-pilpres-bertambah-5- juta-.
Farisa, Fitria Chusna. “KPU Lakukan Pembenahan EKTP untuk Pemilu 2019.” Kompas.com, 6 September 2018. https://nasional.kompas.com/ read/2018/09/06/19134871/kpu-lakukan-pembenahan-e-ktp-untuk- pemilu-2019.
______. “Polemik Data Pemilih Ganda Pemilu 2019, Ini 5 Faktanya.” Kompas.com, 13 September 2018. https://nasional.kompas.com/ read/2018/09/13/08580441/polemik-data-pemilih-ganda-pemilu- 2019-ini-5-faktanya?page=all.
Hakim, Rakhmat Nur. “Temukan 131.000 Data Pemilih Ganda, Bawaslu Minta Penetapan DPT Ditunda.” Kompas.com, 5 September 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/14154511/temukan- 131000-data-pemilih-ganda-bawaslu-minta-penetapan-dpt-ditunda.
Hasen, R. L. “Vote Buying.” California Law Review 88, no. 5 (2000).
Indikator Politik Indonesia. “Sikap dan Perilaku Pemilih terhadap Politik Uang Survei Dapil September-Oktober 2013 dan Survei Nasional Maret 2013”, dalam https://indikator.co.id/laporan-konpers-rilis- survei-sikap-dan-perilaku-pemilih-terhadap-money-politics/
Indonesia Corruption Watch (ICW). “Korupsi Pemilu Legislatif 2014 Pe- mantauan atas Politik uang, Politisasi Birokrasi dan Penggunaan Sumber Daya Negara dalam Pemilu 2014.” dalam https://antikorup- si.org/sites/default/files/dokumen/Temuan%2520Final%2520Pe- mantauan%2520Politik%2520Uang%2520Pemilu%2520Legislat- if%25202014%2520ICW.pdf , 4 April 2016.
Jurnaliston, Reza. “KPU 31 Juta Pemilih Sudah Rekam EKTP Tapi Belum Masuk DPT.” Kompas.com, 5 Oktober 2018. https://nasional.kompas. com/read/2018/10/05/13094881/kpu-31-juta-pemilih-sudah-rekam- e-ktp-tapi-belum-masuk-dpt.
______. “Pemilu 2019 KPU Optimis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Tercapai.” Kompas.com, 18 September 2018. https://nasional.kompas. com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target- 775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai.
Komnas HAM. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pilkada Serentak 2015. Jakarta: Komnas HAM RI, 2016.
“LP3ES: DPT Bermasalah Masih Akan Terjadi dalam Pilpres.” Kompas.com, 4 Juni 2009. Diakses pada 4 Juni 2018. https://nasional.kompas.com/ read/2009/06/04/17250893/lp3es.dpt.bermasalah.masih.akan.terjadi. dalam.pilpres.
Lazuardi, Glery. “KPU Tegaskan Penetapan DPT Tidak Bisa Ditunda.” Tribunnews, 4 September 2018. http://www.tribunnews.com/ nasional/2018/09/04/kpu-tegaskan-penetapan-dpt-tidak-bisa- ditunda.
Mansy. “KPU Sepakat Koreksi DPT Pilpres.” Antaranews, 6 Juli, 2009. https://www.antaranews.com/berita/146442/kpu-sepakat-koreksi- dpt-pilpres
Morse, J. G., S. Mazucca, dan S. Nichter. Who Gets Bought? Vote Buying, Turnout Buying, and Other Strategies. Cambridge: Weatherhead Center for International Affairs Harvard University (2009).Nichter, S. “Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot.” American Political Science Review 102, no. 1(2008).Putra, Yudha M. P. “DPT Akurat Cegah Kisruh Pemilu.” Republika.co.id, 28 Oktober 2018. Diakses pada 16 Mei 2018. https://republika.co.id/berita/nasional/ politik/13/10/28/mve0ag-dpt-akurat-cegah-kisruh-pemilu.
Reynolds, Andrew. “Merancang Sistem Pemilihan Umum.” Dalam
Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara- Negara Lain, diedit oleh Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
Rubiantoro, Yohan. “KPU dan Tim JK-Megawati Bakal Benahi DPT.” Kontan, 6 Juli, 2019. https://nasional.kontan.co.id/news/kpu-dan-tim- jk-megawati-bakal-benahi-dpt
Ruslan, H. “Politik Uang Dominasi Pelanggaran Pemilu 2014.” Republika. co.id, 11 Mei 2014. https://republika.co.id/berita/n5etia/politik-uang- dominasi-pelanggaran-pemilu-2014.
Sihbudi, Riza, ed. Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
Susanti, Afriani. “KPU: Ada Belasan Juta Calon Pemilih Belum Punya E-KTP.” IDNTimes, 20 September 18. https://www.idntimes.com/ news/indonesia/afrianisusanti/kpu-ada-belasan-juta-calon-pemilih- belum-punya-e-ktp/3.
Torres, Luis Eduardo Medina, dan Edwin Cuitlahuac Ramirez Diaz. “Electoral Governance More Than Just Electoral Administration.” Mexican Law Review 8, (Juli–Desember 2015): 33–46. https://doi. org/10.1016/j.mexlaw.2015.12.002
Wojtasik, Waldemar. “Function of Elections in Democratic System.” Political Preferences, no. 4 (Januari 2013): 21–38. https://journals.us.edu.pl/ index.php/PP/article/view/4181
Chapter 3
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Dahl, Robert A. Perihal Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Friedman, Lawrence M. American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), disadur oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tata Nusa, 1998.
IDEA, International. Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2002.
Ihsanuddin. “OTT KPK, MA Akan Periksa Ketua PN Jaksel dan PN.” Kompas.com, 29 September 2018. Diakses pada 10 Desember 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/23175481/ott-kpk- ma-akan-periksa-ketua-pn-jaksel-dan-pn-jaktim.International Commision of Jurists. Reviewing Measures to Prevent and Combat Judicial Corruption, The Experience of Lesotho. Justice S. Peete Lesotho Sun International Maseru, 29 Juli 2010.
Komisi Yudisial Republik Indonesia. Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014.
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES, 2013.
Lumbuun, Gayus. “Pembaruan Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum di Indonesia.” Dalam Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014.
Mahfud, MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES, 2006.
Manan, Bagir. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan.” Dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian, Bagir Manan. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
Pennock, Roland J., dan John W. Chapman. Due Process. New York: New York University Press, 1977.
Pompe, Sebastian. Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2012.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009a.
______________. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006.
Roihanah, Rif'ah. “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan.” Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 12, no. 1(2015).
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1986.
Surbakti, Ramlan. “Demokrasi dan Nomokrasi.” Dalam Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014.
Syahayani, Zihan. “Reformasi Hukum di Era Jokowi-JK.” Diakses pada 10 Desember 2018. https://www.theindonesianinstitute.com/reformasi- hukum-di-era-jokowi-jk/.
Syahuri, Taufiqurrohman. “Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi.” Dalam Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014.
Syarifudin, Amir. Seminar Nasional “Pengawasan Kinerja Peradilan Tipikor di Provinsi Sumatra Utara,” diselenggarakan oleh Basis Demokrasi, Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan Sumatra Utara dan Nanggroe Aceh Darusalam dan Pijar Keadilan, Grand Antares Hotel, Medan, 20 Desember 2008.
Tim Survei Pandangan Ahli P2P-LIPI. “Pemetaan Kondisi Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019,” Jakarta, 7 Agustus 2018.
Tim Survei Publik P2P-LIPI. “Kinerja Pemerintahan dan Prospek Pembangunan Demokrasi Indonesia ke Depan,” Makassar, 24 Juli 2018.
Wijayanto, Danang, dan Festy Rahma Hidayati. “Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial dalam Mendukung Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial.” Dalam Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014.
Winarta, Frans Hendra. “Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum.” Dalam Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia, 312– 335. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. https://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Bunga- Rampai-KY-2014-Problematika-Hukum-Peradilan-di-Indonesia.pdf
“Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan.” Diakses pada 10 Desember 2018. https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana- korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan.
“20 Tahun Reformasi: Mengingat Tuntutan Demonstran.” Diakses pada 10 Desember 2018. https://www.era.id/read/p4UnMR-20-tahun- reformasi-mengingat-tuntutan-demonstran.
Chapter 4
BPS. “Februari 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,13 persen, Rata-rata upah buruh per bulan sebesar 2,65 juta rupiah.” 7 Mei, 2018. https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/ februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13- persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah. html.
BPS. “Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 Tumbuh 5,17 Persen.” 5 November, 2018. https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh-5-17-persen.html
Hasil Survei Publik mengenai Keadaan Ekonomi Indonesia Menjelang Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Tim LIPI, 2018.
Hasil Survei Publik Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi Menjelang Pemilu 2019, LIPI tahun 2018.
Damhuri, Elba. “Kebijakan Trump, Penguatan Dolar AS, dan Rupiah.” Republika.co.id, 23 April 2018. https://republika.co.id/berita/kolom/ wacana/18/04/22/p7lg7c440-kebijakan-trump-penguatan-dolar-as- dan-rupiah-part1.
Databoks. “2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa.” 18 Mei, 2018. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018- jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa
Databoks. “Tenaga Kerja Asing di Indonesia Bertambah 3.800 Orang.” 13 Agustus, 2018. https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2018/08/13/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-bertambah- 3800-orang
Databoks. “Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2018 Mencapai Rp 5.298 Triliun.” 20 September, 2018. https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2018/09/20/utang-luar-negeri-indonesia-pada-juli-2018- mencapai-rp-5298-triliun
Karim, Rayhand Purnama. “Salah Kaprah Kantor Bersama Polisi China di Ketapang.” CNN Indonesia, 15 Juli 2018. https://www.cnnindonesia. com/nasional/20180715161253-20-314197/salah-kaprah-kantor- bersama-polisi-china-di-ketapang.Laporan Ekonomi Hasil Survei Publik LIPI, 2018.
Kementerian Keuangan RI. “APBN 2018.” https://www.kemenkeu.go.id/ apbn2018
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Knowledge Sector Initiative. Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016 Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia. Jakarta: KPPOD, 2017. https://www. kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/rating-tked-2016.pdf
Liputan6. “Kekayaan 4 Orang Terkaya RI Setara Harta 100 Juta Warga Miskin.” 5 April, 2018. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3428362/ kekayaan-4-orang-terkaya-ri-setara-harta-100-juta-warga-miskin
Ohlsson, Henry. “Political Cycles and Cyclical Policies, A New Test approach using Fiscal Forecast.” Diakses pada 4 Desember 2018. https://www. konj.se/download/18.2fd2f1a815162e6a74e31ded/1449137870575/ NO_36.pdf.
Pemprov Jawa Timur. Data Dinamis Provinsi Jawa Timur: Triwulan I-2018. Surabaya: Pemprov Jawa Timur, 2018. http://jatimprov.go.id/ppid/ uploads/berkasppid/dinamis_1_2018.pdf
Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Pemetaan Kondisi Ekonomi Indonesia 2018-Beberapa Tantangan. Jakarta: P2 Ekonomi LIPI, 2018.
Putra, Ade. “Heboh Kantor Polisi Bersama dengan China, Kapolres Ketapang Dicopot.” Okenews, 13 Juli, 2018. https://news.okezone.com/ read/2018/07/13/340/1921870/heboh-kantor-polisi-bersama-dengan- china-kapolres-ketapang-dicopot
Survei Ahli tentang Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi Menjelang Pemilu 2019. LIPI, 2018.
Indikator Politik Indonesia. “Elektabilitas Dua Pasangan Capres-Cawapres dan Peta Elektoral Pemilu Legislatif 2019.” Presentasi PowerPoint terkait Temuan Survei Nasional, 1–6 September 2018. https://drive. google.com/file/d/1lRkB_OoCIALQrYLIZMMx9YQAG7PSGfbY/ view?fbclid=IwAR1vsRVr0jB9VzJzkjDim8_ l3yGVbGMNpaIWh5fRZzDxS157TUicnNLlfjM
Wrone, Brandice Canes, dan Christian Ponce de Leon. “Election, Uncertainty and Economics Outcomes,” April 2014. https://www. semanticscholar.org/paper/Elections%2C-Uncertainty%2C- and-Economic-Outcomes-*-Canes-Wrone-Leon/ a7c6961ac5dd00f63155c751d735805e40d3f2f1
Chapter 5
Al-Barbasy, Ma’Mun Murod. Politik Perda Syariat. Jakarta: Suara Muhammadiyah,. 2018.
“‘Arus Konservatif’ Masih Akan Berlanjut pada Pilpres 2019.” 13 Agustus 2018. Diakses pada 22 Oktober 2018. http://theconversation.com/ arus-konservatif-masih-akan-berlanjut-pada-pilpres-2019-101436.
Astuti K. “Persepsi Publik soal Jokowi dan Islam? Ini Hasil Surveinya.” Republika.co.id, Rabu, 11 Oktober 2017. Diakses pada 10 Oktober 2018. https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/11/ oxnqte409-persepsi-publik-soal-jokowi-dan-islam-ini-hasil- surveinya.
Azca, M. Najib. “Yang Madani Namun Intoleran?: Trayektori dan Variasi Gerakan Islam Radikal di Indonesia.” Dalam Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, Sidney Jones. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2015.
Azra, Azyumardi. “Pemilu Konsolidasi Demokrasi.” Harian Seputar Indonesia, Senin, 6 April 2009.Bawaslu. Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Jakarta, 2017.
Buchari, Sri Astuti. Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas. Jakarta: YOI, 2014.
Buehler, Michael. The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Cambridge University Press, 2016.
Bruinessen, Martin van. “Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan ‘Conservative Turn’ Awal Abad 21.” Dalam Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme. Bandung: Mizan, 2014.
Carothers, Thomas. “Civil Society: Think Again.” Foreign Policy. Winter, 1999–2000.
Doherty, Ivan. Demokrasi Kehilangan Keseimbangan. National Democratic Institute, tanpa tahun.
Diamond, Larry. Developing Democracy Toward Consolidation. Yogyakarta: IRE Press, 2003.
Firmansyah, M. J. “Aksi 211 Tuntut Pemerintah Akui Bendera Tauhid Bukan Milik Ormas.” Tempo.co, Jumat, 2 November 2018. Diakses pada 9 November 2018. https://metro.tempo.co/read/1142511/aksi- 211-tuntut-pemerintah-akui-bendera-tauhid-bukan-milik-ormas/ full&view=ok.
Habibi, Muhammad. “Analisis Politik Identitas di Indonesia.” Maret 2017. Diakses kapan. https://www.researchgate.net/publication/315338050.
Hadiz, Vedi R. “Kebangkitan Populisme Islam, Menantang atau Diserap Oligarki.” Dialog. Prisma 36, no. 3(2007).
Hasan, Noorhaidi. Laskar Jihad. Jakarta: LP3ES, 2008.
Herdiansah, Ari Ganjar, Junaidi, dan Heni Ismiati. “Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?.” Jurnal Wacana Politik 2, no. 1(Maret 2017).
Heller, Agnes, dan Sonja Punsher. Biopolitical Ideologies an their Impact on the New Social Movements. A New Handbook of Political Societies. Oxford: Blackwell, 1995.
Hiariej, Eric. “Pluralisme, Politik Identitas dan Krisis Identitas.” Dalam Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, diedit oleh Ahmad Syafii Maarif. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Jones, Sidney. “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran.” Dalam Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, diedit oleh Sidney Jones. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2015.
Kami, Indah M. “MUI Nyatakan Sikap soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, Ini Isinya.” Detiknews, Selasa, 11 Oktober 2016. Diakses pada 2 Oktober 2018. https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui- nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya.
KPU. “Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2019.” https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/
Kresna, M. “Akhir Perjalanan PKS dan PAN Kawal Ijtima Ulama.” Tirto.id, 10 Agustus 2018. Diakses pada 10 Oktober 2018. https://tirto.id/akhir- perjalanan-pks-dan-pan-kawal-ijtima-ulama-cRsr.
Linz, Juan, dan Afred Stepan. Problems of Demokratic Transition and Consolidation. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1996.
Maarif, Ahmad Syafii. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Malmambessy, Benyamin. Tinjauan Kritis terhadap Raperda Manokwari “Kota Injil.” Tanpa tahun.
Masyrafina, I. “500 Ulama dari Berbagai Ormas Hadiri Ijtima Ulama.” Republika.co.id, Sabtu, 28 Juli 2018. Diakses pada 10 Oktober 2018.https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/18/07/28/pck660384-500-ulama-dari-berbagai-ormas- hadiri-ijtima-ulama.
Mulia, Siti Musdah. “Politik Identitas: Ancaman terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia.” Dalam Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Ahmad Syafii Maarif. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Mubarak, M. Zaki. Genealogi Islam Radikal di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 2007.
Nashir, Haedar. Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Bandung: Mizan, 2013.
Rahadian, L. “Siapa yang Dimaksud Amien Rais sebagai Partai Setan?.” Tirto.id, 17 April 2018. Diakses pada 22 Oktober 2018. https://tirto.id/ siapa-yang-dimaksud-amien-rais-sebagai-partai-setan-cHU9.
Rosana, F. C. “17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang Disetujui Prabowo.” Tempo.co, Minggu, 16 September 2018. Diakses pada 22 Oktober 2018. https://nasional.tempo.co/read/1127048/17- poin-pakta-integritas-ijtima-ulama-ii-yang-disetujui-prabowo/ full&view=ok.
Rosidi, Imron. “Muslim Saleh atau Radikal: Prospek Toleransi Agama di Indonesia Pasca 212.” Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama 8, no. 2(Juli-Desember 2016).
Rozi, Syafuan, ed. Demokratisasi dan Pengelolaan Politik Identitas di Indonesia. Jakarta: Mahara Publishing dan P2P LIPI, 2016.
Simandjuntak, Deasy. “Identity Politics Looms over Indonesia’s Presidential Election.” East Asia Forum, 10 November, 2018. http:// www.eastasiaforum.org/2018/11/10/identity-politics-looms-over- indonesias-presidential-election/, diakses pada 13 November 2018.
Singh, Bilver, dan Abdul Munir Mulkhan. Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia, Yogyakarta: JB Publisher, 2012.
Sukmana, Y. “Bawaslu: 90 Daerah Rawan Tinggi Isu Ujaran Kebencian dan SARA.” Kompas.com, 25 September 2018. Diakses pada 22 Oktober 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/13185791/ bawaslu-90-daerah-rawan-tinggi-isu-ujaran-kebencian-dan-sara.
Suparlan, Parsudi. Hubungan Antar Suku Bangsa. Jakarta: KIK Press, 2004.
Sinaga, Martin Lukito. “Melangkaui Politik Identitas, Menghidupi Dinamika Identitas.” Dalam Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Ahmad Syafii Maarif. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Suaedy, Ahmad, dan Rumadi Ahmad. Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
Wendyartaka, Anang. “Menepis Isu SARA dalam Pemilu 2019.” Kompas, 13 Agustus, 2018. https://kompas.id/baca/utama/2018/08/13/menepis- isu-sara-dalam-pemilu-2019/ diakses pada 27 September 2018.
Zada, Khamami. Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam. Jakarta: Teraju, 2002.
Chapter 6
Anggoro, Kusnanto. “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum.” Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar, 14 Juli 2003.
_____. “Pemetaan Keamanan Pemilu.”Makalah disampaikan dalam FGD Tim Riset Pemilu Kualitatif, Jakarta, Pusat Penelitian Politik, 2018.
Afadlal, Awani Irewati, Dhurorudin Mashad, Dundin Zaenuddin, Dwi Purwoko, Endang Turmudi, Muhammad Hisyam, dan Riza Sihbudi. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2005. Dalam “Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme, Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia,” Usman, Inovatif VII, no. II, Mei 2014.
Badan Pengawas Pemilu RI. Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Jakarta: Bawaslu RI, 25 September 2018.
C.A.J. (Tony) Coady. “Defining Terrorism.” Dalam Terrorism The Philosophical Issues, Igor Primoratz, ed. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
Moghaddam, Fathali M. “The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration.” American Psychologist 60, no. 2. Dalam “Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme, Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia,” Usman. Inovatif VII, no. II (Mei 2014).
Haripin, Muhammad, dan Diandra Megaputri Mengko. “Pemetaan Kondisi Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilihan Umum Serentak 2019: Pandangan Ahli.” Dalam Peta Arah Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia, Esty Ekawati, ed. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2018.
Idris, Irfan, Direktur Deradikalisasi BNPT. “Paparan Penanggulangan Terorisme sebagai Upaya Peningkatan Keamanan Negara dan Ketahanan Nasional.” Dalam FGD “Perkembangan Radikalisme dan Ancamannya bagi Negara dalam Perspektif Pertahanan Negara”, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, 26 Juli 2018.
Indikator Politik Indonesia. “Elektabilitas Dua Pasangan Capres-Cawapres dan Peta Elektoral Pemilu Legislatif 2019.” Presentasi PowerPoint terkait Temuan Survei Nasional, 1–6 September 2018. https://drive. google.com/file/d/1lRkB_OoCIALQrYLIZMMx9YQAG7PSGfbY/ view?fbclid=IwAR1vsRVr0jB9VzJzkjDim8_ l3yGVbGMNpaIWh5fRZzDxS157TUicnNLlfjM
Kuhle, Lene, dan Lasse Linde Kilde. “Radicalisation and the Limits of Tolerance: A Danish Case-Study.” Journal od Ethnic and Migration Studies 38, no.10(2012).
“LIPI: Intoleransi Keagamaan Jadi Lahan Subur Radikalisme dan Terorisme.” 18 Mei 2018. Diakses pada 10 Juli 2018. https://damailahindonesiaku. com/lipi-intoleransi-keagamaan-jadi-lahan-subur-radikalisme-dan- terorisme.html.
Muhammad, Farouk. “Keamanan Nasional.” 10 Oktober 2014. Diakses pada 20 Mei 2018. https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/keamanan- nasional/.
O’Donnel, Guillermo, dan Phillipe C. Schmitter. Transisi Menuju Demokrasi. Jakarta: LP3ES, 1993.
Putra, Muhammad Andika. “Survei Wahid Institute: 11 Juta Orang Mau Bertindak Radikal.” CNN Indonesia, 14 Agustus 2017. Diakses pada 6 Agustus 2018. https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20170814172156-20-234701/survei-wahid-institute-11-juta- orang-mau-bertindak-radikal.
Rilis Survei Tim Riset Program Prioritas Nasional Membangun Narasi Positif Kebangsaan LIPI. “Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia.” Semarang, 15 November 2018.
Damarjati, Danu. “Survei: Potensi Intoleransi Muslim RI Meningkat, Projihad Keras 13%.” DetikNews, 29 Januari 2018. Diakses pada 8 Agustus 2018. https://news.detik.com/berita/d-3839963/survei- potensi-intoleransi-muslim-ri-meningkat-projihad-keras-13.
Chapter 7
Afadlal, Awani Irewati, Dhurorudin Mashad, Dundin Zaenuddin, Dwi Purwoko, Endang Turmudi, Muhammad Hisyam, dan Riza Sihbudi. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2005. Dalam “Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme, Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia,” Usman. Inovatif VII, no. II (Mei 2014).
Aspinall dan Sukmajati. “Patronage and Clientalism in Indonesia Electoral Politics.” Dalam Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientalism at the Grassroots, diedit oleh E. Aspinall dan M. Sukmajati. Singapore: NUS Press, 2016.
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Badan Pengawas Pemilu. Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Jakarta: Bawaslu, 2017.
Buchari, Sri Astuti. Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas. Jakarta: YOI, 2014.
Carkoglu, A., dan S. E. Aytac. “Who Gets Targeted for Vote-Buying? Evidence from an Augmented List Experiment in Turkey.” European Political Science Review 7, no. 4 (2014).
Hadiz, Vedi R. “Kebangkitan Populisme Islam, Menantang atau Diserap Oligarki. Dialog.” Prisma 36, no. 3(2007).
Haripin, Muhammad, dan Diandra Megaputri Mengko. “Pemetaan Kondisi Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilihan Umum Serentak 2019: Pandangan Ahli.” Dalam Peta Arah Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia, diedit oleh Esty Ekawati. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2018.
Haris, Syamsuddin. “Evaluasi Proses dan Analisis Hasil Pemilu Legislatif 2014.” Dalam Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil, Luky S. Amalia. Jakarta: Penerbit Obor, 2016.
Hasen, R.L. “Vote Buying.” California Law Review 88, no. 5 (2000).
Heller, Agnes, dan Sonja Punsher. Biopolitical Ideologies an their Impact on the New Social Movements. A New Handbook of Political Societies. Oxford: Blackwell, 1995.
Herdiansah, Ari Ganjar, Junaidi, dan Heni Ismiati. “Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?.” Jurnal Wacana Politik 2, no. 1 (Maret 2017).
Hiariej, Eric. “Pluralisme, Politik Identitas, dan Krisis Identitas.” Dalam Politik, Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, diedit oleh Ahmad Syafii Maarif. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Jones, Sidney. “Sisi Gelap Reformasi di Indonesia Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran.” Dalam Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, Sidney Jones. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2015.
Kaldor, Mary. “The Habits of the Heart: Substantive Democracy After the European Elections.” dalam Open Democracy (27 Mei 2014).
Kemitraan. Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta: Kemitraan, 2011.
Komisi Yudisial Republik Indonesia. Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2014.
Komnas HAM. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pilkada Serentak 2015. Jakarta: Komnas HAM RI.
Konrad-Adenauer-Stiftung. Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability A Guide for Peer Educators. Uganda: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011.
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2002.
Kuhle, Lene, dan Lasse LindeKilde. “Radicalisation and the Limits of Tolerance: A Danish Case-Study.” Journal od Ethnic and Migration Studies 38, no. 10 (2012).
Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES, 2013.
Maarif, Ahmad Syafii. Politik, Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Mahfud, MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES, 2006.
Moghaddam, Fathali M. “The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration.” American Psychologist 60, no. 2. Dalam “Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme, Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia,” Usman. Inovatif VII, no. II (Mei 2014).
Morse, J. G., S. Mazucca, dan S. Nichter. Who Gets Bought? Vote Buying, Turnout Buying, and Other Strategies. Cambridge: Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, 2009.
Mubarak, M. Zaki. Geneologi Islam Radikal di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2007.
Mulia, Siti Musdah. “Politik Identitas: Ancaman terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia.” Dalam Politik, Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Ahmad Syafii Maarif. Jakarta: Democracy Project, 2012.
Nashir, Haedar. Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Bandung: Mizan, 2013.
Nichter, S. “Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot.” American Political Science Review 102, no. 1(2008).
Pompe, Sebastian. Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2012.
Prabowo, Dani. “Politik Uang di Pemilu 2014 Dinilai Lebih Vulgar.” Kompas. com, 4 April 2014. Diakses 10 Juli 2018. https://nasional.kompas.com/ read/2014/04/13/1801547/Politik.Uang.di.Pemilu.2014.Dinilai.Lebih. Vulgar.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009a.
Roihanah, Rif’ah. “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan.” Justitia Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 12, no. 1 (2015).
Rosidi, Imron. “Muslim Saleh atau Radikal: Prospek Toleransi Agama di Indonesia Pasca 2-12.” Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama 8, no. 2, Juli–Desember 2016.
Rozi, Syafuan, ed. Demokratisasi dan Pengelolaan Politik Identitas di Indonesia. Jakarta: Mahara Publishing dan P2P LIPI, 2016.
Samuels, David. “Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil.” Comparative Politics 33, no. 1 (Oktober 2000): 1–20. https://doi.org/10.2307/422421
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1986.
Soliha, Ratnia. “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018).
Suaedy, Ahmad, dan Rumadi Ahmad. Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
Suparlan, Parsudi. Hubungan Antar Suku Bangsa. Jakarta: KIK Press. 2004. Syafhendry. “Makna Pencoblosan dalam Pemilihan Umum.” Jurnal Ilmu
Politik dan Komunikasi VII, no.1(Juni 2017).
Triono. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” Jurnal Wacana Politik 2, no. 2, Oktober 2017.
Downloads
Published
April 7, 2021
Series
Categories
Copyright (c) 2021 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
